Syahganda Nainggolan resmi dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis Republik Indonesia (Bakom RI) oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut menandai babak baru dalam arsitektur komunikasi politik pemerintah, sekaligus mengonfirmasi arah narasi Istana yang akan dibangun ke depan. Pilihan atas figur Syahganda—yang dikenal sebagai intelektual dan aktivis politik dengan latar belakang pemikiran kritis—menjadi sinyal bahwa pemerintah hendak mengangkat narasi kebangsaan pada level yang lebih konseptual, bukan sekadar komunikasi rutin birokratis.
Figur di Balik Narasi
Syahganda Nainggolan bukan nama yang asing dalam diskursus politik nasional. Ia lama dikenal sebagai pemikir yang kerap mengaitkan persoalan kebangsaan dengan teori-teori sosial dan filsafat politik kontemporer. Dalam berbagai kesempatan, ia mengutip pemikiran intelektual dunia, termasuk Yuval Noah Harari, penulis buku-buku laris seperti Sapiens dan Nexus. Harari dikenal luas karena gagasannya tentang evolusi peradaban manusia, revolusi informasi, serta bagaimana narasi dan fiksi kolektif membentuk kekuasaan serta kohesi sosial.
Penggunaan kerangka berpikir Harari untuk menjelaskan gagasan Prabowo bukan hal yang sepenuhnya baru. Dalam sejumlah forum, narasi tentang pentingnya kedaulatan, ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia kerap dibingkai sebagai upaya bangsa menghadapi disrupsi global. Kerangka Harari memberi legitimasi intelektual bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia bukan isu lokal semata, melainkan bagian dari gelombang besar perubahan dunia.
Arah Narasi Istana
Dengan posisi sebagai Kepala Bakom RI, Syahganda berada di titik strategis untuk menerjemahkan gagasan Prabowo ke dalam bahasa yang mudah dicerna publik. Arah narasi yang tampak dibangun mencakup beberapa hal. Pertama, penguatan narasi kedaulatan di tengah tekanan geopolitik. Kedua, penekanan pada pembangunan sumber daya manusia dan teknologi sebagai kunci lompatan peradaban. Ketiga, penggambaran pemerintah sebagai kekuatan yang menyatukan, bukan memecah, di tengah polarisasi politik yang masih membekas.
Narasi tersebut sejalan dengan gaya komunikasi Prabowo yang cenderung menonjolkan visi besar dan sejarah panjang bangsa. Pendekatan Syahganda menambahkan dimensi teoretis: perjuangan kebangsaan ditempatkan dalam konteks perubahan global, revolusi kecerdasan artifisial, serta pergeseran tatanan ekonomi dunia. Dalam kerangka ini, kebijakan pemerintah dipresentasikan sebagai respons strategis terhadap arus zaman, bukan keputusan politik jangka pendek.
Peluang dan Tantangan
Pilihan membawa pemikiran Harari ke ruang komunikasi publik memiliki peluang sekaligus risiko. Peluangnya, narasi menjadi lebih menarik bagi kalangan muda, akademisi, dan kelas menengah terdidik yang akrab dengan literatur global. Pemerintah dapat memposisikan diri sebagai pengelola perubahan, bukan sekadar pemegang kekuasaan. Ini bisa memperkuat legitimasi intelektual di mata publik yang kritis.
Risikonya, konsep-konsep besar berpotensi dipersepsi sebagai jargon yang jauh dari persoalan harian rakyat. Jika tidak diimbangi dengan penjelasan konkret soal harga pangan, lapangan kerja, dan layanan publik, narasi tingkat tinggi bisa terasa mengawang. Karena itu, tantangan utama Bakom RI adalah menjembatani gagasan abstrak dengan kebutuhan faktual warga.
Selain itu, posisi Syahganda sebagai figur yang sebelumnya kritis terhadap kekuasaan menimbulkan ekspektasi tinggi. Publik akan menilai apakah komunikasi pemerintah ke depan menjadi lebih terbuka dan argumentatif, atau justru berbalik menjadi alat legitimasi semata. Netralitas dan ketepatan fakta menjadi taruhannya.
Komunikasi, Kekuasaan, dan Publik
Dalam kerangka Harari, kekuasaan modern bertumpu pada kemampuan membangun narasi bersama. Namun, narasi yang kuat harus disertai kepercayaan. Komunikasi strategis yang efektif bukan hanya soal pesan yang dikemas rapi, tetapi juga konsistensi antara ucapan, kebijakan, dan realitas di lapangan. Di sinilah Bakom RI diuji: apakah mampu menyelaraskan bahasa Istana dengan pengalaman rakyat.
Kehadiran Syahganda juga membawa pesan bahwa pemerintah ingin berdialog dengan tradisi pemikiran kritis. Jika dikelola dengan baik, langkah ini dapat memperkaya ruang publik dan mengurangi ketegangan politik. Sebaliknya, jika hanya menjadi lapisan pembenaran, ia berisiko kehilangan kredibilitas.
Arah narasi Istana ke depan tampaknya akan menggabungkan visi besar kebangsaan dengan rujukan intelektual global. Kombinasi ini bisa menjadi kekuatan bila diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan komunikasi yang jujur. Publik akan menanti, bukan pada kutipan-kutipan besarnya, melainkan pada bukti nyata bahwa gagasan tersebut berpihak pada kesejahteraan bersama.
Komentar (0)