Badan SAR Nasional (Basarnas) mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 3,86 triliun untuk tahun 2027. Namun, dalam pembahasan pagu indikatif, Kementerian Keuangan hanya menyetujui Rp 1,56 triliun. Selisih sekitar Rp 2,3 triliun atau sekitar 59,6 persen dari total usulan tersebut menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Selisih Usulan dan Pagu Indikatif
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan di seluruh Indonesia. Menurutnya, usulan Rp 3,86 triliun itu merupakan angka minimal untuk memastikan seluruh kantor SAR, pos SAR, dan unit reaksi cepat dapat beroperasi optimal.
"Kebutuhan kami dihitung berdasarkan jumlah kejadian, luas wilayah pencarian, serta jumlah personel dan armada yang tersedia. Angka Rp 3,86 triliun itu bukan angka yang dibuat tanpa dasar," kata Kusworo dalam rapat di Jakarta.
Ia memaparkan bahwa dari total usulan tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana operasi, seperti kapal SAR, helikopter, pesawat fixed wing, kendaraan taktis, serta peralatan komunikasi dan navigasi. Selain itu, anggaran juga dibutuhkan untuk pelatihan personel, pemeliharaan kantor, dan operasi pencarian korban bencana.
Respons Kementerian Keuangan
Perwakilan Kementerian Keuangan yang hadir dalam rapat menjelaskan bahwa pagu indikatif Rp 1,56 triliun ditetapkan dengan mempertimbangkan ruang fiskal, prioritas nasional, serta kebijakan efisiensi anggaran. Menurut mereka, setiap kementerian dan lembaga harus menyesuaikan rencana kerja dengan pagu yang tersedia.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa angka tersebut masih dapat berubah dalam pembahasan lebih lanjut, terutama setelah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dibahas bersama DPR. Namun, mereka meminta Basarnas untuk menyusun prioritas program yang paling mendesak.
Dampak Potensial bagi Operasi SAR
Jika pagu Rp 1,56 triliun dipertahankan, Basarnas diperkirakan harus melakukan penyesuaian besar terhadap rencana operasinya. Beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi antara lain:
- Penundaan pengadaan atau peremajaan armada SAR yang sudah berusia tua.
- Pengurangan jam operasi pesawat dan kapal SAR karena keterbatasan biaya bahan bakar dan pemeliharaan.
- Penurunan intensitas pelatihan dan sertifikasi personel penyelamat.
- Pembatasan jangkauan layanan di daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah rawan bencana.
Basarnas mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, jumlah operasi SAR meningkat, terutama akibat cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, dan kecelakaan pelayaran. Kondisi ini menuntut kesiapan armada dan personel yang lebih tinggi, sementara anggaran yang tersedia justru berpotensi menyusut.
Dorongan Komisi V DPR
Anggota Komisi V DPR RI mempertanyakan logika pemotongan anggaran Basarnas. Menurut mereka, keselamatan jiwa manusia adalah prioritas yang tidak bisa dikompromikan. Beberapa anggota dewan mendesak Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali pagu indikatif tersebut.
"Kalau kebutuhan minimalnya Rp 3,86 triliun, jangan sampai pagu Rp 1,56 triliun membuat Basarnas tidak bisa bergerak. Ini soal nyawa orang," ujar seorang anggota Komisi V.
Komisi V berencana memanggil kembali Kementerian Keuangan dan Basarnas dalam rapat lanjutan untuk membahas rincian kebutuhan serta kemungkinan penambahan anggaran. DPR juga meminta Basarnas menyusun daftar prioritas program yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Perbandingan dengan Anggaran Tahun Sebelumnya
Berdasarkan data yang dihimpun, pagu anggaran Basarnas pada tahun 2026 berada di kisaran Rp 1,7 triliun. Artinya, pagu indikatif 2027 sebesar Rp 1,56 triliun menunjukkan penurunan secara nominal. Sementara itu, kebutuhan operasi terus meningkat seiring bertambahnya frekuensi bencana hidrometeorologi dan kecelakaan transportasi.
Basarnas menilai penurunan anggaran tidak sejalan dengan beban tugas yang semakin besar. Lembaga ini memiliki lebih dari 40 kantor SAR, ratusan pos SAR, serta ribuan personel yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Setiap kantor dituntut memiliki waktu respons cepat, terutama di wilayah dengan risiko bencana tinggi.
Upaya Efisiensi yang Sudah Dilakukan
Kusworo menyatakan Basarnas telah melakukan berbagai langkah efisiensi, seperti memanfaatkan teknologi digital untuk pemantauan, mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta melibatkan relawan dan komunitas SAR. Namun, ia menegaskan efisiensi tidak bisa menggantikan kebutuhan dasar armada dan peralatan.
"Kami tidak meminta kemewahan. Kami meminta kemampuan minimal untuk menyelamatkan orang. Kalau kapal tidak bisa melaut, helikopter tidak bisa terbang, bagaimana kami bekerja?" ujarnya.
Ia berharap pembahasan anggaran di DPR dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada keselamatan publik. Basarnas juga siap memberikan data rinci mengenai kebutuhan per unit kerja jika diminta oleh parlemen.
Langkah Selanjutnya
Pembahasan pagu anggaran Basarnas 2027 akan berlanjut dalam rangkaian rapat kerja antara Komisi V DPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR pada pertengahan tahun.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai tarik-menarik anggaran antara Basarnas dan Kementerian Keuangan mencerminkan persoalan klasik: kebutuhan operasi di lapangan sering kali tidak sebanding dengan alokasi fiskal yang tersedia. Mereka mendorong adanya formula anggaran berbasis risiko bencana dan jumlah penduduk yang dilayani, bukan sekadar efisiensi linear.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final mengenai besaran anggaran Basarnas 2027. Namun, sorotan publik terhadap isu ini diprediksi meningkat, terutama jika terjadi bencana besar yang membutuhkan respons cepat dari lembaga pencarian dan pertolongan.
Komentar (0)