Bos Baru Telkom Ungkap Nasib Karyawan Usai Pemindahan Aset Fiber
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memastikan pemindahan aset jaringan serat optik (fiber optic) kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TII) tidak akan berdampak negatif terhadap status kepegawaian karyawan perseroan. Direktur Utama Telkom yang baru, Ahmad Reza, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan karier seluruh pegawai di tengah proses restrukturisasi infrastruktur yang tengah berjalan.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, pria yang akrab disapa Reza itu menjelaskan bahwa pemindahan aset fiber merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memisahkan fungsi infrastruktur dan layanan. Langkah ini, menurutnya, bertujuan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat posisi Telkom di pasar telekomunikasi nasional yang semakin kompetitif.
"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di kalangan karyawan. Namun perlu saya tegaskan bahwa pemindahan aset ini tidak serta-merta mengubah status kepegawaian. Seluruh hak dan kewajiban karyawan tetap dilindungi sesuai peraturan yang berlaku," ujar Reza.
Skema Pemindahan Aset dan Dampaknya
Pemindahan aset fiber kepada TII dilakukan melalui mekanisme spin-off atau pemisahan unit usaha. TII merupakan entitas anak perusahaan yang dibentuk Telkom untuk mengelola infrastruktur jaringan secara lebih fokus. Langkah serupa telah dilakukan sejumlah operator telekomunikasi global sebagai respons terhadap kebutuhan investasi infrastruktur yang semakin besar.
Reza menjelaskan bahwa dalam skema tersebut, karyawan yang sebelumnya menangani aset fiber tetap memiliki pilihan. Sebagian karyawan akan dialihkan ke TII dengan skema alih daya yang menjamin kesetaraan hak, sementara sebagian lainnya tetap berada di Telkom untuk mengisi fungsi layanan dan komersial. Proses ini, kata dia, dilakukan secara bertahap dan transparan.
"Kami tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang terjadi adalah penyesuaian penempatan sesuai kebutuhan organisasi. Setiap karyawan mendapatkan informasi yang jelas mengenai posisi mereka," tegasnya.
Jaminan Hak Karyawan
Manajemen Telkom memastikan seluruh hak karyawan yang dialihkan ke TII tetap terpenuhi, termasuk perlindungan upah, tunjangan, jaminan sosial, serta masa kerja yang diakui secara berkelanjutan. Perusahaan juga menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar karyawan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.
Reza menambahkan bahwa pihaknya melibatkan serikat pekerja dalam setiap tahapan proses. Komunikasi dua arah dilakukan untuk memastikan tidak ada informasi yang simpang siur di internal perusahaan. "Kami membuka ruang dialog. Setiap masukan dari karyawan dan serikat pekerja menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan," jelasnya.
Sejumlah pengamat ketenagakerjaan menilai langkah Telkom perlu dicermati karena pemisahan unit usaha kerap menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja. Namun mereka juga mengakui bahwa skema alih daya yang disertai jaminan hak dapat meminimalkan risiko tersebut, asalkan pengawasannya berjalan ketat.
Fokus pada Transformasi Bisnis
Lebih lanjut, Reza mengungkapkan bahwa pemindahan aset fiber merupakan bagian dari peta jalan transformasi Telkom menuju perusahaan digital telekomunikasi yang lebih lincah. Dengan memisahkan infrastruktur dan layanan, Telkom dapat lebih cepat merespons perubahan pasar, termasuk pertumbuhan kebutuhan konektivitas dan layanan berbasis kecerdasan artifisial.
Ia menyebut TII akan berperan sebagai penyedia infrastruktur yang melayani tidak hanya Telkom, tetapi juga berpotensi melayani operator lain. Langkah ini dinilai dapat menciptakan nilai tambah bagi perseroan sekaligus memperkuat ekosistem telekomunikasi nasional.
"Transformasi ini bukan sekadar soal aset, tetapi soal bagaimana kita menyiapkan perusahaan agar tetap relevan dalam sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan. Karyawan adalah bagian terpenting dari transformasi itu," pungkas Reza.
Manajemen Telkom berjanji akan terus mengomunikasikan perkembangan proses pemindahan aset secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, serikat pekerja, dan publik. Dengan demikian, diharapkan tidak ada spekulasi yang merugikan stabilitas operasional perusahaan maupun kesejahteraan pegawai.
Komentar (0)