Jakarta — Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam forum yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, itu, ia memaparkan visi, misi, serta komitmennya memimpin institusi Polri lima tahun ke depan. Agenda utama uji kelayakan tersebut mencakup pendalaman rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, hingga rencana reformasi internal korps Bhayangkara.
Kritik Publik sebagai Bahan Introspeksi
Suyudi secara terbuka menyinggung beragam kritik masyarakat terhadap Polri yang belakangan mengemuka di ruang publik. Menurutnya, kritik tersebut bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan menjadi bahan introspeksi bagi seluruh jajaran kepolisian. Ia menilai kritik yang disampaikan secara konstruktif merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat dalam negara demokrasi.
Dalam pandangannya, kepercayaan publik terhadap Polri hanya dapat dibangun kembali melalui perbaikan nyata di tingkat paling bawah, mulai dari pelayanan di kantor polisi sektor hingga penanganan laporan masyarakat. Ia menyebut sejumlah keluhan yang sering muncul, seperti lambannya respons atas laporan, dugaan pungutan liar, serta perilaku aparat yang menyimpang, sebagai persoalan yang harus dituntaskan secara sistematis, bukan sekadar seremonial.
Etika dan Profesionalisme Personel
Calon Kapolri tersebut menegaskan bahwa penegakan etika menjadi pilar utama reformasi. Ia menyoroti pentingnya sistem pengawasan berlapis, baik melalui pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Umum maupun melalui mekanisme eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional dan lembaga pengawas independen. Menurutnya, sanksi terhadap personel yang melanggar harus dijalankan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap perwira berpangkat tinggi.
Suyudi juga menyebut pentingnya pembinaan karier yang transparan dan berbasis kompetensi. Ia berpendapat bahwa promosi jabatan harus menghindari praktik transaksional dan lebih menekankan pada kinerja, integritas, serta hasil asesmen yang objektif. Langkah ini dinilai krusial untuk memutus rantai budaya lama yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Modernisasi Teknologi dan Penguatan Deteksi Dini
Dalam paparan di hadapan anggota Komisi III, Suyudi membeberkan sejumlah rencana modernisasi, terutama penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Ia menyebut pengembangan sistem pelaporan digital, integrasi data antarwilayah, serta pemanfaatan analitik untuk pemetaan potensi gangguan keamanan. Teknologi dinilainya dapat mempercepat respons dan mengurangi ruang terjadinya penyimpangan oleh oknum.
Selain itu, ia menekankan penguatan deteksi dini terhadap ancaman seperti terorisme, radikalisme, kejahatan siber, narkotika, dan konflik sosial. Menurutnya, pendekatan preemtif dan preventif harus berjalan seimbang dengan penindakan hukum agar Polri tidak hanya tampil sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
Sinergi dengan Lembaga Lain
Suyudi menyatakan komitmennya memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia menilai pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi dan narkotika, tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi lintas lembaga disebutnya sebagai prasyarat untuk menghasilkan penanganan perkara yang tuntas dan berkepastian hukum.
Dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan, ia menyinggung pentingnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan unit pelayanan perempuan dan anak di setiap satuan wilayah. Ia juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas personel dalam menghadapi tantangan kejahatan modern yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi.
Akuntabilitas dan Keterbukaan Anggaran
Aspek akuntabilitas menjadi perhatian lain dalam uji kelayakan tersebut. Suyudi menyatakan kesiapannya membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam rangka pengawasan. Menurutnya, keterbukaan informasi publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan, merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan. Ia berjanji mendorong transparansi penggunaan anggaran di setiap satuan kerja.
Beberapa anggota Komisi III menanyakan kesiapan Suyudi menghadapi tekanan politik dan kepentingan eksternal. Menanggapi hal itu, ia menegaskan bahwa netralitas Polri merupakan harga mati, terutama dalam momentum tahun politik. Ia berkomitmen menjaga institusi agar tidak menjadi alat kekuasaan dan tetap berada pada koridor hukum.
Menuju Polri yang Presisi
Dalam bagian akhir paparannya, Suyudi mengaitkan seluruh agenda reformasi dengan upaya mewujudkan Polri yang presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ia menyatakan bahwa keberhasilan reformasi tidak diukur dari dokumen atau program, melainkan dari pengalaman masyarakat saat berhadapan langsung dengan kepolisian.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi personel, mulai dari akademi kepolisian hingga sekolah lanjutan. Kurikulum dinilainya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk penguatan pemahaman hak asasi manusia, komunikasi publik, dan literasi digital.
Uji kelayakan dan kepatutan tersebut menjadi tahapan konstitusional sebelum DPR memberikan persetujuan. Hasilnya akan menentukan arah kepemimpinan Polri pada periode mendatang. Publik menantikan apakah komitmen reformasi yang disampaikan dalam forum itu akan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di lapangan, mengingat tantangan yang dihadapi institusi kepolisian tidak ringan dan ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan terus meningkat.
Komentar (0)