JAKARTA — Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai visi "Polisi Bersama Masyarakat" yang diusung Kapolri merupakan arah pembenahan institusi yang tepat. Visi itu dinilai bukan sekadar slogan, melainkan pengingat bagi seluruh personel bahwa kehadiran polisi harus dirasakan langsung oleh warga, bukan justru menjauh dari persoalan yang dihadapi masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan menanggapi penekanan Kapolri yang terus mendorong jajaran kepolisian di semua tingkatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurut mantan komisioner Kompolnas itu, pendekatan semacam ini penting karena citra dan kepercayaan publik tidak dibangun melalui pernyataan di ruang rapat, tetapi melalui perilaku sehari-hari anggota di lapangan.
Visi yang Menyentuh Akar Persoalan
Dalam pandangannya, frasa "Polisi Bersama Masyarakat" mengandung pesan mendasar bahwa tugas kepolisian tidak dapat dijalankan secara terpisah dari kehidupan warga. Polisi bukan institusi yang berdiri di menara gading, melainkan bagian dari komunitas yang harus hadir ketika masyarakat menghadapi gangguan keamanan, konflik sosial, hingga persoalan ketertiban sehari-hari.
Ia menilai visi itu menyentuh akar persoalan yang selama ini menjadi keluhan publik, yakni jarak antara aparat dan warga. Jarak tersebut, kata dia, sering muncul bukan karena ketiadaan personel, melainkan karena cara kerja yang birokratis, respons yang lambat, serta kurangnya komunikasi yang terbuka ketika masyarakat menyampaikan keluhan.
Karena itu, visi tersebut dinilai sebagai pengingat internal yang harus diterjemahkan ke dalam indikator kerja yang terukur. Menurutnya, setiap kesatuan wilayah perlu memiliki cara untuk memastikan bahwa program kedekatan dengan masyarakat tidak berhenti pada seremoni, apel, atau kegiatan simbolis semata.
Ujian di Tingkat Pelaksana
Mantan komisioner Kompolnas itu menyoroti bahwa tantangan terbesar justru berada di tingkat pelaksana, terutama di kepolisian sektor dan kepolisian resor yang bersentuhan langsung dengan warga. Di level inilah, ujarnya, visi besar seorang Kapolri diuji apakah mampu menjadi budaya kerja atau hanya menjadi kalimat yang dilafalkan dalam upacara.
Ia menyebut beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, kualitas pelayanan di kantor polisi, termasuk kecepatan penanganan laporan dan keramahan petugas yang menerima pengaduan. Kedua, kemampuan anggota memahami persoalan sosial di wilayahnya, seperti konflik antarwarga, persoalan lahan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga peredaran narkoba di lingkungan permukiman.
Ketiga, kata dia, konsistensi dalam menindaklanjuti setiap laporan. Masyarakat, menurutnya, tidak menuntut hasil yang selalu sesuai harapan, tetapi mereka menuntut kepastian bahwa laporan mereka diproses dan ada informasi perkembangan yang jelas.
Ia menambahkan, pendekatan "Polisi Bersama Masyarakat" juga menuntut perubahan cara pandang terhadap keamanan. Keamanan bukan hanya urusan penindakan hukum, tetapi juga pencegahan, pembinaan, dan penyelesaian masalah secara manusiawi. Dalam kerangka ini, polisi dituntut mampu menjadi penengah dan pelindung, bukan hanya penegak hukum yang hadir setelah persoalan membesar.
Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi
Menurut mantan komisioner Kompolnas tersebut, visi yang baik tetap membutuhkan pengawasan agar tidak kehilangan arah. Ia menilai pengawasan internal melalui Propam, Inspektorat Pengawasan Umum, serta mekanisme pengaduan masyarakat harus berjalan seimbang dengan program pendekatan kepada warga.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik bersifat rapuh. Satu peristiwa pelanggaran yang viral di media sosial, kata dia, dapat meruntuhkan kerja panjang yang telah dibangun bertahun-tahun. Karena itu, disiplin personel dan transparansi penanganan kasus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya memperbaiki citra kepolisian.
Selain itu, ia mendorong agar evaluasi tidak hanya melihat jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dampaknya terhadap rasa aman warga. Survei kepuasan masyarakat, masukan dari tokoh lokal, hingga laporan dari organisasi masyarakat sipil dapat menjadi bahan penilaian yang lebih jujur dibanding laporan internal yang cenderung bersifat formalitas.
Harapan pada Jajaran Kepolisian
Ia berharap visi "Polisi Bersama Masyarakat" menjadi semacam kompas etik bagi seluruh personel. Menurutnya, setiap anggota perlu menyadari bahwa dirinya adalah wajah institusi di mata warga. Sikap sederhana seperti cepat merespons, mendengarkan dengan sabar, dan tidak mempersulit urusan administrasi dapat memberikan kesan yang besar bagi publik.
Lebih jauh, ia menilai pendekatan ini juga relevan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks,包括 kejahatan siber, perdagangan orang, hingga radikalisme. Semua persoalan itu, katanya, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh kepolisian tanpa dukungan dan informasi dari masyarakat.
Dengan demikian, menurutnya, kemitraan antara polisi dan warga bukan pilihan, melainkan keharusan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Kapolri memimpin institusi akan sangat ditentukan oleh seberapa dalam visi tersebut meresap hingga ke tingkat paling bawah, tempat di mana warga berinteraksi langsung dengan anggotanya setiap hari.
Ia pun mengajak publik untuk tidak hanya mengkritik, tetapi juga mendukung upaya perbaikan yang dilakukan kepolisian. Kritik, katanya, tetap diperlukan sebagai kontrol, namun dukungan warga dibutuhkan agar program kedekatan dengan masyarakat berjalan berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi keamanan bersama.
Komentar (0)