Pakar Beri Rekomendasi ke Prabowo untuk Penanganan Karhutla di Lahan Gambut
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi perhatian serius, terutama yang terjadi di kawasan lahan gambut. Para pakar lingkungan dan tata kelola lahan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar penanganan karhutla di lahan gambut tidak sekadar bersifat responsif, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang selama ini berulang setiap tahun.
Rekomendasi tersebut mencuat di tengah meningkatnya titik panas di sejumlah provinsi yang memiliki bentang gambut luas, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kondisi ini dinilai memerlukan arahan strategis dari tingkat tertinggi pemerintahan agar koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah berjalan efektif.
Restorasi Gambut Harus Menjadi Prioritas Nasional
Pakar tata kelola gambut menilai bahwa persoalan utama karhutla di lahan gambut bukan semata soal pemadaman, melainkan soal kondisi ekosistem yang telah terdegradasi akibat pembukaan lahan, drainase berlebihan, dan alih fungsi kawasan. Lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar dan api mudah menjalar ke lapisan bawah permukaan, sehingga sulit dipadamkan dengan cara konvensional.
Karena itu, rekomendasi pertama yang disampaikan kepada Presiden Prabowo adalah memperkuat program restorasi gambut secara nasional. Restorasi mencakup pembasahan kembali lahan (rewetting), penanaman kembali vegetasi asli, serta pengelolaan air yang berkelanjutan melalui sekat kanal dan sumur bor. Tanpa restorasi yang konsisten, upaya pemadaman akan selalu kalah cepat dengan kemunculan titik api baru.
Pakar juga mengingatkan bahwa restorasi tidak cukup hanya di atas kertas. Diperlukan anggaran yang memadai, pengawasan lapangan yang ketat, serta indikator keberhasilan yang terukur, misalnya penurunan jumlah titik panas dan luas area terbakar dari tahun ke tahun. Presiden diminta menjadikan restorasi gambut sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang terintegrasi, bukan program tambahan yang mudah tergeser oleh prioritas lain.
Penegakan Hukum dan Pengawasan Konsesi
Rekomendasi berikutnya menyangkut penegakan hukum. Pakar menyoroti bahwa sebagian besar kebakaran lahan terjadi di area konsesi, baik perkebunan maupun kehutanan. Karena itu, pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin perlu diperketat, termasuk kewajiban menyediakan infrastruktur pemadam kebakaran, sistem deteksi dini, dan tim tanggap darurat di setiap konsesi.
Presiden Prabowo didorong untuk memberikan arahan tegas agar aparat penegak hukum menindak siapa pun yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar, tanpa pandang bulu. Efek jera dinilai penting untuk mencegah praktik pembakaran murah yang selama ini menjadi penyebab utama karhutla tahunan. Selain sanksi pidana, sanksi administratif seperti pencabutan izin juga perlu diterapkan secara konsisten.
Selain itu, pakar menekankan pentingnya transparansi data. Pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pemantau perlu memiliki satu sumber data titik panas yang dapat diakses publik. Dengan begitu, klaim keberhasilan penanganan karhutla bisa diverifikasi dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Kolaborasi Masyarakat dan Pencegahan Berbasis Desa
Pakar juga menyoroti peran masyarakat sekitar lahan gambut. Pendekatan pencegahan berbasis desa, seperti program peduli api dan kelompok masyarakat pengendali kebakaran, terbukti efektif mendeteksi dan memadamkan api lebih awal sebelum membesar. Program ini perlu diperluas dan didukung dengan pelatihan, peralatan, serta insentif yang jelas.
Masyarakat adat dan petani kecil yang hidup di sekitar gambut perlu dilibatkan dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Pola pertanian tanpa bakar, pemanfaatan lahan basah, serta diversifikasi tanaman yang tidak memerlukan drainase dalam, dapat menjadi alternatif ekonomi yang mengurangi risiko kebakaran.
Pakar mengingatkan bahwa karhutla berdampak luas, mulai dari kesehatan pernapasan, gangguan penerbangan, kerugian ekonomi, hingga emisi karbon yang memperparah perubahan iklim. Indonesia, sebagai negara dengan luas lahan gambut tropis terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ekosistem ini.
Koordinasi Lintas Sektor dan Antisipasi Musim Kemarau
Rekomendasi terakhir adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas daerah. Karhutla sering melintasi batas administratif, sehingga pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Presiden Prabowo diharapkan memberikan instruksi langsung agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta aparat keamanan bekerja dalam satu komando yang jelas.
Menghadapi musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung, langkah antisipasi seperti operasi modifikasi cuaca, patroli terpadu, dan kesiapsiagaan posko darurat perlu disiapkan sejak dini. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa respons yang terlambat membuat api semakin sulit dikendalikan dan biaya pemadaman membengkak.
Dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pencegahan, restorasi, penegakan hukum, dan kolaborasi masyarakat, penanganan karhutla di lahan gambut diharapkan tidak lagi berulang sebagai bencana tahunan. Keberhasilan akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem gambut bagi generasi mendatang.
Komentar (0)