BPBD Deteksi 579 Hotspot Karhutla di Sumsel, OKI Terbanyak
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat terdapat 579 titik panas atau hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga pekan ini. Dari total tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak di provinsi ini.
Kepala BPBD Sumsel, Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa data hotspot ini didapat dari pemantauan satelit pada periode Januari hingga pertengahan Februari 2023. Menurutnya, kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung hingga April mendatang.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Dari 579 hotspot yang terdeteksi, 271 di antaranya berada di Kabupaten OKI. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumsel," jelas Yani dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerjanya, Selasa (21/2/2023).
Wilayah Rawan Kebakaran
Selain OKI, beberapa kabupaten lain di Sumsel juga menjadi daerah rawan karhutla. Menurut data BPBD, Kabupaten Banyuasin berada di posisi kedua dengan 89 titik panas, disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan 67 titik panas, dan Kabupaten Muara Enim dengan 53 titik panas.
"Kebanyakan hotspot terdeteksi di area perkebunan sawit dan hutan produksi yang kering akibat musim kemarau. Beberapa titik bahkan berada di dekat pemukiman warga, sehingga potensi bahaya sangat tinggi," tambah Yani.
BPBD Sumsel telah mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk tim rapid response yang siap diterjunkan ke lokasi kebakaran.
Upaya Penanggulangan
Dalam upaya penanggulangan karhutla, BPBD Sumsel telah melakukan berbagai langkah preventif dan mitigasi. Salah satunya adalah penyediaan alat pemadam kebakaran ringan seperti pompa air dan selang yang disalurkan ke desa-desa yang berpotensi terkena dampak.
"Kami juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di perbatasan antara perkebunan dan hutan, agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kami memberikan pemahaman tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan," jelas Yani.
Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Sumsel untuk memastikan tidak ada aktivitas pembakaran lahan yang tidak bertanggung jawab. Perusahaan diminta untuk memiliki tim khusus yang siap memadamkan api jika terjadi kebakaran di area perkebunan mereka.
Dampak Kebakaran
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumsel sudah mulai menunjukkan dampak negatif. Menurut laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, tercatat ada peningkatan kasus gangguan pernafasan akibat asap tebal yang menyelimuti beberapa wilayah.
"Kami menerima laporan ada peningkatan pasien dengan gejala ISPA di beberapa puskesmas terutama di wilayah OKI dan Banyuasin. Ini disebabkan oleh kondisi asap yang masih terus bercampur di udara," kata Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, dr. H. Syarifuddin.
Selain dampak kesehatan, kebakaran juga mengancam kelestarian lingkungan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan pertanian dan perkebunan terpaksa dihentikan sementara karena kondisi udara yang tidak sehat dan asap pekat.
Langkah Jangka Panjang
Untuk mengatasi masalah karhutla secara jangka panjang, Pemerintah Provinsi Sumsel berencana melakukan beberapa program strategis. Salah satunya adalah penanaman kembali vegetasi di lahan-lahan terbuka yang rawan kebakaran.
"Kami juga akan memperkuat peran aparat desa dan lurah dalam mengawasi potensi kebakaran. Melalui program desa tanggap bencana, kami berharap masyarakat bisa lebih siap dan waspada dalam menghadapi bahaya karhutla," tambah Yani.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk memperketko koordinasi dalam penanganan karhutla. Ia juga meminta agar percepatan penyelesaian masalah lahan yang menjadi sumber konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
"Kita tidak bisa lagi membiarkan karhutla terjadi setiap tahun. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi Sumsel dari bencana yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat," ujar Herman Deru.
Komentar (0)