Bencana hidrometeorologi kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Curah hujan berintensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi panjang memicu banjir di kawasan permukiman serta longsor di daerah perbukitan. Kejadian ini menghidupkan kembali peringatan para ahli bahwa persoalan lingkungan di pulau tersebut belum ditangani secara menyeluruh, terutama pada aspek pemulihan ekologis kawasan tangkapan air dan daerah aliran sungai.
Pola Bencana yang Berulang
Data historis menunjukkan bahwa banjir dan longsor di Sumatra cenderung muncul pada periode puncak musim penghujan, umumnya antara November hingga Februari. Namun, sejumlah pengamat menilai intensitas dan sebaran kejadian dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perubahan pola. Hujan ekstrem tidak lagi hanya terjadi pada bulan-bulan puncak, melainkan muncul secara tidak terduga dengan volume besar dalam waktu singkat.
Kondisi itu diperparah oleh berkurangnya kemampuan tanah menyerap air. Kawasan resapan yang selama ini berfungsi menahan dan menyimpan air hujan telah banyak berubah fungsi menjadi lahan budidaya, permukiman, maupun kawasan terbangun lainnya. Akibatnya, air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah bergerak cepat di permukaan dan terkumpul di kawasan yang lebih rendah.
Pada daerah dengan kemiringan lereng tinggi, air permukaan yang mengalir deras memicu pergerakan tanah. Longsor pun terjadi, sering kali tanpa peringatan yang memadai bagi warga di sekitarnya. Sementara itu, di dataran rendah, debit air yang melampaui kapasitas saluran drainase dan sungai menyebabkan banjir di permukiman dan lahan pertanian.
Pandangan Pakar UGM
Pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada menilai bahwa rangkaian bencana ini berakar pada pemulihan ekologis yang belum tuntas. Proses rehabilitasi hutan dan lahan yang dijalankan setelah bencana-bencana sebelumnya dinilai belum mencapai hasil yang diharapkan. Menurutnya, penanaman kembali pohon di kawasan hulu tidak cukup apabila tidak diikuti dengan perbaikan tata kelola lahan secara menyeluruh.
Pemulihan ekologis mencakup beberapa hal mendasar. Pertama, pemulihan fungsi hutan sebagai kawasan resapan air. Kedua, penataan kembali penggunaan lahan di daerah tangkapan air agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Ketiga, penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terkoordinasi.
Pakar tersebut juga menyoroti lemahnya penegakan aturan terkait alih fungsi lahan. Praktik pembukaan lahan di kawasan hulu untuk kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali berlangsung tanpa pengawasan memadai. Ketika hujan lebat datang, dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan hulu, tetapi juga mengalir ke hilir dalam bentuk banjir dan sedimentasi yang memperburuk kondisi sungai.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Bencana yang berulang berdampak langsung pada kehidupan warga. Rumah yang terendam banjir memaksa penghuninya mengungsi sementara, sementara longsor dapat memutus akses jalan antarwilayah. Gangguan pada jalan penghubung berdampak pada distribusi barang, harga kebutuhan pokok, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Di sektor pertanian, banjir merusak lahan dan tanaman yang siap panen. Kerugian petani tidak hanya berupa hilangnya hasil produksi pada satu musim, tetapi juga penurunan kualitas tanah akibat erosi dan endapan material yang terbawa air. Pemulihan lahan pertanian pascabanjir memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Selain itu, kerusakan infrastruktur seperti jembatan, saluran irigasi, dan jaringan air bersih menambah beban anggaran pemerintah daerah. Alokasi dana tanggap darurat yang berulang setiap tahun berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang, termasuk investasi pada upaya pencegahan bencana.
Upaya Mitigasi dan Tantangannya
Berbagai langkah mitigasi telah dijalankan, mulai dari pembangunan tanggul, normalisasi sungai, hingga program penghijauan. Namun, para ahli mengingatkan bahwa pendekatan struktural saja tidak memadai. Pembangunan fisik perlu dipadukan dengan pengelolaan tata ruang yang konsisten dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar.
Tantangan utama terletak pada konsistensi penegakan aturan dan kesinambungan program. Sering kali, program pemulihan berjalan intensif sesaat setelah bencana, tetapi perlahan melemah ketika perhatian publik berpindah. Padahal, pemulihan ekologis membutuhkan waktu bertahun-tahun dan pemantauan berkelanjutan.
Pendidikan kebencanaan bagi warga juga dinilai penting. Masyarakat yang memahami tanda-tanda awal longsor dan pola banjir dapat mengambil tindakan evakuasi lebih cepat, sehingga risiko korban jiwa dapat ditekan. Sistem peringatan dini yang terhubung dengan aparat desa dan kelompok relawan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengurangan risiko bencana.
Dengan kondisi iklim yang semakin sulit diprediksi, para pakar menegaskan bahwa pemulihan ekologis tidak dapat ditunda. Tanpa perbaikan mendasar pada tata kelola lahan dan kawasan tangkapan air, bencana banjir dan longsor di Sumatra berisiko terus berulang dengan dampak yang semakin besar.
Komentar (0)