Demi Perluas Akses Listrik di Daerah 3T, Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pemanfaatan Energi Terbarukan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, menegaskan pentingnya percepatan akses listrik di daerah 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar) melalui pemanfaatan energi terbarukan. Hal ini disampaikan dalam Simposium Energi Ketahanan Energi Nasional menuju Swasembada Energi Berkelanjutan yang digunakan beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Ribka menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menyediakan akses listrik di daerah-daerah terpencil yang seringkali tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional. "Kita tidak bisa membiarkan daerah 3T tertinggal dalam hal akses energi listrik. Ini adalah hak dasar setiap warga negara dan prasyarat penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan," ujar Wamendagri.
Energi Terbarukan sebagai Solusi Strategis
Ribka menjelaskan bahwa energi terbarukan menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah 3T. Potensi energi surya, mikrohidro, dan biomassa yang melimpah di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perlu dimanfaatkan secara maksimal.
"Kita memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pembangunan. Dengan teknologi yang semakin canggih dan terjangkau, pemanfaatan energi terbarukan menjadi pilihan paling efektif untuk memastikan semua warga Indonesia dapat menikmati akses listrik," tambahnya.
Wamendagri juga menekankan bahwa pemanfaatan energi terbarukan tidak hanya menyelesaikan masalah akses listrik, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060.
Kerjasama Multi Pihak untuk Akselerasi
Untuk mewujudkan target ini, Wamendagri menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Pemerintah daerah diminta untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan yang ada di wilayahnya serta merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor energi.
"Kita perlu memastikan bahwa setiap daerah memiliki rencana pengembangan energi yang jelas dan terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Pemerintah pusat akan terus mendukung dengan memberikan kebijakan yang memudahkan dan insentif yang tepat," jelas Ribka.
Sementara itu, Kepala Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di daerah 3T telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga akhir tahun lalu, sekitar 3,5 juta jiwa di daerah terpencil telah mendapatkan akses listrik melalui program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro.
"Kita terus berupaya untuk meningkatkan angka tersebut. Dengan dukungan teknologi dan pendanaan yang memadai, yakinlah bahwa tidak ada lagi daerah di Indonesia yang terlupakan dalam hal akses energi listrik," tegasnya.
Tantangan dan Solusi
Meski demikian, Ribka mengakui masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan energi terbarukan di daerah 3T. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga terampil, dan masalah pendanaan yang memadai.
"Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu pendekatan yang komprehensif. Pemerintah sedang memperkuat dukungan teknis bagi daerah dalam merencanakan dan mengelola proyek energi terbarukan. Selain itu, kita juga mendorong program pelatihan bagi masyarakat lokal agar mereka dapat terlibat aktif dalam operasional dan pemeliharaan fasilitas energi," jelasnya.
Dalam hal pendanaan, Wamendagri menambahkan bahwa pemerintah sedang memperluas akses pembiayaan melalui berbagai skema, termasuk skema bagi hasil dan kerjasama pemerintah dengan swasta (KPBU). "Kita juga mendorong partisipasi masyarakat melalui model koperasi atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor energi," tambahnya.
Visi Indonesia Berenergi
Ribka menegaskan bahwa percepatan akses listrik di daerah 3T merupakan bagian dari visi Indonesia Berenergi yang lebih besar. Visi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Kita tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas energi yang disalurkan. Listrik yang tersedia harus stabil dan berkualitas agar dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.
Dengan berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan, pemerintah optimis dapat mencapai target akses listrik universal pada tahun 2024. "Setiap warga Indonesia, tidak peduli di mana tinggalnya, berhak menikmati manfaat pembangunan dalam bentuk akses listrik yang andal dan terjangkau. Inilah komitmen kita bersama," pungkas Wamendagri.
Komentar (0)