Jakarta Peringkat 140 Kota Global, Pramono Jamin Tuntaskan PR Gubernur Lama
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan menyusul publikasi laporan indeks kota global yang menempatkan Jakarta pada peringkat 140 dunia. Posisi tersebut menjadi sorotan karena dinilai belum mencerminkan potensi Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan berskala internasional.
Dalam sejumlah kesempatan, Pramono menyatakan bahwa persoalan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus diselesaikan, bukan dihindari. Ia menyebut sejumlah sektor yang menjadi prioritas penanganan, mulai dari transportasi publik, tata ruang, pengelolaan banjir, hingga kualitas lingkungan hidup dan pelayanan publik berbasis digital.
Posisi Jakarta dalam Peta Kota Global
Laporan indeks kota global yang dirilis lembaga pemeringkat internasional menempatkan Jakarta pada urutan 140 dari sejumlah kota besar dunia. Indeks tersebut umumnya menilai kota berdasarkan sejumlah indikator, antara lain kekuatan ekonomi, kemampuan inovasi, konektivitas, kualitas hidup, daya tarik investasi, serta tata kelola pemerintahan.
Peringkat tersebut menempatkan Jakarta di bawah sejumlah kota besar Asia Tenggara lain seperti Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Meski demikian, Jakarta masih tercatat sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di kawasan dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto nasional.
Pramono menilai hasil pemeringkatan itu harus dibaca sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar catatan prestise. Menurutnya, peringkat global hanya bermakna apabila diikuti perbaikan nyata yang dirasakan langsung oleh warga, seperti kemudahan mobilitas, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan akses layanan dasar yang merata.
Pekerjaan Rumah Warisan Pemerintahan Sebelumnya
Pramono menyebut sejumlah persoalan struktural yang hingga kini belum tuntas. Pertama, kemacetan lalu lintas yang masih menjadi keluhan utama warga. Pembangunan transportasi massal seperti MRT, LRT, dan TransJakarta dinilai perlu dipercepat agar mampu mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Kedua, persoalan banjir yang setiap musim hujan masih merendam sejumlah kawasan. Normalisasi sungai, pembangunan waduk, serta sistem pompa dan drainase menjadi bagian dari agenda yang harus dilanjutkan secara konsisten. Pramono menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Ketiga, kualitas udara yang masih buruk pada periode tertentu. Pemerintah provinsi disebut tengah memperluas uji emisi, memperketat pengawasan industri, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik dan transportasi publik ramah lingkungan.
Keempat, tata ruang dan permukiman. Jakarta masih menghadapi persoalan kawasan kumuh, hunian tidak layak, serta sengketa lahan. Program penataan kampung dan pembangunan rumah susun menjadi salah satu jalan keluar yang terus dijalankan meski menghadapi tantangan sosial di lapangan.
Kelima, digitalisasi layanan publik. Pramono menargetkan integrasi berbagai aplikasi dan sistem pelayanan agar warga tidak lagi berpindah-pindah kanal untuk mengurus dokumen administrasi.
Daya Saing dan Daya Tarik Investasi
Dalam konteks pemeringkatan kota global, daya tarik investasi menjadi indikator penting. Jakarta memiliki keunggulan sebagai pusat keuangan, perdagangan, dan jasa di Indonesia. Namun, sejumlah analis menilai iklim investasi masih terkendala oleh kepastian regulasi, biaya logistik, dan kualitas infrastruktur.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan memperkuat kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan, percepatan layanan terpadu, serta pengembangan kawasan ekonomi baru. Pramono juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia agar Jakarta tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga pusat talenta dan inovasi.
Selain itu, posisi Jakarta pascaperpindahan ibu kota negara ke Nusantara menjadi perhatian tersendiri. Sejumlah pihak menilai Jakarta perlu mempertegas identitas barunya sebagai kota bisnis global, pusat keuangan, dan simpul ekonomi kawasan. Pramono menegaskan bahwa Jakarta tetap memiliki peran strategis, terlepas dari statusnya sebagai ibu kota negara.
Target Perbaikan dan Pengawasan Publik
Pramono menargetkan sejumlah capaian dalam periode kepemimpinannya, antara lain peningkatan cakupan layanan transportasi publik, penurunan titik genangan banjir, perbaikan kualitas udara, serta percepatan layanan administrasi berbasis digital. Ia menyebut target tersebut akan diukur secara berkala dan dilaporkan kepada publik.
Pengamat tata kota menilai perbaikan peringkat kota global membutuhkan konsistensi jangka panjang, bukan program sesaat. Mereka menyarankan agar pemerintah daerah fokus pada indikator yang berdampak langsung pada warga, seperti waktu tempuh perjalanan, akses air bersih, kualitas udara, dan keterjangkauan hunian.
Dengan peringkat 140 saat ini, Jakarta menghadapi tantangan untuk naik ke posisi yang lebih kompetitif di tingkat dunia. Pramono menyatakan kesiapannya menuntaskan pekerjaan rumah yang diwariskan, sembari membuka ruang partisipasi publik untuk mengawasi jalannya pembangunan. Menurutnya, perbaikan Jakarta tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan warga, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Komentar (0)