Dua Malam Marselus Menunggu Kepastian di Bandara Soetta
Marselus, seorang warga Papua yang bekerja sebagai buruh harian di Jakarta, menghabiskan dua malam berturut-turut di area luar Gedung Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia menunggu kepastian soal status izin tinggalnya yang sedang dalam proses perpanjangan. Kondisinya yang lelah namun tetap tabah menjadi gambaran nyata tantangan yang dihadapi para pekerja migran dalam memperoleh legalitas di Indonesia.
Kisah Marselus bukanlah kejadian tunggal. Puluhan, bahkan ratusan pekerja serupa menunggu di berbagai titik di sekitar bandara dengan kondisi serupa. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, terutama dari daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, dengan harapan bisa memperoleh izin tinggal yang memungkinkan mereka bekerja dan hidup dengan aman di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
Siklus Menunggu yang Tak Kunjung Usai
"Saya sudah dua malam tidur di sini. Tidak ada tempat lain pergi," ujar Marselus sambil menyeka keringat di dahi. Ia tiba di bandara pada Rabu lalu setelah perjalanan selama dua hari dari Papua dengan kapal ferry dan bus. Dokumen izin tinggalnya yang lama sudah kedaluwarsa sebulan lalu, namun hingga kini proses perpanjangan belum selesai.
Kantor imigrasi yang menangani kasusnya meminta dokumen tambahan yang sulit ia peroleh dari kampung halamannya. Tanpa izin tinggal yang valid, Marselus tak bisa kembali bekerja di proyek konstruksi yang menjadi sumber nafkanya selama ini. Ia juga tak bisa memperpanjang kontrak sewa kamar kos yang sempat ia tempati sebelumnya.
Kondisi ini mendorongnya untuk tinggal di bandara, tempat yang menurutnya paling netral dan aman sambil menunggu proses administrasi berjalan. Di area bandara, setidaknya ia bisa mengakses fasilitas umum dan berpotensi bertemu dengan pejabat imigrasi yang bisa membantu mempercepat prosesnya.
Prosedur Birokrasi yang Membebani
Kasus Marselus mencerminkan tantangan besar dalam sistem administrasi imigrasi dan izin tinggal di Indonesia. Prosedur yang rumit, persyaratan berbelit-belit, dan waktu penyelesaian yang tak bisa diprediksi menjadi beban tersendiri bagi para pencari nafkah yang sering kali kurang memahami prosedur birokrasi.
"Saya sudah berulang kali datang ke kantor imigrasi. Setiap kali ada dokumen yang kurang, saya harus pulang ke kampung dan datang lagi," keluh Marselus. Ia mengaku sudah menghabiskan puluhan ribu rupiah untuk transportasi dan biaya lainnya dalam upaya memperpanjang izin tinggalnya.
Pihak berwenang mengakui bahwa ada tantangan dalam sistem saat ini. "Kita sedang melakukan percepatan digitalisasi proses perizinan untuk mempercepat layanan," ujar sepejabat dari Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta yang meminta tidak disebutkan namanya. Namun, ia mengakui bahwa proses transisi menuju sistem digital masih membutuhkan waktu dan penyesuaian.
Dampak pada Masyarakat Rentan
Situasi seperti yang dialami Marselus berdampak signifikan pada kelompok masyarakat rentan seperti pekerja migran. Tanpa izin tinggal yang valid, mereka rentan dieksploitasi, tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, dan kesulitan dalam melaksanakan hak asasi dasar lainnya.
Banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa tinggal di tempat-tempat tidak layak seperti stasiun bus, terminal, atau bahkan pinggir jalan karena tidak memiliki tempat tinggal yang legal. Kondisi ini meningkatkan risiko kejahatan, penyakit, dan masalah kesehatan lainnya.
Organisi sosial dan aktivis hak asasi manusia telah berulang kali menyoroti isu ini. Mereka mendorong pemerintah untuk menyederhanakan prosedur perizinan, memberikan edukasi yang lebih baik bagi para pencari nafkah, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran yang status legalitasnya sedang dalam proses.
Sementara itu, Marselus masih terus menunggu di bandara. Ia berharap dalam waktu dekat ini bisa mendapatkan kepastian soal izin tinggalnya sehingga bisa kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. "Saya hanya ingin hidal dengan tenang dan bekerja secara legal," tuturnya sambil melihat para penumpang yang datang dan pergi di depannya.
Komentar (0)