Jakarta — Langkah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik menjadi perhatian luas. Sosok Hendarsam, yang disebut-sebut sebagai penggerak sejumlah terobosan di tubuh imigrasi, dinilai berhasil mengubah wajah layanan keimigrasian dari yang sebelumnya identik dengan prosedur berbelit menjadi lebih cepat, transparan, dan berbasis digital. Kebijakan tersebut dipandang sejalan dengan Asta Cita, khususnya pada misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Transformasi Layanan Berbasis Digital
Perubahan paling mencolok terlihat dari makin masifnya penggunaan sistem daring dalam berbagai layanan keimigrasian. Proses pengajuan paspor, perpanjangan izin tinggal, hingga layanan visa kini bertahap dialihkan ke platform elektronik. Tujuannya jelas: memangkas waktu tunggu, mengurangi tatap muka yang tidak perlu, serta menutup celah praktik tidak resmi yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Masyarakat yang sebelumnya harus datang lebih pagi dan mengantre berjam-jam di kantor imigrasi kini dapat mengurus sejumlah dokumen melalui aplikasi dan situs resmi. Pendaftaran daring, pemilihan jadwal kedatangan, hingga pemantauan status permohonan menjadi bagian dari rantai layanan yang terintegrasi. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu pemohon, tetapi juga meringankan beban petugas di kantor-kantor imigrasi yang selama ini menghadapi lonjakan permohonan.
Dari sisi pengawasan, digitalisasi memungkinkan jejak setiap permohonan terekam secara sistematis. Hal ini mempersempit ruang bagi perantara tidak resmi atau calo yang menjadi salah satu sumber keluhan publik. Transparansi tarif dan prosedur yang ditampilkan terbuka di kanal resmi juga membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
Respons Publik dan Tantangan di Lapangan
Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai terobosan ini sebagai contoh nyata reformasi birokrasi yang menyentuh kebutuhan langsung warga. Pelayanan imigrasi merupakan layanan yang bersinggungan dengan banyak kelompok, mulai dari pekerja migran, pelajar, pelaku usaha, hingga wisatawan. Karena itu, perbaikan di sektor ini memiliki dampak berganda, baik bagi citra negara maupun bagi perekonomian.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih mengemuka. Tidak semua daerah memiliki kualitas koneksi internet yang memadai, sementara sebagian pengguna, terutama kelompok usia lanjut, masih merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem daring. Keluhan mengenai antrean di sejumlah kantor pun sesekali masih muncul, khususnya pada periode permintaan tinggi seperti musim liburan atau menjelang keberangkatan ibadah haji dan umrah.
Menjawab hal itu, sejumlah langkah pendampingan disebut terus dilakukan, antara lain penyediaan layanan prioritas bagi kelompok rentan, perluasan kanal bantuan, serta pelatihan bagi petugas di garda depan. Pendekatan yang menggabungkan layanan digital dan asistensi langsung dinilai sebagai jalan tengah yang realistis, terutama pada masa transisi menuju layanan yang sepenuhnya terintegrasi.
Sejalan dengan Asta Cita
Perbaikan pelayanan imigrasi dipandang sejalan dengan Asta Cita, khususnya misi yang menekankan penguatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta peningkatan daya saing bangsa. Dalam kerangka itu, layanan publik yang cepat dan akuntabel menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain waktu penyelesaian permohonan, jumlah keluhan yang ditindaklanjuti, serta tingkat kepuasan pengguna. Perbaikan pada indikator-indikator tersebut dinilai berkontribusi langsung terhadap iklim investasi dan pariwisata, karena kepastian layanan keimigrasian merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan pelaku usaha dan wisatawan asing.
Selain itu, penguatan integritas petugas menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi ini. Penerapan sistem yang mengurangi kontak langsung antara petugas dan pemohon, ditambah dengan pengawasan berlapis, diyakini mampu menekan risiko penyimpangan. Pendekatan ini melengkapi upaya pembinaan internal melalui pelatihan etika, penguatan pengawasan melekat, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran.
Menjaga Momentum Perbaikan
Ke depan, keberlanjutan program menjadi kunci. Terobosan yang telah berjalan perlu dijaga agar tidak berhenti pada tataran wacana atau bergantung pada sosok tertentu. Pelembagaan sistem, standardisasi prosedur di seluruh kantor imigrasi, serta evaluasi berkala menjadi prasyarat agar perbaikan berjalan konsisten.
Partisipasi publik juga menjadi faktor penting. Kanal pengaduan yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara transparan akan membantu pemerintah mendeteksi persoalan di lapangan lebih cepat. Dengan begitu, perbaikan layanan tidak berjalan satu arah, melainkan lahir dari dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat pengguna.
Jika momentum ini terjaga, pelayanan imigrasi berpotensi menjadi contoh bagi instansi lain dalam menerjemahkan semangat Asta Cita ke dalam praktik sehari-hari. Bagi masyarakat, yang paling utama bukanlah besarnya jargon, melainkan pengalaman nyata saat mengurus dokumen: cepat, jelas biayanya, dan tidak berbelit. Di titik itulah reformasi pelayanan publik menemukan maknanya yang sesungguhnya.
Komentar (0)