20, 2026
Ekonomi

Internet RI Masih Mahal, Komdigi Bakal Deregulasi Telekomunikasi

Pemerintah kaji deregulasi telekomunikasi untuk tingkatkan investasi dan kualitas layanan. Targetkan 100 Mbps broadband dan 90% kecamatan terhubung hingga 2029.]]>

Dian Simanjuntak
Dian Simanjuntak Reporter

Diterbitkan:

0 komentar 0 dibaca

Internet RI Masih Mahal, Komdigi Bakal Deregulasi Telekomunikasi

Harga layanan internet di Indonesia dinilai masih relatif mahal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan tengah menyiapkan langkah deregulasi di sektor telekomunikasi sebagai upaya menekan biaya layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap koneksi internet yang terjangkau.

Rencana tersebut muncul di tengah keluhan publik mengenai besarnya pengeluaran rumah tangga untuk paket data seluler maupun internet tetap. Meski penetrasi internet terus meningkat dari tahun ke tahun, kualitas layanan yang diterima konsumen belum sepenuhnya sebanding dengan harga yang dibayarkan, terutama di wilayah di luar Jawa.

Harga Internet Dianggap Belum Sepadan

Dalam berbagai forum diskusi publik, persoalan harga internet kerap dikaitkan dengan struktur pasar industri telekomunikasi nasional yang dinilai belum sepenuhnya efisien. Jumlah operator yang beroperasi dianggap terlalu banyak untuk skala pasar tertentu, sehingga potensi penghematan biaya akibat skala ekonomi tidak dapat dimaksimalkan.

Selain itu, beban biaya yang ditanggung operator disebut cukup tinggi, mulai dari kewajiban pembayaran hak penggunaan spektrum frekuensi radio, biaya pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, hingga pungutan-pungutan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan. Beban tersebut pada akhirnya ikut memengaruhi struktur harga yang ditawarkan kepada konsumen.

Komdigi menilai deregulasi menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk merapikan tata kelola sektor ini. Deregulasi dimaksud tidak serta-merta berarti penghapusan aturan, melainkan penyederhanaan dan penyesuaian regulasi agar lebih proporsional terhadap kondisi industri saat ini.

Arah Kebijakan Deregulasi Telekomunikasi

Sejumlah langkah yang disebut tengah dikaji mencakup penataan ulang kebijakan spektrum frekuensi, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan formula tarif interkoneksi antarpengguna jasa telekomunikasi. Kebijakan spektrum menjadi krusial karena merupakan sumber daya terbatas yang menentukan kapasitas jaringan dan pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan.

Penataan Spektrum dan Efisiensi Industri

Penataan spektrum dinilai dapat mendorong efisiensi jika alokasinya selaras dengan kebutuhan jaringan yang sebenarnya. Spektrum yang tidak terpakai secara optimal, menurut pandangan sejumlah pengamat, berpotensi menimbulkan inefisiensi yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui harga layanan.

Komdigi juga disebut membuka ruang bagi konsolidasi industri apabila dinilai mampu menciptakan skala usaha yang lebih sehat. Penggabungan operator diyakini dapat mengurangi duplikasi pembangunan infrastruktur, terutama menara base transceiver station (BTS) yang berdiri berdekatan di lokasi yang sama.

Infrastruktur di Wilayah Tertinggal

Persoalan harga tidak dapat dilepaskan dari tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Biaya membangun jaringan di daerah dengan kepadatan penduduk rendah dan kondisi geografis sulit jauh lebih tinggi dibandingkan di kawasan perkotaan, sehingga skema pembiayaan layanan universal menjadi salah satu faktor penentu.

Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan telekomunikasi dan informatika di wilayah yang secara komersial tidak layak dilayani operator. Efektivitas penggunaan dana kewajiban pelayanan universal menjadi sorotan, termasuk soal pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun agar tidak mangkrak dan benar-benar dimanfaatkan masyarakat.

Dampak bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

Bagi konsumen, deregulasi diharapkan berujung pada penurunan harga layanan, peningkatan kecepatan, serta perluasan cakupan jaringan. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa penurunan harga harus tetap menjaga kesehatan keuangan operator agar investasi jaringan tidak terhambat dalam jangka panjang.

Dari sisi pelaku usaha, kepastian regulasi menjadi faktor penting. Operator membutuhkan kerangka aturan yang stabil untuk merencanakan investasi jangka panjang, terutama karena pembangunan jaringan telekomunikasi memerlukan belanja modal besar dan waktu pengembalian yang tidak singkat.

Kekhawatiran lain yang mengemuka adalah potensi berkurangnya intensitas persaingan apabila deregulasi berujung pada konsolidasi yang berlebihan. Persaingan usaha yang sehat dinilai tetap diperlukan untuk mendorong inovasi layanan dan menjaga harga tetap terkendali.

Perbandingan dengan Negara Lain

Dalam perbandingan regional, harga paket data seluler di Indonesia masih tergolong kompetitif untuk beberapa jenis paket, tetapi kualitas jaringan menjadi variabel yang kerap dikeluhkan. Ketimpangan kualitas antara wilayah perkotaan dan daerah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah maupun operator.

Negara-negara tetangga yang berhasil menekan harga umumnya memiliki kebijakan spektrum yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jaringan, iklim investasi yang stabil, serta pengawasan persaingan usaha yang ketat. Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk menjadi pembanding dalam merumuskan kebijakan di dalam negeri.

Rancangan Kebijakan Masih Dibahas

Sampai saat ini, rancangan kebijakan deregulasi telekomunikasi masih dalam tahap pembahasan dan belum memiliki bentuk akhir. Komdigi menyatakan akan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk operator, akademisi, dan lembaga pengawas persaingan usaha, sebelum aturan diberlakukan.

Publik menantikan kejelasan mengenai bentuk deregulasi yang akan diambil, termasuk seberapa besar dampaknya terhadap harga layanan yang dibayar masyarakat. Yang terpenting, menurut sejumlah pengamat, kebijakan tersebut perlu disertai target terukur, mekanisme evaluasi berkala, serta transparansi data agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Tanpa pengawasan yang memadai, deregulasi berisiko tidak menghasilkan penurunan harga yang diharapkan. Sebaliknya, apabila dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan konsumen, kesehatan industri, dan pemerataan infrastruktur, kebijakan ini berpotensi menjadi titik balik bagi tata kelola telekomunikasi nasional.

Apa Reaksimu?

Suka Suka 0
Tidak Suka Tidak Suka 0
Cinta Cinta 0
Lucu Lucu 0
Wow Wow 0
Sedih Sedih 0
Marah Marah 0
PENULIS Dian Simanjuntak

Peneliti muda yang tertarik pada data, inflasi, dan daya beli masyarakat.

Komentar (0)

User

Terpopuler

24 jam

Newsletter