Pramono Bakal Benahi Kampung Bali Tanpa Gusur Warga
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk membenahi kawasan permukiman padat di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tanpa melakukan penggusuran terhadap warga yang telah lama tinggal di sana. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat melakukan kunjungan langsung ke kawasan tersebut untuk menyerap aspirasi warga dan melihat kondisi permukiman secara langsung.
Dalam kunjungannya, Pramono menegaskan bahwa persoalan permukiman kumuh di Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan penggusuran. Menurutnya, warga Kampung Bali merupakan bagian dari sejarah dan kehidupan sosial kawasan yang harus dilindungi, bukan disingkirkan. Ia menilai pembenahan kawasan harus dilakukan secara manusiawi dengan melibatkan warga sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Penataan Tanpa Pemindahan Paksa
Pramono menjelaskan bahwa konsep pembenahan yang akan diterapkannya mengedepankan penataan kawasan secara bertahap, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar seperti saluran air, jalan lingkungan, penerangan, hingga penyediaan hunian yang layak tanpa memindahkan warga ke lokasi lain. Ia menekankan bahwa warga tetap memiliki hak untuk tinggal di kawasan yang sama selama proses pembenahan berlangsung.
Menurut Pramono, model penataan seperti ini memungkinkan warga tetap menjalankan aktivitas ekonomi mereka, terutama bagi mereka yang menggantungkan penghasilan dari usaha kecil, perdagangan, dan jasa di sekitar kawasan. Pemindahan paksa, lanjutnya, justru sering memutus mata pencaharian warga dan menimbulkan masalah sosial baru di lokasi relokasi.
Ia juga menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah daerah, warga, dan pemilik lahan dalam setiap tahapan penataan. Pramono berpendapat bahwa solusi terbaik lahir dari musyawarah yang melibatkan semua pihak, bukan dari keputusan sepihak yang mengabaikan kepentingan warga kecil.
Respons Warga Kampung Bali
Sejumlah warga yang ditemui dalam kunjungan tersebut menyambut baik rencana pembenahan tanpa penggusuran. Mereka mengaku telah lama menempati kawasan itu dan berharap pemerintah memberikan kepastian hukum atas tempat tinggal mereka. Warga juga berharap perbaikan infrastruktur dapat segera dilakukan karena kondisi drainase dan sanitasi di beberapa titik dinilai sudah tidak memadai.
Beberapa warga menyampaikan keluhan terkait banjir yang kerap melanda kawasan saat musim hujan, serta minimnya ruang terbuka dan fasilitas umum. Mereka berharap program pembenahan tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan.
Pramono menanggapi keluhan tersebut dengan menyatakan bahwa perbaikan drainase dan pengelolaan air akan menjadi prioritas. Ia menilai persoalan banjir di kawasan permukiman padat berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan yang belum optimal, sehingga perlu penanganan terpadu lintas instansi.
Pendekatan Berbeda dari Kebijakan Sebelumnya
Rencana Pramono ini menjadi sorotan karena berbeda dari pendekatan yang selama ini identik dengan program normalisasi dan penertiban kawasan yang kerap berujung pada relokasi paksa. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kawasan permukiman padat di Jakarta mengalami penggusuran dengan alasan penataan kota, meskipun sering menuai protes dari warga dan organisasi masyarakat sipil.
Pramono berargumen bahwa pembangunan kota yang inklusif harus mampu menjawab kebutuhan warga tanpa mengorbankan hak dasar mereka. Ia menyebut bahwa penataan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui skema kolaborasi, misalnya pembangunan hunian vertikal yang tetap berada di lokasi yang sama dengan harga terjangkau bagi warga setempat.
Ia juga menyinggung perlunya pendataan yang akurat terhadap warga dan bangunan sebelum penataan dilakukan. Menurutnya, data yang valid menjadi dasar penting agar bantuan dan program pembenahan tepat sasaran, serta mencegah terjadinya sengketa kepemilikan di kemudian hari.
Komitmen terhadap Warga Jakarta
Pramono menegaskan bahwa pendekatan tanpa penggusuran akan menjadi bagian dari kebijakan penataan permukiman yang lebih luas jika ia terpilih. Ia berjanji menjadikan warga sebagai mitra dalam setiap perencanaan pembangunan, termasuk dalam penentuan desain kawasan dan prioritas perbaikan.
Menurutnya, keberhasilan pembenahan kawasan tidak diukur dari cepatnya pembangunan fisik, melainkan dari sejauh mana warga dapat hidup lebih layak tanpa kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi contoh bagi penanganan kawasan permukiman padat lainnya di Jakarta.
Kunjungan ke Kampung Bali menjadi bagian dari rangkaian penyerapan aspirasi yang dilakukan Pramono di sejumlah kawasan permukiman padat. Warga berharap janji tersebut tidak hanya menjadi retorika politik, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada kepentingan warga kecil.
Komentar (0)