Pemerintah Indonesia belum memutuskan apakah akan menerima tawaran bantuan dari sejumlah negara asing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan bahwa tawaran tersebut belum dibahas secara resmi dalam rapat koordinasi tingkat pemerintahan.
Dudung menegaskan bahwa mekanisme penerimaan bantuan luar negeri memerlukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, setiap tawaran bantuan harus melalui kajian menyeluruh, terutama terkait kesiapan operasional di lapangan serta koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Belum dibahas," ujar Dudung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/10/2026), saat ditanya mengenai tawaran bantuan dari beberapa negara sahabat. Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini masih mengoptimalkan seluruh sumber daya domestik, termasuk personel gabungan dari TNI, Polri, BNPB, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten.
Fokus Penanganan Domestik
Pemerintah memprioritaskan kemampuan nasional dalam menangani karhutla yang melanda sejumlah provinsi, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Upaya pemadaman dilakukan melalui operasi udara dengan helikopter water bombing serta operasi darat oleh tim gabungan. Teknologi modifikasi cuaca juga terus diterapkan untuk menciptakan hujan buatan di area terdampak.
Meski demikian, Dudung tidak menutup kemungkinan bahwa bantuan internasional akan dipertimbangkan jika kondisi memburuk. Namun, ia menekankan bahwa keputusan tersebut harus melalui mekanisme resmi dan tidak dapat diambil secara terburu-buru.
Beberapa negara dilaporkan menyampaikan kesediaan membantu Indonesia, baik dalam bentuk personel pemadam, peralatan, maupun dukungan logistik. Tawaran tersebut muncul seiring meluasnya dampak kabut asap yang tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah menghargai solidaritas negara-negara sahabat. Namun, hingga kini belum ada permintaan resmi yang diajukan Indonesia kepada negara lain untuk bantuan pemadaman.
Dampak Lintas Negara
Kabut asap akibat karhutla telah memicu kekhawatiran di kawasan. Malaysia dilaporkan meliburkan sekolah di sejumlah ibu kota negara bagian karena kualitas udara memburuk. Langkah serupa juga dipertimbangkan oleh otoritas di beberapa wilayah Singapura dan Brunei Darussalam.
Dalam konteks ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam penanganan karhutla lintas batas. Perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) menjadi kerangka kerja sama regional yang mengikat negara-negara anggota untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas.
Pemerintah Indonesia berulang kali menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan maupun individu yang membuka lahan dengan cara membakar. Penegakan hukum menjadi salah satu strategi utama untuk mencegah terulangnya karhutla pada musim kemarau berikutnya.
Koordinasi dan Kesiapan Nasional
BNPB melaporkan bahwa operasi pemadaman masih berlangsung di sejumlah titik panas. Satuan tugas gabungan dikerahkan untuk memadamkan api di area gambut yang rentan menyimpan bara di bawah permukaan tanah.
Pemerintah daerah diminta meningkatkan status siaga darurat sehingga mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih cepat. Anggaran penanganan darurat juga disiapkan untuk mendukung operasi pemadaman dan penanganan kesehatan masyarakat terdampak asap.
Dudung menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penanganan karhutla. Ia meminta seluruh pihak untuk tidak saling menunggu dan bergerak sesuai kewenangan masing-masing.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah titik panas terbaru maupun luas lahan terbakar. Pemerintah dijadwalkan menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengevaluasi perkembangan penanganan karhutla, termasuk kemungkinan membahas tawaran bantuan dari negara lain.
Meski tawaran bantuan internasional belum masuk dalam agenda pembahasan resmi, pemerintah memastikan bahwa seluruh opsi akan dipertimbangkan demi kepentingan masyarakat. Prioritas utama tetap pada perlindungan kesehatan warga dan pemulihan lingkungan di wilayah terdampak.
Komentar (0)