Karhutla Ganggu 3.030 Penerbangan RI, Begini Respons Kemenhub
Asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia terus menyebabkan gangguan operasional penerbangan. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sejak Januari hingga Agustus 2023, sebanyak 3.030 penerbangan di Indonesia mengalami gangguan akibat kondisi cuaca buruk yang disebabkan oleh asap karhutla.
Dampak Terhadap Operasional Penerbangan
Gangguan penerbangan akibat karhutla ini berdampak signifikan terhadap jadwal operasional maskapai dan kenyamanan penumpang. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemenhub, Adita Irawati, kondisi visibilitas yang menurun menjadi faktor utama mengapa banyak penerbangan harus ditunda, dialihkan, atau bahkan dibatalkan.
"Kami melihat bahwa kondisi visibilitas di beberapa bandara, terutama yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan, sering kali di bawah standar operasional minimal. Akibatnya, kami harus mengambil keputusan untuk menghentikan sementara operasional penerbangan demi keselamatan," ujar Adita dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (6/9/2023).
Data Kemenhub menunjukkan bahwa gangguan penerbangan akibat karhutla terjadi terbanyak di provinsi-provinsi yang sering dilanda bencana kebakaran hutan, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Wilayah-wilayah ini menjadi sorotan karena kerap terjadi kebakaran lahan yang menyebabkan asap tebal menutupi langit.
Langkah-langkah yang Diambil Pemerintah
Sebagai respons terhadap kondisi ini, Kemenhub telah mengambil sejumlah langkah preventif dan mitigasi. Salah satu upaya utama adalah meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan kondisi cuaca dan tingkat kekeruhan udara secara real-time.
"Kami bekerja sama erat dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Setiap ada perubahan kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan penerbangan, kami segera memberikan informasi kepada maskapai dan bandara," jelas Adita.
Selain itu, Kemenhub juga telah memperketahau pengawasan di lapangan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus melakukan upaya pemadaman kebakaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara bakar.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Dampak karhutla tidak hanya terasa di sektor penerbangan, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat. Gangguan penerbangan menyebabkan kerugian finansial bagi maskapai dan penumpang, sementara asap yang menyelimuti wilayah dapat menurunkan kualitas udara dan menimbulkan masalah kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Kepala Divisi Humana PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Soekarno-Hatta, Yuda Adi Permana, mengatakan bahwa bandara telah menyiapkan protokol khusus untuk menghadapi kondisi asap tebal. "Kami memiliki standar operasional minimal untuk visibilitas di landasan pacu. Jika kondisi di bawah standar, kami akan menunda atau menghentikan operasional penerbangan untuk menjamin keselamatan," ujarnya.
Peran Teknologi dalam Mitigasi Risiko
Untuk mengatasi masalah ini, Kemenhub juga sedang mengembangkan sistem pemantauan dan peringatan dini menggunakan teknologi canggih. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dini potensi terjadinya karhutla dan memprediksi pergerakan asap, sehingga dapat memberikan peringinan lebih cepat kepada pihak terkait.
"Kami sedang mengembangkan sistem integrasi data satelit dan ground monitoring untuk mendeteksi titik-titik panas dan arah pergerakan asap. Dengan teknologi ini, kami berharap dapat mengurangi dampak negatif dari karhutla terhadap operasional penerbangan di masa depan," tambah Adita.
Peran Masyarakat dan Pelaku Industri
Selain upaya pemerintah, partisipasi masyarakat dan pelaku industri juga sangat penting dalam pencegahan karhutla. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan melaporkan adanya titik api yang mencurigakan kepada pihak berwenang.
Maskapai penerbangan juga diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada penumpang mengenai kondisi penerbangan yang mungkin terganggu akibat asap. "Kami mendorong maskapai untuk memberikan kompensasi yang adil kepada penumpang jika penerbangan harus dibatalkan atau ditunda akibat kondisi yang tidak dapat dihindari," kata Adita.
Dengan kondisi perubahan iklim yang semakin tidak menentu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-lembaga dalam menghadapi tantangan karhutla. Upaya ini dilakukan demi menjamin kelancaran operasional penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang, sekaligus melindungi lingkungan dari dampak buruk kebakaran hutan dan lahan.
Komentar (0)