Kepala BNPB Baru Janji Bersih-Bersih Internal Usai OTT KPK
Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Suharyanto mengaku akan melakukan evaluasi internal terkait operasi tanggap darurat (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/7/2023). Suharyanto yang baru dilantik pada Juni 2023 ini menegaskan akan membersihkan segala bentuk praktik penyimpangan di lingkungan BNPB.
"Saya akan lakukan evaluasi internal. Semua yang terkait dengan OTT kemarin akan kami teliti," ujar Suharyanto seusai rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Langkah-langkah Reformasi Internal
Suharyanto menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan beberapa langkah reformasi di internal BNPB. Pertama, akan dilakukan pengecekan terhadap seluruh pejabat eselon I dan II yang ada di BNPB untuk memastikan tidak ada lagi praktik yang tidak sesuai dengan aturan.
"Kami akan lakukan asesmen kinerja dan integritas seluruh pejabat. Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi tegas," tegasnya.
Kedua, BNPB akan memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel. Suharyanto mengakui bahwa pengadaan barang dan jasa sering menjadi sumber potensi korupsi di instansi pemerintahan.
"Kami akan perbaiki sistem pengadaannya. Semua akan dilakukan secara terbuka dan bersih. Kami juga akan mengoptimalkan e-procurement untuk menghindari praktik kolusi," jelasnya.
Respon Terhadap OTT KPK
Operasi tanggap darurat yang dilakukan KPK pada Rabu lalu menghasilkan penangkapan beberapa pejabat BNPB. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan alat kesehatan dan logistik penanggulangan bencana.
Suharyanto mengaku tidak terkejuh dengan OTT KPK tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung setiap langkah yang dilakukan KPK dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan BNPB.
"Saya tidak terkejuh karena ini bagian dari reformasi birokrasi. KPK adalah mitra kami dalam memberantas korupsi. Kami dukung penuh setiap langkah yang mereka lakukan untuk membersihkan BNPB," ujarnya.
Reaksi dari Para Pihak Terkait
OT KPK di BNPB mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Koordinator Divisi Hukum dan Pengadilan Partai Golkar, Heru Budi Hartono, mendukung tegas langkah KPK tersebut.
"Langkah KPK sangat tepat dan perlu dilakukan. Korupsi di BNPB sangat merugikan masyarakat karena mengganggu penanggulangan bencana. Kita berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pegawai di BNPB," ujar Heru.
Sementara itu, aktivis 98 Hendri Tanaka mengapresiasi langkah Suharyanto yang bersedia melakukan evaluasi internal. Namun, ia menekankan bahwa perlu adanya langkah konkret.
"Janji itu bagus, tapi perlu ditunjukkan dengan aksi nyata. Kita lihat saja langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Pak Suharyanto. Apakah benar-benar membersihkan atau hanya sebatas janji," kata Hendri.
Peran BNPB dalam Penanggulangan Bencana
BNPB merupakan lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Sebagai koordinator penanggulangan bencana, BNPB bertanggung jawab atas pengelolaan dana, logistik, dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia.
Korupsi di BNPB dinilai sangat merugikan karena dapat menghambat penanganan bencana. Dana yang seharusnya digunakan untuk korban bencana malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Korupsi di BNPB adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang sedang mengalami musibah. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut," ujar Hendri lagi.
Langkah Selanjutnya
Suharyanto mengatakan bahwa dalam waktu dekat, ia akan mengumumkan rencana reformasi yang akan dilakukan di BNPB. Rencana tersebut akan meliputi perubahan sistem pengadaan, penataan organisasi, serta penguatan sistem pengawasan internal.
"Kami akan bangun BNPB yang bersih, profesional, dan berintegritas. Saya yakin dengan dukungan semua pihak, kita bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi," pungkasnya.
Komentar (0)