Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai mitra perundingan. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di tengah tekanan sanksi yang terus berlanjut dan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Pemerintah Iran menilai pendekatan diplomasi yang selama ini dijalankan tidak lagi menghasilkan jaminan keamanan maupun keadilan bagi kepentingan nasionalnya.
Sanksi dan Serangan Rusak Kepercayaan
Dalam pidatonya, Pezeshkian menyoroti dua kebijakan utama Amerika Serikat yang dinilainya merusak fondasi diplomasi. Pertama, rangkaian sanksi ekonomi yang terus diperketat dan membatasi ruang gerak sektor keuangan, energi, serta perdagangan Iran. Kedua, serangan militer terhadap instalasi nuklir Iran yang terjadi pada periode sebelumnya. Menurut Pezeshkian, dua hal itu memperlihatkan bahwa Washington tidak berbicara dalam kerangka kesepakatan yang seimbang, melainkan menekan Iran agar menyerah pada tuntutan sepihak.
Presiden Iran menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka jalur diplomasi, tetapi tidak akan masuk ke meja perundingan hanya untuk mengulang pengalaman pahit. Ia menyinggung bahwa pengalaman keluar dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action menjadi pelajaran penting. Amerika Serikat di bawah pemerintahan sebelumnya menarik diri secara sepihak dari kesepakatan itu dan menerapkan kembali sanksi, meskipun Iran dinyatakan mematuhi komitmennya oleh badan pengawas nuklir internasional.
Pengalaman Keluar dari Kesepakatan Nuklir
Pezeshkian menyebut bahwa Iran pernah menempuh jalur diplomasi panjang dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Hasilnya, kesepakatan nuklir ditandatangani dan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, kesepakatan itu tidak bertahan karena keputusan politik di Washington. Kondisi tersebut, kata dia, membuat publik Iran mempertanyakan nilai nyata dari setiap komitmen yang dibuat Amerika Serikat.
Pemerintah Iran juga menyoroti bahwa sanksi tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga pada rakyat biasa. Akses terhadap obat-obatan, peralatan medis, dan layanan keuangan internasional menjadi terbatas. Dalam pandangan Teheran, kebijakan tekanan maksimum yang dijalankan Amerika Serikat justru memperkuat argumen bahwa Washington tidak menginginkan penyelesaian diplomatik, melainkan perubahan rezim.
Posisi di Sidang Umum PBB
Forum Sidang Umum PBB menjadi panggung bagi Iran untuk menyampaikan posisinya secara terbuka. Pezeshkian menekankan bahwa Iran menghormati hukum internasional dan tetap berkomitmen pada kerja sama dengan badan pengawas nuklir. Namun, ia menuntut jaminan bahwa kesepakatan apa pun tidak akan dibatalkan secara sepihak oleh pemerintahan Amerika Serikat berikutnya.
Dalam konteks kawasan, Iran memandang serangan terhadap fasilitas nuklirnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan bentuk eskalasi berbahaya. Teheran mengingatkan bahwa tindakan semacam itu dapat memicu perlombaan senjata dan memperlemah rezim nonproliferasi. Iran menegaskan haknya mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, sesuai dengan kerangka perjanjian internasional yang berlaku.
Respons Amerika Serikat dan Eropa
Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa sanksi tetap diperlukan untuk menekan program nuklir dan aktivitas regional Iran. Washington menyatakan bahwa pintu diplomasi masih terbuka, tetapi dengan syarat Iran mengubah perilakunya. Negara-negara Eropa yang tergabung dalam kelompok E3, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman, berada dalam posisi sulit karena harus menjaga kesepakatan nuklir sekaligus mengikuti tekanan Amerika Serikat.
Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok menyerukan penghentian eskalasi dan mendorong kembalinya perundingan berbasis kesepakatan yang mengikat. Kedua negara menilai sanksi sepihak tidak sah dan hanya memperburuk situasi kemanusiaan. Iran memanfaatkan dukungan itu untuk memperkuat posisi bahwa kebijakan Amerika Serikat tidak didukung secara luas oleh komunitas internasional.
Dampak bagi Diplomasi Kawasan
Ketidakpercayaan Iran terhadap Amerika Serikat berdampak pada dinamika diplomasi kawasan. Proses rekonsiliasi dengan negara-negara Teluk serta pembicaraan tidak langsung dengan Washington menjadi lebih rapuh. Iran menilai bahwa setiap kesepakatan harus disertai mekanisme verifikasi dan jaminan politik yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Tanpa jaminan itu, Teheran lebih memilih memperkuat ketahanan domestik dan memperluas kerja sama dengan negara-negara non-Barat.
Pengamat menilai bahwa kebuntuan ini menempatkan Timur Tengah pada periode ketidakpastian. Ketegangan di jalur pelayaran strategis, potensi serangan balasan, serta tekanan ekonomi jangka panjang menjadi risiko yang harus diperhitungkan. Namun, peluang diplomasi belum sepenuhnya tertutup jika ada kerangka perundingan yang lebih seimbang dan melibatkan pihak-pihak penjamin.
Jalan Buntu yang Berlarut
Pernyataan Pezeshkian mencerminkan perubahan sikap Iran dari harapan pada diplomasi menuju kewaspadaan penuh terhadap Amerika Serikat. Teheran tidak menutup pintu pembicaraan, tetapi menetapkan syarat tegas bahwa perundingan harus menghasilkan pengurangan sanksi nyata dan jaminan keamanan. Sampai syarat itu terpenuhi, Iran akan melanjutkan kebijakan yang bertumpu pada kemandirian dan aliansi alternatif.
Bagi Amerika Serikat, pilihan yang tersedia terbatas antara melanjutkan tekanan atau menawarkan kerangka kesepakatan baru yang lebih kredibel. Tanpa perubahan pendekatan, prospek kesepakatan nuklir komprehensif tampak semakin jauh. Iran, dengan pengalaman panjang menghadapi sanksi, memilih bertahan dan mengalihkan fokus pada kerja sama regional yang tidak bergantung pada Washington.
Komentar (0)