Eddy Soeparno Dorong Transisi Energi Jadi Strategi Pertumbuhan Ekonomi RI

Eddy Soeparno Dorong Transisi Energi Jadi Strategi Pertumbuhan Ekonomi RI

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa transisi energi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai komitmen lingkungan, melainkan harus diposisikan sebagai strategi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pandangan itu disampaikannya di tengah meningkatnya tekanan global terhadap Indonesia untuk mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan, sekaligus menghadapi kebutuhan mendesak menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Menurut Eddy, Indonesia berada pada titik persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, dunia menuntut pengurangan emisi karbon secara signifikan. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap batu bara dan minyak bumi sebagai sumber penerimaan negara dan pembangkit listrik. Karena itu, ia menilai transisi energi harus dirancang bukan sebagai beban biaya, melainkan sebagai peluang investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, mendorong industrialisasi hijau, dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Transisi Energi dan Kepentingan Ekonomi Nasional

Eddy menjelaskan bahwa kebijakan energi selama ini sering kali ditempatkan dalam kerangka kewajiban internasional, terutama terkait komitmen iklim dalam Persetujuan Paris. Pendekatan tersebut, katanya, membuat transisi energi terkesan sebagai langkah mahal yang harus ditanggung anggaran negara. Ia mendorong perubahan cara pandang, dengan menempatkan transisi energi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada nilai tambah.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mencontohkan potensi besar Indonesia dalam pengembangan energi surya, angin, air, dan panas bumi. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan litium yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi. Menurutnya, hilirisasi mineral tersebut dapat menjadi fondasi industri baru yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi.

“Kalau kita hanya mengekspor bahan mentah, nilai tambahnya kecil. Tetapi kalau transisi energi kita jadikan momentum membangun industri baterai, panel surya, dan komponen kendaraan listrik, dampak ekonominya sangat besar,” ujar Eddy dalam sebuah diskusi energi di Jakarta.

Peluang Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Eddy menyoroti bahwa kebutuhan investasi untuk transisi energi di Indonesia mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2060. Angka tersebut, menurutnya, tidak mungkin dipenuhi hanya dari anggaran pemerintah. Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun kerangka regulasi yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi agar menarik investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Beberapa langkah yang ia usulkan antara lain penyederhanaan perizinan proyek energi terbarukan, pemberian insentif fiskal yang terukur, serta penguatan skema pembiayaan campuran antara pemerintah dan swasta. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan badan usaha milik negara sebagai penggerak awal, terutama dalam pembangunan infrastruktur jaringan dan penyimpanan energi.

Dari sisi ketenagakerjaan, Eddy menilai transisi energi berpotensi menciptakan jutaan pekerjaan baru, mulai dari teknisi pemasangan panel surya, operator pembangkit panas bumi, hingga tenaga ahli di industri manufaktur komponen. Namun, ia mengingatkan bahwa peluang itu hanya dapat direalisasikan jika disertai program pelatihan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia sejak dini.

Tantangan Pendanaan dan Kesiapan Infrastruktur

Meski optimistis, Eddy tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara kebutuhan investasi dan ketersediaan pendanaan murah. Ia menyebut banyak lembaga keuangan internasional masih menilai proyek energi terbarukan di negara berkembang berisiko tinggi, sehingga bunga pinjaman menjadi mahal. Kondisi ini, katanya, memperlambat realisasi proyek dan membuat harga listrik energi terbarukan belum sepenuhnya kompetitif dibandingkan batu bara.

Tantangan lain adalah kesiapan jaringan transmisi. Banyak lokasi potensial energi terbarukan berada di daerah terpencil, sementara infrastruktur jaringan listrik belum memadai. Eddy menilai diperlukan investasi besar pada jaringan pintar atau smart grid yang mampu mengintegrasikan sumber energi yang bersifat intermiten seperti surya dan angin.

Ia juga menyoroti pentingnya keadilan dalam transisi energi, khususnya bagi daerah penghasil batu bara yang akan terdampak paling awal. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema transisi bagi pekerja tambang dan komunitas setempat, misalnya melalui pelatihan ulang, penciptaan lapangan kerja alternatif, serta dukungan usaha kecil dan menengah.

Peran Politik dan Komitmen Kebijakan

Sebagai Wakil Ketua MPR, Eddy menegaskan bahwa dukungan politik sangat menentukan keberhasilan transisi energi. Ia mendorong agar agenda transisi energi menjadi prioritas lintas partai dan lintas lembaga, bukan sekadar program kementerian tertentu. Menurutnya, tanpa komitmen politik yang kuat dan berkelanjutan, kebijakan energi akan mudah berubah seiring pergantian pemerintahan, sehingga menyulitkan investor dalam mengambil keputusan jangka panjang.

Eddy juga menekankan pentingnya konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah. Sering kali, kata dia, proyek energi terbarukan terhambat oleh peraturan daerah yang tidak selaras dengan target nasional. Karena itu, ia mendorong adanya harmonisasi regulasi serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Pada akhirnya, Eddy menyimpulkan bahwa transisi energi bukan pilihan antara lingkungan dan ekonomi. Keduanya, menurutnya, dapat berjalan beriringan jika dikelola dengan perencanaan matang, tata kelola baik, dan keberpihakan pada pengembangan teknologi serta sumber daya manusia. Ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pengikut dalam tren energi global, tetapi mampu menjadi pemain utama di kawasan yang memanfaatkan transisi energi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.