Gerindra Ungkap Catatan Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dua Tahun sebagai Tolok Ukur

Dua tahun pertama pemerintahan dinilai sebagai fase krusial untuk mengukur arah kebijakan. Menurut Partai Gerindra, periode tersebut dipakai untuk menata fondasi program prioritas yang dijanjikan dalam kontestasi pemilu, mulai dari penyediaan pangan dan gizi, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor industri pengolahan.

Partai menempatkan catatan ini dalam kerangka kerja kolektif kabinet. Gerindra menyatakan tidak melihat pemerintahan sebagai milik satu partai, melainkan hasil kerja bersama koalisi pendukung. Karena itu, evaluasi disampaikan dengan penekanan pada penyempurnaan tata kelola, koordinasi antarkementerian, dan kecepatan pelaksanaan di daerah.

Capaian yang Disorot

Program gizi dan perlindungan sosial

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran, termasuk pelajar dan ibu hamil. Partai menilai program ini memiliki dampak langsung yang mudah dirasakan masyarakat, meski pelaksanaannya menuntut kesiapan dapur, rantai pasok bahan pangan, serta pengawasan mutu di lapangan. Gerindra menyoroti pentingnya standardisasi dan transparansi pelaporan agar manfaat program tetap terjaga.

Ketahanan pangan dan energi

Pada sektor pangan, catatan partai menekankan upaya mendorong produksi dalam negeri, perbaikan irigasi, serta penguatan cadangan pangan. Adapun di sektor energi, perhatian diarahkan pada pemanfaatan sumber daya domestik dan percepatan transisi menuju energi terbarukan tanpa mengganggu pasokan.

Hilirisasi dan nilai tambah

Gerindra menilai kebijakan hilirisasi masih menjadi pilar penting untuk menambah nilai komoditas di dalam negeri. Partai mendorong agar pengolahan sumber daya alam tidak berhenti pada bahan mentah, tetapi berkembang ke produk antara dan produk akhir yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Efisiensi anggaran dan tata kelola

Partai juga menyoroti langkah efisiensi belanja negara, termasuk penataan kembali pos-pos pengeluaran yang dinilai kurang produktif. Efisiensi dipandang perlu agar ruang fiskal lebih lebar untuk program prioritas, dengan catatan bahwa pemangkasan tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Catatan Kritis dan Tantangan

Selain capaian, Partai Gerindra mengakui masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah disparitas kualitas layanan antardaerah, terutama di wilayah terpencil dan daerah tertinggal. Partai menilai kecepatan implementasi di pusat belum selalu berbanding lurus dengan kapasitas pemerintah daerah.

Isu lain yang disorot adalah penyerapan anggaran dan kualitas belanja. Menurut partai, program yang baik tetap membutuhkan mekanisme pengadaan yang rapi, data penerima yang akurat, serta pengawasan berlapis agar tidak terjadi penyimpangan. Gerindra menekankan pentingnya pembaruan data terpadu sebagai dasar penyaluran bantuan dan layanan.

Pada bidang ketenagakerjaan, catatan partai menyoroti kebutuhan penciptaan lapangan kerja formal, terutama bagi lulusan baru. Program pelatihan dinilai perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri agar tidak berhenti pada sertifikasi semata. Hal serupa berlaku bagi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan akses pembiayaan dan kemudahan perizinan.

Dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Partai Gerindra menegaskan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan tanpa intervensi politik. Partai menyatakan konsistensi dalam mendukung lembaga penegak hukum bekerja secara profesional dan akuntabel.

Posisi Politik Partai

Partai Gerindra menegaskan tetap berada dalam barisan pendukung pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Catatan dua tahun ini, menurut partai, tidak dimaksudkan sebagai kritik yang melemahkan, melainkan sebagai masukan konstruktif. Partai menyatakan akan menggunakan mekanisme internal, termasuk rapat kerja dan pertemuan fraksi, untuk menerjemahkan catatan tersebut menjadi rekomendasi kebijakan.

Partai juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang lebih terukur. Menurut Gerindra, program yang berdampak luas perlu dijelaskan dengan data yang terbuka agar masyarakat dapat menilai capaian secara objektif. Keterbukaan dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.

Arah Dua Tahun Berikutnya

Ke depan, Partai Gerindra mendorong pemerintah memprioritaskan percepatan program yang sudah berjalan, penguatan koordinasi pusat-daerah, serta perbaikan kualitas belanja negara. Partai menilai dua tahun sisa masa jabatan menjadi momentum untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi sampai pada penerima manfaat di lapangan.

Dengan posisi sebagai partai pendukung utama, Gerindra menempatkan diri pada dua peran sekaligus: pengawal agenda pemerintahan dan penyalur aspirasi konstituen. Catatan dua tahun tersebut akan menjadi rujukan partai dalam menentukan sikap politik pada tahapan kebijakan berikutnya, termasuk ketika pembahasan anggaran dan rancangan undang-undang masuk ke parlemen.