Wacana mengenai kemungkinan bergabungnya Rocky Gerung ke dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kembali mencuat dalam diskursus publik. Isu ini tidak sekadar menjadi perbincangan politik elektoral jangka pendek, tetapi memantik perdebatan yang lebih mendasar mengenai arah kebutuhan sumber daya manusia dalam struktur kekuasaan eksekutif. Pengamat politik dan akademisi, Budiman, menilai bahwa polemik mengenai sosok Rocky Gerung di Wantimpres sesungguhnya membuka ruang refleksi tentang dua hal yang sering dianggap berseberangan: teknokrasi dan filsafat.
Dinamika Wacana Rocky Gerung di Wantimpres
Nama Rocky Gerung selama ini lekat dengan citra seorang filsuf publik yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah. Gaya komunikasinya yang provokatif dan berbasis pada nalar kritis membuatnya menjadi figur yang polarizing di ruang publik. Ketika namanya disebut berpotensi mengisi kursi Wantimpres, reaksi publik terbelah. Sebagian melihatnya sebagai langkah segar untuk menghadirkan perspektif kritis di lingkaran istana, sementara sebagian lain meragukan kompatibilitas antara gaya kritisnya dengan budaya birokrasi yang serba prosedural.
Budiman menyoroti bahwa perdebatan semacam ini sering terjebak pada penilaian figur, bukan pada substansi kebutuhan lembaga itu sendiri. Wantimpres, menurutnya, adalah lembaga yang secara konstitusional memiliki mandat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Idealnya, komposisi lembaga ini mencerminkan keseimbangan antara keahlian teknis dan kemampuan berpikir strategis-filosofis.
Republik dan Kebutuhan akan Teknokrasi
Dalam kerangka pemerintahan modern, teknokrasi menempati posisi penting. Kebijakan publik yang kompleks menuntut adanya ahli di bidang ekonomi, hukum, lingkungan, kesehatan, dan teknologi. Tanpa dukungan data dan analisis teknis yang mumpuni, kebijakan berisiko salah sasaran atau sekadar menjadi komoditas politik jangka pendek.
Budiman menegaskan bahwa republik ini membutuhkan teknokrat yang mampu menerjemahkan visi pembangunan ke dalam langkah-langkah operasional yang terukur. Namun, ia mengingatkan bahwa teknokrasi tanpa arah filosofis dapat menjelma menjadi rasionalitas instrumental yang mengabaikan dimensi etika dan keadilan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan yang secara teknis efisien belum tentu adil bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Batas dan Risiko Pendekatan Teknokratis
Pendekatan teknokratis memiliki keterbatasan. Ia cenderung bekerja dalam kerangka asumsi yang mapan dan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup bernegara. Ketika birokrasi terlalu dominan, ruang dialog publik menyempit, dan kebijakan menjadi elitis. Di titik inilah kehadiran perspektif filsafat menjadi relevan.
Filsafat sebagai Penjaga Nalar Publik
Filsafat, dalam pandangan Budiman, bukan sekadar disiplin akademis yang berkutat pada teks klasik. Filsafat adalah praktik berpikir kritis yang mempertanyakan asumsi, membongkar kuasa tersembunyi, dan membuka alternatif kebijakan yang lebih manusiawi. Kehadiran seorang filsuf dalam ruang pengambilan keputusan dapat berfungsi sebagai penjaga nalar publik, memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efisien, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis.
Rocky Gerung, terlepas dari kontroversi yang menyertainya, merepresentasikan tradisi berpikir kritis itu. Kritik-kritiknya sering menyentuh fondasi epistemologis kebijakan, bukan sekadar persoalan teknis implementasi. Dalam konteks Wantimpres, kemampuan semacam ini dapat menjadi penyeimbang ketika diskusi di lingkaran eksekutif cenderung pragmatis dan jangka pendek.
Menyandingkan Dua Kutub
Budiman menekankan bahwa yang dibutuhkan republik bukanlah memilih antara teknokrasi atau filsafat, melainkan menyandingkan keduanya dalam dialog yang produktif. Teknokrasi menyediakan instrumen, filsafat menyediakan arah. Teknokrasi menjawab pertanyaan "bagaimana", filsafat menjawab pertanyaan "mengapa" dan "untuk siapa".
Sinergi ini menuntut kapasitas lembaga seperti Wantimpres untuk tidak terjebak pada formalitas. Pertimbangan yang diberikan harus benar-benar substantif, berbasis bukti, sekaligus peka terhadap dimensi keadilan. Jika tidak, lembaga ini hanya akan menjadi pelengkap seremonial tanpa dampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Implikasi bagi Tata Kelola Pemerintahan
Diskursus mengenai Rocky Gerung dan Wantimpres sejatinya adalah cermin dari kegelisahan yang lebih luas. Masyarakat menginginkan pemerintahan yang tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga berpikir jernih. Mereka mendambakan pemimpin yang mampu mendengar kritik tanpa merasa terancam, sekaligus memiliki kapasitas teknis untuk mengeksekusi kebijakan.
Budiman menilai bahwa komposisi lembaga kepresidenan, termasuk Wantimpres, sebaiknya mencerminkan keberagaman keahlian dan perspektif. Kehadiran akademisi, praktisi, dan intelektual publik dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Namun, semua itu harus disertai mekanisme rekrutmen yang transparan dan akuntabel agar tidak menjadi bagi-bagi kekuasaan belaka.
Pada akhirnya, perdebatan tentang sosok tertentu di Wantimpres perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih besar: bagaimana republik ini membangun ekosistem kebijakan yang menggabungkan ketelitian teknokratis dengan kedalaman filosofis. Tanpa keseimbangan itu, kebijakan berisiko kehilangan legitimasi, baik secara teknis maupun moral. Publik berhak mendapatkan pemerintahan yang tidak hanya cakap mengelola angka, tetapi juga bijak menimbang nilai.
Komentar (0)