Marak Penipuan Bantuan Subsidi Upah 2026, Kemnaker Minta Pekerja Waspada
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau para pekerja di seluruh Indonesia untuk waspada maraknya penipuan terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026. Pihak berwenang telah menerima laporan adanya pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi palsu mengenai penerimaan BSU guna menaruh korban.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kemnaker, Ahmad Dhani, menyatakan bahwa pihaknya belum pernah mengumumkan penerimaan BSU untuk tahun 2026. "Kami belum membuka pendaftaran BSU 2026. Informasi yang beredar bahwa pendaftaran sudah dibuka adalah hoaks," kata Dhani dalam keterangannya, Kamis (15/6).
Dhani menjelaskan bahwa penipuan ini dilakukan dengan modus mengirim pesan singkat (SMS), surel, atau panggilan telepon yang menyatakan bahwa calon penerima BSU telah terpilih. Pesan tersebut biasanya meminta korban untuk mengisi data pribadi atau membayarkan sejumlah uang sebagai "biaya administrasi" agar bantuan dapat disalurkan.
Modus Penipuan yang Beredar
Berdasarkan laporan yang diterima Kemnaker, ada beberapa modus penipuan BSU yang sedang beredar. Pertama, penipuan melalui SMS yang menyatakan penerima BSU telah disetujui dan meminta pengisian data melalui tautan yang tidak jelas. Kedua, penipuan melalui media sosial dengan akun palsu yang menyerupai akun resmi Kemnaker atau instansi pemerintah lainnya.
Ketiga, penipuan melalui panggilan telepon oleh pihak yang mengaku sebagai petugas Kemnaker atau lembaga terkait. Penelepon biasanya meminta informasi pribadi seperti nomor KTP, nomor rekening, dan data lainnya dengan alasan verifikasi data. Keempat, penipuan melalui situs web palsu yang menyerupai situs resmi Kemnaker dengan domain yang hampir mirip.
Tanda-tanda Penipuan BSU
Kemnaker merangkum beberapa tanda-tanda penipuan BSU yang perlu diwaspadai. Pertama, meminta biaya administrasi atau pungutan biaya lainnya. Kedua, meminta data pribadi sensitif seperti nomor KTP, nomor rekening, dan password. Ketiga, menggunakan alamat surel atau situs web yang tidak resmi. Keempat, memberikan tenggat waktu yang singkat untuk mengklaim bantuan.
"Kami ingatkan kembali bahwa seluruh informasi terkait BSU selalu kami sampaikan melalui kanal resmi seperti situs web Kemnaker.go.id, akun media sosial resmi, dan kantor-kantor tenaga kerja di daerah," tambah Dhani.
Cara Memastikan Informasi Resmi BSU
Untuk menghindari menjadi korban penipuan, Kemnaker menyarankan pekerja untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi. Pertama, selalu cek situs web resmi Kemnaker kemnaker.go.id untuk informasi terkait BSU. Kedua, ikuti akun media sosial resmi Kemnaker di Instagram, Twitter, dan Facebook.
Ketiga, hubungi Call Center Ketenagakerjaan nomor 1104 untuk menanyakan kebenaran informasi yang diterima. Keempat, waspada terhadap pesan atau panggilan yang meminta biaya atau data pribadi. Kelima, tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.
Tindakan yang Diambil Kemnaker
Kemnaker telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kominfo dan Polri untuk menindaklanjuti laporan penipuan BSU. "Kami telah melaporkan akun-akun dan situs-situs palsu yang beredar. Kami juga akan menindak tegas pelaku penipuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku," jelas Dhani.
Selain itu, Kemnaker juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan. "Kami akan terus mengingatkan masyarakat bahwa BSU adalah bantuan pemerintah yang tidak dipungut biaya apa pun," tambahnya.
Kisah Korban Penipuan BSU
Sejumlah korban penipuan BSU telah melaporkan pengalamannya. Siti, seorang pekerja di Jakarta, mengaku menjadi korban penipuan BSU tahun 2025 lalu. "Saya menerima SMS bahwa BSU saya disetujui. Saya diminta mengisi data dan membayar Rp50.000 sebagai biaya administrasi. Setelah transfer, akun saya langsung dihapus," kata Siti.
Sementara itu, Budi, pekerja di Surabaya, mengalami hal serupa melalui panggilan telepon. "Saya dipanggil oleh seseorang yang mengaku petugas Kemnaker. Saya diminta memberikan nomor rekening dan KTP. Setelah itu, tidak ada lagi kabar," ujar Budi.
Upaya Pencegahan Penipuan
Untuk mencegah penipuan BSU, Kemnaker mendorong sinergi antar-pihak. Pemerintah daerah diminta ikut berperan dalam menyampaikan informasi resmi melalui tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, asosiasi pekerja dan pengusaha juga diminta ikut mengedukasi anggotanya.
"Kami juga meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan adanya penipuan BSU ke polisi atau melalui aplikasi Kominfo," tambah Dhani.
Respon dari Asosiasi Pekerja
Asosiasi Pekerja Indonesia (API) menyambut baik imbauan Kemnaker. Ketua Umum API, Eko Hendro, menyatakan akan membantu menyebarkan informasi tentang bahaya penipuan BSU kepada anggotanya.
"Kami akan koordinasi dengan kantor cabang API di seluruh Indonesia untuk menyampaikan informasi resmi BSU dan mengingatkan anggota tentang penipuan yang beredar," kata Eko.
Kesimpulan
Maraknya penipuan BSU tahun 2026 menjadi perhatian serius Kemnaker. Pihak berwenang terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan. Seluruh informasi resmi BSU akan selalu disampaikan melalui kanal resmi Kemnaker. Masyarakat diminta selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya.
Komentar (0)