Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa perluasan jaringan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta hingga ke Tangerang Selatan, Banten, sangat bergantung pada kesepakatan antarpemerintah daerah serta ketersediaan anggaran yang memadai. Menurutnya, proyek lintas provinsi itu tidak dapat berjalan hanya dengan kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menanggapi wacana pembangunan jalur MRT yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga di sebelah barat daya tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jakarta pada prinsipnya membuka peluang kerja sama, namun realisasi proyek tetap harus mengikuti skema pembiayaan yang jelas dan disetujui bersama.
Kolaborasi Antardaerah Jadi Kunci Perluasan Jalur
Pramono menjelaskan bahwa MRT Jakarta merupakan proyek strategis yang pengembangannya selama ini dilakukan secara bertahap. Setiap penambahan lintas baru, terutama yang melampaui batas administratif Jakarta, memerlukan pembahasan lintas wilayah karena menyangkut perizinan, pembebasan lahan, sampai pembagian beban biaya operasional.
Ia menyebut bahwa Pemprov Jakarta tidak bisa memutuskan sendiri perluasan jalur ke Tangerang Selatan tanpa persetujuan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Diperlukan dokumen kerja sama antardaerah yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk soal pendapatan dari tiket serta subsidi yang akan ditanggung.
Menurut Pramono, pola kerja sama semacam itu sudah pernah diterapkan pada pengembangan MRT lintas menuju kawasan Lebak Bulus dan beberapa koridor lain. Pengalaman tersebut menjadi acuan bahwa proyek lintas wilayah dapat berjalan jika ada kesepakatan formal yang mengikat semua pihak.
Syarat Pembiayaan dan Kelayakan Finansial
Syarat utama yang ditekankan Pramono adalah ketersediaan anggaran. Pembangunan MRT membutuhkan investasi besar, mulai dari konstruksi terowongan, pengadaan rangkaian kereta, hingga sistem sinyal dan tiket elektronik. Tanpa sumber dana yang pasti, rencana perluasan dinilai akan sulit direalisasikan.
Ia menuturkan bahwa opsi pembiayaan dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing, dukungan pemerintah pusat, pinjaman lembaga keuangan internasional, hingga skema kerja sama badan usaha. Setiap opsi memiliki konsekuensi fiskal yang perlu dihitung secara cermat agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Kelayakan Harus Dihitung Sejak Awal
Selain anggaran, aspek kelayakan finansial juga menjadi pertimbangan. Studi kelayakan perlu memuat proyeksi jumlah penumpang, potensi pendapatan, biaya operasional, dan waktu pengembalian investasi. Pramono menilai data tersebut penting agar proyek tidak berhenti di tengah jalan karena kekurangan dana.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan transportasi publik harus berorientasi pada pelayanan masyarakat. Meski demikian, keberlanjutan operasional tetap memerlukan perhitungan ekonomi yang realistis. Kombinasi antara kepentingan publik dan keseimbangan fiskal menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil keputusan.
Dampak bagi Kawasan Penyangga
Wacana perluasan MRT ke Tangerang Selatan muncul seiring meningkatnya mobilitas penduduk di kawasan Jabodetabek. Setiap hari, ratusan ribu warga dari Tangerang Selatan dan sekitarnya melakukan perjalanan ke Jakarta untuk bekerja, sehingga kebutuhan akan angkutan massal yang cepat dan terjadwal menjadi semakin mendesak.
Kehadiran MRT dianggap dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan di ruas jalan utama, serta menurunkan polusi udara. Selain itu, konektivitas yang lebih baik berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun, mulai dari sektor ritel, properti, hingga jasa.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa perluasan jaringan harus dibarengi dengan integrasi antarmoda. Halte dan stasiun perlu terhubung dengan layanan bus, angkutan pengumpan, dan fasilitas parkir berbagi agar masyarakat mudah beralih ke transportasi publik.
Tahapan dan Proses yang Harus Dilalui
Pramono menyatakan bahwa rencana perluasan masih berada pada tahap penjajakan. Sebelum masuk konstruksi, sejumlah tahapan harus dilalui, antara lain penyusunan studi kelayakan, penetapan trase, analisis dampak lingkungan, pembebasan lahan, dan penandatanganan perjanjian kerja sama.
Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan pemerintah daerah tetangga akan terus dilakukan. Pendekatan yang ditempuh bersifat terbuka dan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing wilayah. Menurutnya, proyek besar seperti MRT tidak dapat dikerjakan secara terburu-buru karena menyangkut kepentingan jangka panjang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Pramono, akan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan kajian teknis dan fiskal yang matang. Dengan demikian, perluasan jaringan MRT diharapkan tidak hanya menambah panjang rel, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perkotaan Jabodetabek.
Hingga kini, belum ada jadwal pasti mengenai kapan pembangunan jalur menuju Tangerang Selatan akan dimulai. Pramono memastikan bahwa pihaknya akan mengumumkan perkembangan lebih lanjut setelah proses pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait mencapai kesepakatan.
Komentar (0)