Kelas Menengah Menyusut, Apa yang Terjadi dengan Dunia Kerja Indonesia?
Fenomena menyusutnya kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu persoalan struktural yang paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang masuk kategori kelas menengah terus menurun, sementara jumlah penduduk yang rentan miskin justru bertambah. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan lanskap dunia kerja nasional yang semakin didominasi oleh sektor informal, pekerjaan berbasis platform, dan hubungan kerja yang serba tidak pasti.
Bank Dunia dalam beberapa laporannya mencatat bahwa kelas menengah Indonesia mengalami kontraksi signifikan pascapandemi COVID-19. Sebelum pandemi, sekitar 20 persen penduduk Indonesia tergolong kelas menengah. Angka itu merosot menjadi sekitar 17 persen pada periode setelahnya. Yang lebih mengkhawatirkan, kelompok yang disebut "rentan" atau aspiring middle class justru membengkak. Mereka adalah penduduk yang secara pendapatan berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi sangat mudah jatuh kembali ke bawah ketika terjadi guncangan ekonomi.
Dominasi Sektor Informal dan Pekerjaan Tidak Stabil
Salah satu akar persoalan adalah serapan tenaga kerja di sektor formal yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Setiap tahun, sekitar 2,5 hingga 3 juta orang masuk ke pasar kerja, sementara lapangan kerja formal yang tercipta jauh lebih sedikit. Akibatnya, sebagian besar pekerja terserap ke sektor informal yang identik dengan pendapatan rendah, tanpa jaminan sosial, dan tanpa kepastian hukum.
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa lebih dari separuh pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Mereka adalah pedagang kaki lima, pekerja lepas, pengemudi ojek daring, kurir, hingga pekerja rumahan. Sektor ini memang menyelamatkan angka pengangguran agar tidak meledak, tetapi sekaligus menjadi jebakan karena produktivitas dan perlindungan kerja yang rendah. Pekerja informal umumnya tidak memiliki akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan, tidak punya kontrak kerja, dan tidak menerima upah minimum.
Ekonomi Platform dan Paradoks Fleksibilitas
Kehadiran ekonomi platform atau gig economy menambah lapisan baru dalam persoalan ini. Aplikasi transportasi, pengiriman makanan, dan layanan daring lainnya menawarkan fleksibilitas serta penghasilan tambahan bagi banyak orang. Namun di balik itu, model bisnisnya sering menempatkan pekerja pada posisi lemah. Status mereka bukan pekerja tetap maupun mitra yang setara, sehingga perlindungan sosial dan hak kolektif sulit ditegakkan.
Pendapatan pekerja platform juga cenderung fluktuatif dan tertekan seiring bertambahnya jumlah mitra. Tarif yang terus turun, insentif yang berubah-ubah, dan biaya operasional yang ditanggung sendiri membuat banyak pekerja gig hidup dari hari ke hari tanpa kemampuan menabung. Ini menjelaskan mengapa banyak rumah tangga yang secara statistik pernah masuk kelas menengah kemudian turun kembali ke kategori rentan.
Dampak pada Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi
Menyusutnya kelas menengah berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ketika daya beli melemah, sektor ritel, properti, otomotif, dan jasa ikut terdampak. Fenomena ini terlihat dari lesunya penjualan kendaraan bermotor, sepinya pusat perbelanjaan, dan meningkatnya kredit macet pada segmen menengah.
Selain itu, kelas menengah adalah kelompok yang paling berkontribusi terhadap penerimaan pajak dan stabilitas sosial. Menyusutnya kelompok ini berarti basis pajak menyempit, sementara beban subsidi dan bantuan sosial justru membesar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menekan ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Kualitas Kerja, Bukan Sekadar Jumlah Lapangan Kerja
Persoalan sesungguhnya bukan semata ketiadaan lapangan kerja, melainkan kualitas pekerjaan yang tersedia. Banyak pekerjaan baru yang tercipta bersifat sementara, berupah rendah, dan tanpa jenjang karier yang jelas. Indeks Pembangunan Manusia dan angka produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Ketimpangan keterampilan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri memperparah keadaan ini.
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program, mulai dari kartu prakerja, pelatihan vokasi, hingga insentif bagi industri padat karya. Namun, efektivitas program-program tersebut masih dipertanyakan karena skala kebutuhan yang sangat besar dan tantangan koordinasi antarlembaga. Reformasi struktural yang mendorong industrialisasi bernilai tambah tinggi, penguatan perlindungan sosial bagi pekerja informal, serta perbaikan iklim investasi yang menciptakan pekerjaan layak menjadi prasyarat utama.
Jalan Keluar yang Menuntut Konsistensi
Tanpa kebijakan yang berpihak pada penciptaan pekerjaan layak, kelas menengah Indonesia berisiko terus menyusut. Dibutuhkan strategi jangka panjang yang mencakup penguatan sektor manufaktur dan jasa bernilai tambah, reformasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja, serta jaminan sosial yang menjangkau seluruh pekerja tanpa memandang status hubungan kerja. Kebijakan upah juga perlu dirancang agar tidak sekadar menahan biaya, tetapi tetap menjaga daya beli pekerja.
Pada akhirnya, menyusutnya kelas menengah adalah cermin dari lemahnya kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan yang tinggi secara agregat tidak otomatis berarti kesejahteraan yang merata jika sebagian besar pekerjaan yang tersedia tidak memberi kepastian, perlindungan, dan pendapatan yang layak. Tanpa koreksi arah kebijakan yang mendasar, dunia kerja Indonesia akan terus menghadirkan paradoks: angka pengangguran yang relatif rendah, tetapi kesejahteraan kelas menengah yang justru tergerus.
Komentar (0)