Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja, mengecam keras pidato Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Abraham, pernyataan Marape bersifat sepihak, tidak berdasar, dan mengabaikan fakta kekejaman yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Kecaman itu disampaikan Abraham sebagai respons atas klaim yang menyinggung kedaulatan Indonesia di forum internasional tersebut.
Pidato yang Dinilai Menyesatkan Forum Internasional
Abraham menilai bahwa PM Marape telah menyampaikan narasi yang tidak lengkap mengenai situasi di Papua. Dalam pandangan Abraham, pidato tersebut hanya menonjolkan satu sisi persoalan tanpa menyebut fakta-fakta lain yang justru menunjukkan kekerasan bersenjata oleh kelompok separatis. Ia menyebut bahwa penggunaan forum PBB semestinya tidak dijadikan sarana untuk menyebarkan klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual.
Menurutnya, pernyataan PM Marape berpotensi menyesatkan komunitas internasional tentang kondisi sebenarnya di wilayah Papua. Abraham menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap narasi yang menggugat hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta penghormatan terhadap integritas wilayah suatu negara berdaulat.
Tudingan Kekejaman OPM yang Diabaikan
Dalam pernyataannya, Abraham menyoroti bahwa kelompok OPM memiliki catatan panjang terlibat dalam aksi kekerasan, mulai dari penyerangan terhadap aparat keamanan, warga sipil, hingga tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan di sejumlah daerah. Menurut Abraham, fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa masalah utama di Papua bukanlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, melainkan aktivitas kelompok bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan politik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia hadir di Papua untuk membangun, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk melakukan kekejaman. Karena itu, Abraham menilai pidato yang bersifat menuduh tanpa bukti kuat justru merugikan proses pembangunan dan upaya penyelesaian persoalan secara damai di wilayah tersebut.
Kritik terhadap Sikap Pemerintah Papua Nugini
Abraham juga mengkritik sikap pemerintah Papua Nugini yang dianggap memilih untuk menutup mata terhadap kekejaman OPM. Menurutnya, sebagai tetangga terdekat, Papua Nugini semestinya memahami kondisi keamanan di perbatasan dan tidak memberikan ruang legitimasi bagi kelompok separatis. Ia menilai bahwa dukungan politik semacam itu hanya akan memperpanjang konflik dan merugikan masyarakat di kedua negara.
Lebih lanjut, Abraham mengingatkan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini selama ini dibangun atas dasar saling menghormati kedaulatan. Karena itu, ia berharap pemerintah Papua Nugini meninjau kembali pernyataan yang dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dan mengganggu kerja sama di berbagai bidang.
Dukungan terhadap Kedaulatan Indonesia
Abraham menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri, akan terus mengawal upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Menurutnya, tuduhan yang dilontarkan di forum internasional tidak boleh dibiarkan tanpa jawaban, terutama karena dapat memengaruhi persepsi negara-negara lain terhadap Indonesia.
Ia mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah diplomatik yang tegas, termasuk memberikan penjelasan resmi kepada komunitas internasional mengenai situasi sesungguhnya di Papua. Abraham menekankan bahwa diplomasi harus dijalankan secara aktif agar narasi yang keliru tidak menjadi opini dominan di tingkat global.
Harapan pada Diplomasi dan Stabilitas Kawasan
Di akhir pernyataannya, Abraham berharap agar seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan penyelesaian persoalan melalui jalur dialog. Menurutnya, stabilitas kawasan Pasifik sangat penting bagi kepentingan bersama, sehingga pernyataan yang memicu ketegangan tidak seharusnya dilempar ke ruang publik internasional.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap komunikasi dan kerja sama, namun tidak akan pernah berkompromi terhadap segala bentuk upaya yang mengancam keutuhan wilayah. Abraham menilai bahwa sikap tegas dan konsisten merupakan kunci untuk memastikan bahwa kedaulatan Indonesia dihormati, termasuk di forum setinggi PBB.
Komentar (0)