Prabowo Mau Gambut Dikelola Berbasis Sains, Libatkan Pakar-Masyarakat Desa

Prabowo Dorong Pengelolaan Gambut Berbasis Sains, Libatkan Pakar hingga Masyarakat Desa

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan lahan gambut di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan berbasis sains atau science-based. Kebijakan itu tidak boleh dijalankan secara serampangan, melainkan harus melibatkan para pakar, akademisi, serta masyarakat desa yang hidup langsung di sekitar kawasan gambut. Penegasan tersebut menjadi arah baru pemerintah dalam menata salah satu ekosistem paling rentan sekaligus strategis di Tanah Air.

Lahan gambut menyimpan cadangan karbon dalam jumlah sangat besar. Ketika dikeringkan atau dibakar, gambut melepaskan emisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kebakaran lahan mineral. Karena itu, pemerintah menilai pendekatan ilmiah bukan pilihan gaya, melainkan keharusan. Data pengukuran kedalaman gambut, karakteristik hidrologi, hingga tingkat kematangan gambut harus menjadi dasar setiap keputusan yang menyangkut pembukaan, penanaman, maupun restorasi lahan.

Empat Pilar Utama Pengelolaan Gambut

Arah kebijakan pengelolaan gambut berbasis sains bertumpu pada beberapa pilar utama. Pertama, pemetaan dan pemutakhiran data kedalaman serta kondisi gambut di seluruh wilayah. Pemetaan yang akurat menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi salah klasifikasi lahan yang berdampak pada kerusakan permanen.

Kedua, pengelolaan tata air yang ketat. Tinggi muka air harus dijaga pada ambang tertentu agar gambut tidak kering dan mudah terbakar. Sistem sekat kanal, sumur pantau, serta pemantauan berkala menjadi instrumen penting yang harus dijalankan konsisten.

Ketiga, pengembangan komoditas yang sesuai dengan karakter gambut. Pendekatan ini menghindari pemaksaan jenis tanaman yang membutuhkan drainase dalam, sehingga merusak lapisan gambut di bawahnya.

Keempat, pelibatan masyarakat desa sebagai aktor utama di tingkat tapak. Masyarakat dinilai memiliki pengetahuan lokal mengenai perilaku air, musim, dan pola kebakaran yang kerap tidak terekam dalam data formal.

Pelibatan Pakar dan Akademisi

Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin. Pakar hidrologi, ilmu tanah, ekologi, agronomi, hingga sosial-ekonomi dilibatkan untuk menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan di lapangan. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi juga mendampingi pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

Kolaborasi itu mencakup penyusunan panduan teknis, pelatihan bagi petugas lapangan, serta verifikasi hasil pemantauan. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar dijalankan sesuai kondisi masing-masing bentang gambut yang memiliki karakter berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Peran Masyarakat Desa sebagai Ujung Tombak

Masyarakat desa diposisikan bukan sekadar penerima kebijakan, melainkan mitra yang dilibatkan sejak tahap perencanaan. Kelompok tani, lembaga adat, dan pemerintah desa didorong berperan dalam menjaga kanal, memantau titik rawan api, serta mengembangkan usaha yang tidak merusak gambut.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi skema insentif, seperti pembayaran jasa lingkungan dan penguatan usaha ekonomi produktif. Tujuannya agar konservasi gambut berjalan seiring dengan kesejahteraan warga, bukan bertentangan dengannya. Pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa restorasi yang berhasil selalu disertai manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga.

Tantangan di Lapangan

Meski arah kebijakan sudah jelas, tantangan tetap besar. Perbedaan status lahan, kepentingan usaha, serta kapasitas kelembagaan di daerah menjadi persoalan yang harus diselesaikan satu per satu. Selain itu, risiko kebakaran pada musim kemarau menuntut kesiapsiagaan yang berkelanjutan, bukan hanya respons saat bencana terjadi.

Pengawasan juga menjadi kunci. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi ancaman serius. Penegakan hukum yang konsisten, disertai alternatif pembukaan lahan yang ramah lingkungan, dinilai sebagai kombinasi yang diperlukan agar kebijakan tidak sekadar normatif.

Pemerintah menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan gambut tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Indikatornya mencakup terjaganya tinggi muka air, menurunnya titik panas, berkurangnya emisi, serta membaiknya penghidupan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan berbasis sains yang melibatkan pakar dan warga desa, kebijakan ini diharapkan menjadi kerangka jangka panjang dalam menjaga ekosistem gambut Indonesia bagi generasi mendatang.