Asa Pramono Perluas Transjakarta Perluas Kelola Laut Masih Terganjal

Perluasan Layanan Transjakarta di Bawah Kepemimpinan Pramono Anung Masih Terganjal Regulasi Pengelolaan Laut

Jakarta, — Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas cakupan layanan transportasi publik Transjakarta terus menghadapi tantangan struktural. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan perluasan jangkauan Transjakarta hingga ke kawasan pesisir dan area yang berbatasan langsung dengan perairan laut Jakarta. Namun, rencana ambisius tersebut masih terganjal sejumlah regulasi terkait pengelolaan wilayah laut yang belum tuntas dibahas antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Perluasan layanan Transjakarta menjadi salah satu program prioritas yang dicanangkan Pramono Anung sejak awal masa kepemimpinannya. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mobilitas warga di kawasan pesisir utara Jakarta, termasuk mereka yang tinggal di sekitar Pelabuhan Muara Baru, Kawasan Berikat Nusantara, hingga area reklamasi Pantai Indah Kapuk. Selama ini, akses transportasi publik di kawasan tersebut dinilai belum memadai dibandingkan kawasan tengah dan selatan Jakarta.

Moda Transportasi Air dan Integrasi Antarmoda

Dalam beberapa kesempatan, Pramono Anung menyatakan bahwa perluasan Transjakarta tidak hanya berarti penambahan rute darat, tetapi juga integrasi dengan moda transportasi air. Konsep ini mencakup penyediaan armada bus yang mampu menjangkau dermaga, serta kemungkinan pengoperasian kapal penyeberangan sebagai bagian dari sistem transportasi terpadu. Integrasi semacam ini diyakini dapat memangkas waktu tempuh warga pesisir menuju pusat kota sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Namun, sejumlah kendala regulasi muncul ke permukaan. Pengelolaan wilayah laut di sekitar Teluk Jakarta tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian ini menciptakan tumpang tindih kewenangan yang kerap memperlambat proses perizinan dan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir.

Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Terkait

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Koordinasi tersebut mencakup pembahasan mengenai status lahan, izin pemanfaatan ruang laut, dan skema pendanaan untuk pembangunan halte serta dermaga terintegrasi. Meski demikian, hingga kini belum ada kesepakatan final yang mengikat seluruh pihak.

Sejumlah pengamat transportasi menilai bahwa persoalan utama bukan sekadar regulasi, melainkan juga lemahnya sinkronisasi antarlembaga. Mereka menyarankan pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyelesaian hambatan administratif. Tanpa langkah tersebut, target perluasan Transjakarta ke kawasan pesisir berisiko tertunda hingga beberapa tahun ke depan.

Dampak bagi Warga Pesisir dan Sektor Ekonomi

Bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir utara Jakarta, keterlambatan perluasan layanan Transjakarta berdampak langsung pada akses terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Banyak dari mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih tinggi karena harus menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum tidak resmi. Kondisi ini turut memperlebar kesenjangan mobilitas antara warga di kawasan pusat kota dan mereka yang berada di pinggiran.

Dari sisi ekonomi, integrasi transportasi publik dengan kawasan pesisir berpotensi mendorong pertumbuhan sektor logistik, pariwisata bahari, dan usaha mikro di sekitar dermaga. Potensi tersebut belum tergarap optimal karena keterbatasan konektivitas. Pelaku usaha di kawasan Muara Baru dan Cilincing menyatakan bahwa akses transportasi yang memadai akan meningkatkan arus barang dan kunjungan wisatawan ke kawasan mereka.

Langkah Lanjutan dan Harapan

Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong penyelesaian hambatan regulasi melalui jalur koordinasi formal. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian hukum terkait pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan transportasi publik. Menurutnya, perluasan Transjakarta bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jakarta.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meminta agar rencana perluasan ini disertai dengan kajian kelayakan yang matang, termasuk analisis dampak lingkungan dan sosial. Mereka mengingatkan bahwa pembangunan di kawasan pesisir rentan menimbulkan persoalan ekologis jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dinilai krusial.

Hingga saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih menyusun rencana teknis perluasan rute dan integrasi antarmoda. Sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk penambahan koridor bus, penyediaan layanan pengumpan menuju dermaga, serta skema kerja sama dengan operator angkutan air. Kepastian jadwal implementasi belum dapat dipastikan karena masih menunggu penyelesaian aspek regulasi dan pendanaan.

Perluasan Transjakarta ke kawasan pesisir dan laut Jakarta menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah daerah dalam menavigasi kompleksitas kewenangan antarlembaga. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kemauan politik semua pihak untuk menyatukan langkah. Tanpa itu, janji mobilitas yang merata bagi seluruh warga Jakarta akan tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.