Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan menilai pikiran Presiden Prabowo Subianto sulit ditangkap oleh rakyat. Penilaian itu disampaikan Syahganda saat berada di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026), menyusul sejumlah kebijakan strategis yang dinilai publik bergerak lebih cepat ketimbang kemampuan komunikasi pemerintah dalam menjelaskannya.
Menurut Syahganda, persoalan utama bukan terletak pada substansi gagasan Prabowo, melainkan pada cara gagasan itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Ia menyebut banyak program dan arahan Presiden memiliki dasar pemikiran yang kuat, tetapi kerap tidak tersampaikan secara utuh sehingga menimbulkan tafsir yang beragam di ruang publik.
Kesan Publik dan Jarak Komunikasi
Syahganda menjelaskan, dalam sejumlah forum, masyarakat sering menangkap pesan Prabowo secara terpotong-potong. Akibatnya, kebijakan yang sesungguhnya memiliki tujuan jangka panjang bisa terlihat mendadak, kontroversial, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Ia menilai hal ini terjadi karena arus informasi yang cepat, sementara penjelasan resmi dari pemerintah tidak selalu hadir pada waktu yang tepat.
Ia menambahkan, gaya kepemimpinan Prabowo yang dikenal langsung, tegas, dan sering berbicara dari hati kerap tidak selaras dengan kebutuhan publik akan narasi yang runtut. Menurutnya, publik membutuhkan penjelasan bertahap mengenai alasan, tujuan, dan dampak setiap kebijakan, bukan sekadar pengumuman hasil akhir.
"Pikiran beliau harus diterjemahkan dalam bahasa yang bisa dicerna rakyat. Kalau tidak, yang muncul adalah kebingungan, bukan pemahaman," ujar Syahganda dalam keterangannya di lingkungan Istana Kepresidenan.
Peran Bakom dan Kebutuhan Penjelasan Publik
Syahganda menegaskan, keberadaan Bakom dimaksudkan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebut lembaga yang dipimpinnya berupaya memastikan setiap kebijakan Presiden memiliki penjelasan yang memadai, termasuk menyiapkan materi komunikasi yang lebih sederhana dan mudah diakses.
Namun ia mengakui, tugas tersebut tidak ringan. Dinamika politik nasional, tekanan ekonomi global, serta derasnya arus informasi di media sosial membuat publik cepat membentuk opini sebelum penjelasan resmi sampai. Kondisi ini, menurut dia, memperbesar risiko kesalahpahaman terhadap langkah-langkah strategis pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi pesan di antara kementerian dan lembaga. Menurut Syahganda, perbedaan penafsiran antar pejabat di lapangan sering memperkuat kesan bahwa arah kebijakan pemerintah tidak jelas. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi komunikasi yang lebih ketat, termasuk penyamaan data dan narasi sebelum disampaikan kepada publik.
Tanggapan atas Kritik
Menghadapi kritik bahwa pemerintah kurang terbuka, Syahganda membantah jika disebut ada upaya menutup-nutupi informasi. Ia justru menilai kritik tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan menjadi masukan bagi perbaikan komunikasi publik. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap koreksi sepanjang disampaikan dengan cara yang konstruktif.
Ia menambahkan, sejumlah kebijakan Prabowo memang dirancang untuk dampak jangka menengah dan panjang, sehingga hasilnya belum terasa dalam waktu singkat. Hal ini, lanjut dia, menjadi salah satu sumber kesalahpahaman di masyarakat yang cenderung menilai kebijakan berdasarkan hasil yang cepat terlihat.
"Kebijakan yang baik tidak selalu bisa diukur dalam hitungan bulan. Tetapi pemerintah berkewajiban menjelaskan prosesnya supaya rakyat tidak salah paham," kata Syahganda.
Harapan ke Depan
Ke depan, Syahganda berharap komunikasi publik pemerintah semakin terstruktur, dengan melibatkan lebih banyak kanal informasi resmi yang menjangkau kelompok masyarakat di daerah. Ia menilai pendekatan langsung ke komunitas, akademisi, dan tokoh lokal dapat membantu mempercepat pemahaman terhadap kebijakan Presiden.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan. Menurutnya, penjelasan yang jujur mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah justru dapat meningkatkan kepercayaan, bukan sebaliknya.
Pernyataan Syahganda ini menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai efektivitas komunikasi politik pemerintahan Prabowo. Sejumlah pengamat menilai, kemampuan pemerintah menjelaskan kebijakan secara sederhana akan menentukan sejauh mana program-program strategis dapat diterima dan didukung masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait penilaian yang disampaikan Kepala Bakom tersebut. Pemerintah disebut terus melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi publik agar pesan-pesan kebijakan dapat tersampaikan secara lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Komentar (0)