Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa zaman telah berubah. Menurut dia, gaya komunikasi publik yang bertumpu pada pidato panjang dan terlalu banyak tidak lagi efektif untuk menjangkau generasi Z. Pernyataan itu menjadi sorotan karena datang dari pejabat negara sekaligus ketua umum partai politik yang selama ini terbiasa berbicara di forum-forum resmi.
Dalam pandangan Bahlil, generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh bersama internet dan media sosial. Mereka cenderung memilih informasi yang ringkas, visual, dan cepat dipahami. Karena itu, pejabat publik dinilai perlu menyesuaikan cara menyampaikan pesan jika ingin didengar oleh kelompok usia muda.
Pidato Panjang Dianggap Kehilangan Daya Tarik
Bahlil menyebut zaman sudah berbeda dibandingkan ketika ia memulai karier. Pada masa lalu, pidato di hadapan ratusan atau ribuan orang menjadi cara utama menyampaikan gagasan. Kini, kata dia, bila pidato terlalu banyak, generasi Z tidak akan melihatnya. Pesan yang disampaikan lewat ceramah berjam-jam bisa dengan mudah dilewati, sementara potongan video berdurasi puluhan detik justru lebih cepat menyebar.
Pernyataan tersebut menggambarkan pergeseran pola konsumsi informasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk 2020, generasi Z yang lahir pada rentang 1997 hingga 2012 berjumlah sekitar 74,93 juta jiwa, atau sekitar 27,94 persen dari total penduduk. Proporsi itu menjadikan mereka kelompok besar yang tidak bisa diabaikan dalam setiap strategi komunikasi, termasuk komunikasi pemerintah.
Kelompok usia ini juga tercatat sebagai pengguna aktif platform digital. Kanal seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi sumber informasi utama, termasuk untuk isu-isu politik dan kebijakan publik. Konten yang panjang dan padat teks sering kali kalah bersaing dengan materi yang dikemas secara ringan dan menghibur.
Pola Konsumsi Informasi Generasi Z
Pengamat komunikasi politik menilai perubahan yang disampaikan Bahlil sejalan dengan temuan berbagai survei. Generasi Z dikenal memiliki kebiasaan mengonsumsi informasi secara cepat, sambil melakukan aktivitas lain, dan cenderung menyaring pesan berdasarkan relevansi. Mereka lebih mudah menyerap gagasan yang disampaikan melalui percakapan santai, ilustrasi, atau contoh konkret ketimbang melalui doktrin satu arah.
Kecenderungan ini tidak hanya berdampak pada gaya bicara, tetapi juga pada cara kebijakan dijelaskan. Program pemerintah yang rumit perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana agar tidak dipersepsikan sebagai wacana elite. Ketika penjelasan hanya disampaikan dalam forum formal, kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan masyarakat muda berpotensi melebar.
Implikasi bagi Komunikasi Pemerintah dan Politik
Bagi pemerintah, pernyataan Bahlil dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa metode sosialisasi kebijakan perlu diperbarui. Sosialisasi yang mengandalkan rapat, seminar, dan pidato resmi dinilai belum tentu menjangkau audiens muda. Pendekatan yang lebih partisipatif, seperti dialog daring, kolaborasi dengan kreator konten, dan pemanfaatan format pendek, disebut lebih menjanjikan.
Hal serupa berlaku bagi partai politik. Sejumlah lembaga survei mencatat besarnya porsi pemilih muda dalam pemilu, sehingga kemampuan berbicara dalam bahasa generasi Z menjadi salah satu faktor yang menentukan. Namun, gaya komunikasi yang ringan dinilai tidak cukup bila tidak disertai rekam jejak dan substansi kebijakan yang jelas. Anak muda, menurut berbagai kajian, cenderung lebih kritis terhadap janji yang tidak disertai bukti.
Bukan Sekadar Gaya, tetapi Substansi
Kritik yang muncul terhadap pernyataan tersebut adalah agar penyesuaian gaya komunikasi tidak berhenti pada kemasan. Pengamat menilai generasi Z tidak hanya menuntut penyampaian yang singkat, tetapi juga transparansi, konsistensi, dan hasil yang nyata. Pidato yang pendek tetapi tidak menjelaskan apa pun dinilai sama tidak efektifnya dengan ceramah panjang yang membosankan.
Selain itu, tantangan lain adalah kesenjangan akses. Tidak semua anak muda memiliki koneksi internet yang memadai, terutama di daerah terpencil. Karena itu, strategi komunikasi digital perlu tetap dibarengi dengan kanal konvensional agar informasi kebijakan tidak hanya beredar di kalangan tertentu.
Bahlil sendiri dikenal sebagai pejabat yang kerap menyampaikan pernyataan dengan gaya langsung. Sebagai menteri ESDM, ia menangani isu-isu strategis seperti tata kelola energi, hilirisasi mineral, dan subsidi bahan bakar. Sebagai ketua umum partai, ia juga menghadapi tantangan menjaga relevansi partai di mata pemilih muda yang semakin cair dalam menentukan pilihan politik.
Diskusi yang Lebih Luas
Pernyataan soal pidato yang tak lagi dilihat generasi Z melengkapi perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana negara berkomunikasi dengan warganya. Sejumlah kementerian dan lembaga mulai mengubah cara menyampaikan informasi publik, dari rilis tertulis yang panjang ke infografik, video pendek, dan ruang diskusi daring.
Namun, perubahan format tidak otomatis meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan, menurut sejumlah penelitian, lebih ditentukan oleh konsistensi antara yang diucapkan dan yang dijalankan. Dalam konteks itu, pernyataan Bahlil dapat dibaca sebagai ajakan untuk beradaptasi, sekaligus pengingat bahwa penyesuaian cara berbicara harus berjalan seiring dengan perbaikan kualitas kebijakan yang disampaikan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah atau partai terkait perubahan strategi komunikasi tersebut. Yang jelas, ruang publik digital telah mengubah aturan permainan: pesan tidak lagi dilihat karena siapa yang menyampaikannya, tetapi karena relevan, ringkas, dan meyakinkan bagi audiens yang semakin selektif.
Komentar (0)