Buntut Kasus Beras SPHP di Jakarta Timur, Bulog Bentuk Satgas Khusus
Perum Bulog membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan program Sembako Harian Pangan (SPHP) yang melibatkan beras di Jakarta Timur. Langkah ini diambil setelah ditemukannya indikasi adanya penyimpangan dalam distribusi beras subsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa satgas ini dibentuk untuk melakukan verifikasi menyeluruh terkait kasus yang menyeret nama beberapa pejabat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Jakarta Timur. "Kami telah membentuk satgas khusus yang akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejelasan kasus ini," ujar Rizal dalam keterangannya, Kamis (28/12/2025).
Modus Penyelewengan yang Diduga Terjadi
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, modus yang didunakan dalam kasus ini adalah dengan cara menyalurkan beras SPHP kepada penerima yang tidak sesuai kriteria. Dalam keterangannya, Rizal menjelaskan bahwa beras yang seharusnya disalurkan kepada keluarga kurang mampu justru ditemukan di beberapa warung dan toko kelontong di Jakarta Timur.
"Kami mendapat laporan bahwa ada beras SPHP yang ditemukan di pasar-pasar dan toko kelontong dengan harga jauh lebih murah. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penyelewengan yang tidak boleh kita biarkan berlarut-larut," tambahnya.
Untuk memastikan kejelasan, satgas yang dibentuk Bulog akan melakukan verifikasi lapangan ke sejumlah lokasi di Jakarta Timur. Selain itu, tim juga akan memeriksa data penerima manfaat SPHP yang terdaftar dalam sistem untuk mengetahui ada tidaknya nama-nama yang tidak sesuai.
Tindakan Tegas Bagi Pelaku
Rizal menegaskan bahwa Bulog akan mengambil tindakan tegas bagi siapa pun terbukti terlibat dalam kasus penyelewengan beras SPHP. "Kami tidak akan segan-segan untuk melapor ke aparat penegak hukum jika ada keterlibatan oknum dalam atau luar institusi yang terbukti melakukan penyimpangan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa selain melakukan verifikasi, Bulog juga akan melakukan evaluasi sistematis terhadap seluruh prosedur distribusi beras SPHP di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya kasus serupa di daerah lain.
"Kami akan kembali merevisi mekanisme distribusi agar lebih ketat dan transparan. Kita juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam pengawasan distribusi," jelas Rizal.
Reaksi Pemerintah Daerah
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan keterkejutannya atas dugaan penyelewengan beras SPHP di Jakarta Timur. Ia meminta agar Bulog segera mengungkap kejelasan kasus ini dan tidak membiarkan ada oknum yang terlibat.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung langkah Bulog membentuk satgas. Kami akan memberikan semua dukungan yang diperlukan dalam penyelidikan ini. Saya juga akan meminta DKPP Jakarta Timur untuk memberikan kerja sama penuh," ujar Heru dalam konferensi pers terpisah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh pejabat di lingkungan DKPP khususnya yang terkait dengan penyaluran bantuan pangan.
Dampak pada Penerima Manfaat
Kasus penyelewengan beras SPHP ini tentu saja memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Menurut hasil wawancara dengan beberapa warga di Jakarta Timur, banyak di antara mereka yang mengaku kesulitan mendapatkan beras SPHP meski telah terdaftar sebagai penerima.
"Sudah dua buli saya tidak dapat beras SPHP padahal nama saya terdaftar dalam daftar penerima. Padahal anak-anak saya masih kecil dan membutuhkan gizi," ujar salah seorang warga, Ibu Siti (45).
Rizal meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat. Ia menjamin bahwa Bulog akan memastikan beras SPHP benar-benar disalurkan kepada penerima yang layak dan sesuai kriteria.
"Kami akan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai tujuannya, yaitu membantu masyarakat kurang mampu. Kami akan meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam setiap tahapan distribusi," pungkasnya.
Komentar (0)