Pramono Anung Geram soal Dugaan Pelecehan Guru terhadap Murid
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kemarahan dan keprihatinan mendalam menyusul munculnya dugaan kasus pelecehan yang dilakukan seorang guru terhadap murid di salah satu sekolah di Jakarta. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi dan menuntut adanya proses hukum yang tegas serta transparan.
“Saya geram. Ini persoalan serius. Tidak boleh ada satu pun anak di Jakarta yang merasa tidak aman ketika berada di sekolah,” ujar Pramono dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta, seperti dikutip dari berbagai pemberitaan.
Pramono menilai sekolah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak-anak untuk belajar dan tumbuh. Ketika kepercayaan itu dirusak oleh oknum pendidik, menurutnya negara harus hadir untuk memastikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.
Desakan Proses Hukum yang Tegas
Pramono meminta aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara serius dan tidak pandang bulu. Ia menekankan bahwa status guru tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, terlebih karena korban adalah anak di bawah umur yang berada dalam posisi rentan.
Ia juga mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melakukan investigasi internal, mulai dari menelusuri kronologi kejadian, memeriksa saksi, hingga mengevaluasi pengawasan di lingkungan sekolah bersangkutan. Menurutnya, langkah ini penting agar tidak ada pihak yang mencoba menutupi kasus atau menyelesaikannya secara diam-diam.
“Kalau terbukti, sanksi harus diberikan. Jangan ada tebang pilih. Prosesnya harus jelas, mulai dari pemeriksaan sampai keputusan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Pramono, siap memfasilitasi pendampingan bagi korban, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Ia menyebut korban harus mendapatkan perlindungan penuh agar tidak mengalami trauma berkepanjangan dan tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Dorongan Evaluasi Sistem Pengawasan Sekolah
Kasus ini, menurut Pramono, menjadi alarm bagi seluruh sekolah di Jakarta untuk memperkuat sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan. Ia menilai keberadaan kanal pengaduan yang mudah diakses sangat penting agar siswa maupun orang tua tidak takut melaporkan dugaan kekerasan atau pelecehan.
Pramono mengarahkan agar Dinas Pendidikan mengevaluasi prosedur penerimaan, pembinaan, dan pengawasan tenaga pendidik. Selain itu, ia meminta adanya program pelatihan berkala mengenai perlindungan anak bagi guru dan tenaga kependidikan.
Ia juga mendorong keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam mengawasi lingkungan pendidikan, tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Menurutnya, kolaborasi semua pihak menjadi kunci mencegah terulangnya kasus serupa.
Respons Publik dan Perlindungan Anak
Munculnya dugaan kasus ini memicu reaksi luas dari masyarakat, terutama kalangan orang tua murid dan organisasi pemerhati anak. Mereka menuntut transparansi penanganan serta meminta pemerintah memastikan korban mendapatkan keadilan.
Sejumlah pengamat menilai kasus pelecehan di lingkungan sekolah kerap sulit terungkap karena adanya relasi kuasa antara guru dan murid. Siswa sering kali merasa takut, malu, atau tidak tahu ke mana harus melapor. Karena itu, keberadaan sistem pelaporan yang aman dan independen dinilai mendesak.
Pramono menegaskan komitmennya menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas di Jakarta. Ia berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan tidak ada pembiaran.
“Anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, saya tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.
Hingga kini, proses hukum dan pemeriksaan internal masih berjalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka tanpa mengorbankan hak korban dan asas praduga tak bersalah.
Komentar (0)