Responsivitas Pemerintah Harus Diperkuat
Dalam pernyataannya seusai menghadiri rangkaian acara HJKB ke-216, Asep Mulyadi menilai bahwa pola kerja pemerintahan yang reaktif terhadap tekanan publik perlu segera diubah. Menurutnya, banyak persoalan mendasar di tingkat kelurahan dan kecamatan yang sebenarnya sudah terdeteksi sejak lama, namun baru ditangani serius ketika ramai diperbincangkan di ruang digital. Kondisi semacam ini, lanjutnya, menandakan bahwa sistem pelayanan belum berjalan optimal dan aspirasi warga belum tertampung secara sistematis.
"Jangan sampai kebijakan itu lahir karena ada konten yang viral. Jangan sampai perbaikan jalan, penanganan sampah, atau persoalan banjir baru ditindaklanjuti karena ada tekanan di media sosial," ujar Asep. Ia menegaskan bahwa mekanisme pengaduan resmi seperti kanal layanan terpadu, forum musyawarah perencanaan pembangunan, hingga laporan rukun tetangga dan rukun warga seharusnya menjadi sumber informasi utama bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
Politikus tersebut juga menyoroti pentingnya peran aparatur kewilayahan dalam menjaring persoalan warga. Camat, lurah, dan kepala seksi di tingkat kelurahan diminta lebih aktif turun ke lapangan untuk memetakan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, data yang akurat dari bawah akan membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan tidak terjebak pada pendekatan tambal sulam yang hanya menyelesaikan gejala, bukan akar masalah.
Evaluasi Layanan Publik dan Infrastruktur
Selain soal responsivitas, Ketua DPRD Kota Bandung menyoroti sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian serius pada tahun anggaran berikutnya. Infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, penataan kawasan kumuh, serta penanganan banjir menjadi beberapa isu yang dinilai masih memerlukan pembenahan mendasar. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan kota yang pesat harus diimbangi dengan kapasitas pelayanan yang memadai, termasuk ketersediaan ruang terbuka hijau dan sistem drainase yang andal.
Menurutnya, persoalan banjir yang berulang di sejumlah titik di Kota Bandung menunjukkan bahwa penanganan yang bersifat parsial kurang efektif. Diperlukan perencanaan terpadu yang melibatkan berbagai perangkat daerah, mulai dari dinas sumber daya air, dinas tata ruang, hingga dinas lingkungan hidup. Pendekatan lintas sektor ini dinilai penting agar penyelesaian masalah tidak berhenti pada proyek jangka pendek tanpa dampak berkelanjutan.
Di sisi lain, Asep mengapresiasi sejumlah capaian yang telah diraih pemerintah kota dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa program penataan kawasan, pengembangan ruang publik, serta inisiatif digitalisasi layanan administrasi disebutnya sebagai langkah maju yang perlu dilanjutkan. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dirasakan secara merata oleh seluruh warga, bukan hanya di kawasan tertentu saja.
Anggaran dan Pengawasan DPRD
Dalam konteks pengawasan, DPRD Kota Bandung berkomitmen memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Asep menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terutama pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Setiap rupiah yang dibelanjakan, katanya, harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan pembangunan. Perbedaan pandangan politik, menurutnya, bukan penghalang untuk bekerja sama demi kepentingan warga. Justru melalui dialog yang konstruktif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih matang dan akomodatif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
Lebih lanjut, Asep mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pembangunan kota. Partisipasi warga, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi, dinilai sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif. Ia berharap peringatan HJKB ke-216 tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama membangun Kota Bandung yang lebih baik.
Harapan untuk Kota Bandung
Menutup pernyataannya, Ketua DPRD Kota Bandung berharap pemerintah kota lebih peka terhadap denyut persoalan di tingkat akar rumput. Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya bangunan atau tingginya angka investasi, tetapi juga dari seberapa cepat dan tepat negara hadir ketika warganya menghadapi kesulitan.
"Kemajuan Kota Bandung harus dirasakan oleh semua lapisan, bukan hanya yang terlihat di permukaan. Tugas kita adalah memastikan tidak ada warga yang tertinggal," pungkasnya. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan agar berpihak pada kepentingan publik dan sejalan dengan semangat peringatan hari jadi kota yang telah memasuki usia ke-216 tahun.
Komentar (0)