Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengajak ribuan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk berperan aktif sebagai agen perlindungan sosial (perlinsos) di lingkungan masing-masing. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi dan penguatan kapasitas RT/RW se-Kota Makassar yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Peran Strategis RT dan RW dalam Perlindungan Sosial
Gus Ipul menegaskan bahwa RT dan RW merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, posisi tersebut menjadikan pengurus RT dan RW sebagai pihak yang paling memahami kondisi riil warga, termasuk mereka yang berada dalam kategori miskin, rentan, dan membutuhkan bantuan sosial.
Ia menjelaskan bahwa program perlindungan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan berbagai bantuan sosial lainnya, akan jauh lebih tepat sasaran apabila data penerima manfaat divalidasi oleh pengurus RT dan RW. Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih akurat dibandingkan pemutakhiran data yang dilakukan secara terpusat tanpa verifikasi lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyebut bahwa ribuan pengurus RT dan RW di Makassar dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari perhatian negara. Ia juga mengingatkan pentingnya peran RT dan RW dalam mengidentifikasi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, anak yatim piatu, serta kelompok rentan lainnya yang memerlukan intervensi sosial.
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial tidak dapat dicapai hanya dengan kerja Kementerian Sosial di tingkat pusat. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga struktur pemerintahan terkecil di tingkat kelurahan, RT, dan RW. Ia berharap Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran kecamatan dan kelurahan dapat memfasilitasi penguatan kapasitas bagi para pengurus RT dan RW secara berkelanjutan.
Menurutnya, pengurus RT dan RW perlu dibekali pemahaman mengenai mekanisme usulan dan pengaduan dalam program perlindungan sosial. Dengan begitu, jika ditemukan warga yang memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat, pengurus RT dan RW dapat segera mengusulkan melalui saluran yang telah disediakan, termasuk aplikasi Cek Bansos dan musyawarah kelurahan.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Pengurus RT dan RW diharapkan aktif mengawal proses distribusi bantuan agar tidak terjadi penyimpangan, baik berupa pemotongan maupun penyelewengan yang merugikan warga. Pengawasan partisipatif dari tingkat bawah dinilai menjadi kunci pencegahan praktik-praktik tersebut.
Respons Pemerintah Kota Makassar
Pemerintah Kota Makassar menyambut baik ajakan Menteri Sosial tersebut. Jajaran pemerintah kota menyatakan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan para pengurus RT dan RW dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Mereka menilai bahwa keterlibatan aktif RT dan RW akan mempercepat proses verifikasi dan validasi data warga yang membutuhkan.
Dalam kegiatan itu, sejumlah pengurus RT dan RW menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan akses informasi mengenai kriteria penerima bantuan, dinamika data warga yang cepat berubah, hingga kebutuhan pendampingan teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan. Masukan-masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Sosial dalam menyempurnakan mekanisme program perlindungan sosial ke depan.
Harapan ke Depan
Gus Ipul berharap, melalui penguatan peran RT dan RW, penyaluran bantuan sosial di Makassar dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan akuntabel. Ia mengajak seluruh pengurus RT dan RW untuk menjadikan pelayanan sosial sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar tugas administratif.
Dengan ribuan pengurus RT dan RW yang tersebar di seluruh kecamatan, Kota Makassar dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk menggerakkan program perlindungan sosial secara lebih efektif. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas di tingkat akar rumput diharapkan mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga, khususnya bagi kelompok yang paling membutuhkan perhatian negara.
Komentar (0)