Pramono Targetkan Layanan SIM, STNK, hingga Paspor Terintegrasi di Mal Pelayanan Publik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan sejumlah dokumen administrasi kependudukan dan layanan publik, mulai dari Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga paspor, dapat dicetak dan diselesaikan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat dalam satu lokasi terpadu.
Menurut Pramono, konsep integrasi layanan tersebut akan memangkas waktu dan biaya yang selama ini dikeluarkan warga untuk mengurus berbagai dokumen di instansi berbeda. Selama ini, pengurusan SIM dan STNK berada di bawah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara paspor menjadi kewenangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun layanan kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
Dorong Sinergi Lintas Instansi
Pramono menegaskan, untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya perlu menjalin kerja sama dengan instansi vertikal, termasuk Polda Metro Jaya dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta. Ia menyebut komunikasi dengan sejumlah pihak telah dilakukan agar layanan cetak dokumen dapat berlangsung di lokasi yang sama.
“Kami ingin semua layanan ini terintegrasi. Masyarakat cukup datang ke satu tempat, tidak perlu berpindah-pindah lokasi hanya untuk mengurus dokumen yang berbeda,” kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik menjadi simpul strategis untuk menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. MPP sendiri telah dibangun di sejumlah wilayah, seperti di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, serta di gedung-gedung pemerintahan lain yang tersebar di ibu kota.
Percepatan Layanan sebagai Prioritas
Pramono menekankan percepatan layanan publik merupakan salah satu prioritas pemerintah provinsi pada masa kepemimpinannya. Ia menyoroti masih adanya keluhan warga terkait antrean panjang, prosedur berbelit, serta ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen.
Melalui integrasi layanan di MPP, ia berharap proses pengajuan hingga pencetakan dokumen dapat dilakukan dalam satu hari pada kondisi tertentu, terutama untuk layanan yang tidak memerlukan verifikasi berlapis. Menurutnya, dukungan sistem digital dan sumber daya manusia menjadi kunci agar target tersebut dapat tercapai.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong pemanfaatan layanan dalam jaringan untuk tahap pendaftaran dan verifikasi awal. Dengan begitu, kedatangan warga ke MPP hanya diperlukan untuk tahap pengambilan biometrik, wawancara, atau pencetakan dokumen.
Tantangan Koordinasi dan Kesiapan Infrastruktur
Pengamat kebijakan publik menilai rencana integrasi lintas instansi menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah perbedaan regulasi dan sistem teknologi informasi antarlembaga, termasuk soal berbagi data dan kewenangan penerbitan dokumen.
Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana di setiap MPP perlu diperhatikan, seperti ketersediaan perangkat cetak, jaringan internet, ruang tunggu, dan petugas layanan. Tanpa dukungan tersebut, integrasi berpotensi menimbulkan penumpukan antrean di satu titik layanan.
Meski demikian, langkah ini dinilai sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan program pemerintah pusat yang mendorong kemudahan berusaha serta pelayanan publik berbasis digital. Beberapa daerah lain juga telah mengembangkan MPP dengan layanan terpadu, meski cakupannya belum seragam.
Harapan Warga
Sejumlah warga menyambut positif rencana tersebut. Mereka berharap janji integrasi layanan tidak berhenti pada wacana, melainkan segera diwujudkan dengan waktu penyelesaian yang jelas dan biaya sesuai ketentuan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menyusun peta jalan bertahap, termasuk uji coba layanan di MPP tertentu sebelum diterapkan secara menyeluruh. Evaluasi berkala dijanjikan dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Dengan target SIM, STNK, hingga paspor dapat dicetak di Mal Pelayanan Publik, publik menanti sejauh mana koordinasi lintas instansi dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.
Komentar (0)