Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya, seiring peringatan Hari Jadi ke-26 Provinsi Banten. Penegasan itu disampaikan dalam rangkaian peringatan hari jadi provinsi yang lahir dari pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 silam. Peringatan hari jadi ke-26 menjadi momentum refleksi atas perjalanan lebih dari dua dekade provinsi termuda di Pulau Jawa bagian barat tersebut, sekaligus penanda arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Andra Soni bersama Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.
Pembangunan Manusia sebagai Fondasi
Dalam berbagai kesempatan, Andra Soni menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, tanpa kualitas sumber daya manusia yang memadai, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan. Ia berpandangan bahwa manusia adalah subjek sekaligus tujuan pembangunan, bukan sekadar objek yang menerima hasil pembangunan. Karena itu, kebijakan anggaran dan program prioritas diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Banten memiliki karakteristik demografi yang menantang. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan terkonsentrasi di kawasan penyangga Jakarta seperti Tangerang Raya, kebutuhan akan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas semakin besar. Provinsi ini juga memiliki tantangan ketimpangan antara wilayah utara yang relatif lebih maju dengan wilayah selatan, termasuk Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang masih menghadapi persoalan akses layanan dasar.
Pendidikan dan Kesehatan sebagai Prioritas
Prioritas pada pembangunan manusia diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan skema bantuan bagi siswa berprestasi maupun siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, terutama di kabupaten dan kota dengan angka partisipasi sekolah yang masih tertinggal.
Di sektor kesehatan, penguatan posyandu menjadi salah satu program andalan. Posyandu diposisikan bukan hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan deteksi dini berbagai persoalan kesehatan. Upaya penurunan angka stunting, peningkatan cakupan imunisasi, serta penguatan layanan kesehatan primer menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi penerus.
Menyiapkan Generasi Penerus
Pemerintah Provinsi Banten menempatkan generasi muda sebagai kelompok sasaran utama kebijakan pembangunan manusia. Berbagai program pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dengan dunia usaha disiapkan untuk membekali angkatan kerja dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan industri. Hal ini dinilai penting mengingat Banten memiliki banyak kawasan industri, mulai dari kawasan industri di Cilegon hingga kawasan industri di Tangerang dan Serang.
Andra Soni menekankan bahwa bonus demografi yang sedang dialami Banten harus dikelola dengan baik. Jika tidak disertai penyiapan keterampilan dan pendidikan yang memadai, jumlah penduduk usia produktif yang besar justru dapat menjadi beban. Sebaliknya, jika dikelola dengan tepat, bonus demografi dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Momentum 26 Tahun Provinsi Banten
Provinsi Banten resmi terbentuk pada tahun 2000 melalui pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Selama lebih dari dua dekade, provinsi ini mengalami transformasi besar dari wilayah yang berbasis pertanian dan industri menuju wilayah dengan struktur ekonomi yang semakin beragam. Kawasan industri, pelabuhan, serta pembangunan properti di wilayah penyangga ibu kota menjadi mesin pertumbuhan yang mengubah wajah Banten.
Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, Banten masih menghadapi persoalan ketimpangan, kemiskinan di wilayah pedesaan, serta kualitas layanan publik yang belum merata. Indeks Pembangunan Manusia provinsi ini terus menunjukkan perbaikan, tetapi masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang perlu diatasi. Persoalan seperti angka putus sekolah, gizi buruk, stunting, hingga pengangguran terbuka menjadi pekerjaan rumah yang terus mendapat perhatian pemerintah provinsi.
Arah Kebijakan ke Depan
Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan manusia akan dijalankan dengan pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya tanggung jawab satu perangkat daerah. Kolaborasi lintas sektor, keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, partisipasi dunia usaha, hingga peran organisasi masyarakat sipil diperlukan agar program-program yang dirancang dapat berjalan efektif di lapangan. Ia juga menyoroti pentingnya data yang akurat sebagai dasar perencanaan, agar intervensi kebijakan tepat sasaran dan dapat diukur hasilnya.
Peringatan Hari Jadi ke-26 Provinsi Banten menjadi titik tolak untuk memperkuat komitmen tersebut. Pemerintah Provinsi Banten mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun provinsi ini, dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap upaya pembangunan. Arah kebijakan itu diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh warga Banten, dari kota hingga desa, dari pesisir hingga pegunungan.
Komentar (0)