KONDISI infrastruktur jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, menjadi sorotan publik. Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan parah, bahkan sebagian di antaranya dinilai telah mencapai kondisi rusak berat yang mengganggu mobilitas warga dan aktivitas perekonomian daerah.
Berdasarkan pantauan di sejumlah titik, kerusakan terjadi pada hampir separuh panjang jalan kabupaten. Lubang-lubang besar dengan kedalaman bervariasi mendominasi permukaan aspal. Beberapa segmen jalan bahkan hanya menyisakan kerikil dan tanah yang mengeras, sementara lapisan aspal telah terkikis akibat beban kendaraan dan terjangan air hujan.
Dampak bagi Mobilitas dan Perekonomian Warga
Kerusakan jalan tersebut berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Warga yang hendak beraktivitas harus menempuh waktu perjalanan lebih lama karena kendaraan dipaksa melaju lambat untuk menghindari lubang. Tidak jarang pengendara sepeda motor terjatuh akibat kondisi jalan yang licin dan berlubang, terutama saat musim hujan.
Bagi petani dan pelaku usaha kecil, kondisi ini turut memukul perekonomian. Biaya transportasi hasil bumi menuju pasar menjadi lebih mahal lantaran kendaraan membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama dan berisiko mengalami kerusakan. Distribusi barang pun terganggu, yang berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.
Sejumlah warga mengaku telah berulang kali menyampaikan keluhan, namun perbaikan yang dilakukan hanya bersifat tambal sulam dan tidak bertahan lama. Perbaikan sementara itu kembali rusak setelah beberapa kali dilalui kendaraan bermuatan berat.
Sorotan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kerusakan infrastruktur jalan ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap kepemimpinan Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin. Sejumlah pihak menilai pembangunan infrastruktur dasar kurang mendapat perhatian serius, sementara anggaran daerah dinilai belum dialokasikan secara optimal untuk kebutuhan yang paling mendesak dirasakan masyarakat.
Kritik yang berkembang di tengah masyarakat menyoroti dugaan bahwa sebagian sumber daya dan perhatian pemerintah daerah lebih banyak diarahkan pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dibandingkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Namun, tuduhan tersebut masih menjadi perdebatan publik dan belum disertai pembuktian hukum yang final.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengenai rencana perbaikan menyeluruh maupun besaran anggaran yang disiapkan untuk penanganan jalan rusak. Publik menantikan langkah konkret, bukan sekadar janji perbaikan yang berulang setiap tahun.
Harapan Perbaikan yang Menyeluruh
Warga berharap pemerintah daerah segera menyusun program perbaikan jalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perbaikan tidak cukup hanya menambal lubang, tetapi perlu dilakukan pengaspalan ulang pada ruas-ruas yang benar-benar rusak berat. Sistem drainase juga dinilai perlu dibenahi agar air tidak menggenang dan merusak permukaan jalan.
Selain itu, pengawasan mutu pekerjaan konstruksi perlu diperketat. Sejumlah pihak mendesak adanya transparansi anggaran dan akuntabilitas dalam setiap proyek infrastruktur agar dana yang digelontorkan benar-benar menghasilkan jalan yang tahan lama, bukan pekerjaan yang cepat rusak.
Kondisi jalan yang rusak parah di Bolaang Mongondow Utara menjadi cerminan persoalan tata kelola pembangunan di daerah. Tanpa perbaikan serius, masyarakat akan terus menanggung beban biaya sosial dan ekonomi akibat infrastruktur yang tidak memadai, sementara janji kesejahteraan yang kerap disuarakan dalam kampanye politik berisiko sekadar menjadi retorika tanpa bukti nyata.
Komentar (0)