Puan Minta Pemerintah Perkuat Penanggulangan Krisis Air di Daerah
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk memperkuat langkah penanggulangan krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Desakan itu disampaikan menyusul masih adanya wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih, terutama saat musim kemarau panjang maupun ketika terjadi bencana kekeringan.
Menurut Puan, persoalan air bersih bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menilai pemerintah perlu memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan kawasan yang secara geografis sulit dijangkau.
"Air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar. Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses air yang layak, terutama di daerah-daerah yang selama ini rentan mengalami krisis air," ujar Puan dalam keterangan resminya di Jakarta.
Krisis Air Melanda Sejumlah Wilayah
Puan menyoroti bahwa krisis air bersih masih terjadi di berbagai daerah, mulai dari kawasan pesisir, wilayah pegunungan, hingga daerah dengan tingkat curah hujan rendah. Kondisi itu diperparah oleh musim kemarau yang berkepanjangan, kerusakan lingkungan, serta alih fungsi lahan yang mengurangi kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air.
Sejumlah daerah dilaporkan mengalami penurunan debit air pada sumur warga, mata air, dan sungai. Akibatnya, warga harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih, bahkan harus membeli air dengan harga yang relatif mahal. Situasi tersebut dinilai memberatkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Selain faktor alam, Puan menilai persoalan tata kelola air juga menjadi penyebab krisis. Ia menyebut masih lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya investasi infrastruktur air, serta kurangnya pemeliharaan jaringan dan sumber air menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.
Dorong Infrastruktur dan Tata Kelola Air
Puan mendorong pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air bersih, seperti sistem penyediaan air minum, embung, penampungan air hujan, serta jaringan distribusi ke wilayah yang belum terlayani. Menurutnya, pembangunan infrastruktur air harus disertai dengan pengelolaan yang berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih aktif memetakan wilayah rawan krisis air. Pemetaan itu penting untuk menentukan langkah intervensi yang tepat, termasuk penyediaan sumur bor, instalasi pengolahan air, hingga program distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
"Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki peta jalan yang jelas dalam penanggulangan krisis air. Jangan sampai bantuan air bersih hanya bersifat darurat, tanpa solusi jangka panjang," kata Puan.
Puan menilai pendekatan penanggulangan krisis air perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari konservasi sumber daya air, pengendalian pencemaran, hingga penegakan aturan terhadap aktivitas yang merusak daerah resapan air. Ia menyebut konservasi hutan, penghijauan, dan perlindungan daerah tangkapan air menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketersediaan air.
Perkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Selain aspek infrastruktur, Puan menekankan pentingnya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi krisis air. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem peringatan dini kekeringan, menyiapkan cadangan air, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi musim kemarau.
Ia juga meminta pemerintah memastikan penanganan krisis air berjalan cepat dan tepat sasaran. Koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta lembaga terkait dinilai perlu diperkuat agar bantuan bisa segera disalurkan ke warga yang membutuhkan.
Puan mengingatkan bahwa krisis air berpotensi berdampak luas, mulai dari kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, hingga stabilitas sosial ekonomi. Kekurangan air bersih dapat memicu munculnya penyakit, menurunkan produktivitas pertanian, dan menghambat aktivitas ekonomi warga.
"Krisis air harus dilihat sebagai persoalan serius yang menyentuh banyak sektor. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa sangat luas bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.
Libatkan Masyarakat dan Daerah
Puan mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk melalui edukasi tentang penghematan air dan konservasi lingkungan. Ia menilai kesadaran kolektif menjadi kunci keberhasilan penanggulangan krisis air dalam jangka panjang.
Ia juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk layanan air bersih. Menurutnya, investasi di sektor air merupakan investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
DPR, kata Puan, siap mendukung langkah-langkah pemerintah melalui fungsi pengawasan dan anggaran. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat responsif terhadap bencana, tetapi juga preventif untuk mencegah krisis air berulang di masa mendatang.
"Negara harus hadir dengan solusi yang berkelanjutan. Penanggulangan krisis air tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkeadilan," pungkas Puan.
Komentar (0)