Komjen Suyudi Sebut Kepercayaan Publik terhadap Polri Membaik
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri menunjukkan tren perbaikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi jajaran kepolisian untuk berpuas diri dan mengendurkan upaya pembenahan internal.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi dalam sejumlah forum internal kepolisian yang membahas evaluasi kinerja serta penguatan reformasi institusi. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal sekaligus amanah yang harus dijaga melalui kerja nyata di lapangan, bukan sekadar narasi di atas kertas.
Indikator Survei Jadi Acuan Evaluasi
Komjen Suyudi merujuk pada hasil survei sejumlah lembaga independen yang menempatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada level yang lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya. Ia menilai peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah pembenahan yang dilakukan, mulai dari penegakan disiplin anggota, transparansi penanganan perkara, hingga penguatan pelayanan publik di tingkat kewilayahan.
Kendati begitu, ia mengingatkan bahwa angka survei bersifat dinamis. Menurutnya, kepercayaan publik dapat naik dan turun dengan cepat, terutama ketika muncul kasus yang menyita perhatian masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran tidak menjadikan hasil survei sebagai pembenaran untuk berhenti melakukan perbaikan.
"Kepercayaan masyarakat itu bukan hadiah, tetapi hasil kerja yang harus dibuktikan setiap hari. Jangan sampai kita terlena hanya karena angka survei membaik," ujar Suyudi dalam arahannya kepada pejabat utama dan kapolda di lingkungan Polri.
Fokus pada Penegakan Disiplin Internal
Dalam forum tersebut, Suyudi menekankan pentingnya penegakan disiplin di tubuh kepolisian sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Ia menyebut bahwa pelanggaran sekecil apa pun yang dilakukan anggota dapat berdampak besar terhadap citra institusi secara keseluruhan, terutama di era keterbukaan informasi seperti sekarang.
Ia juga menyoroti perlunya pengawasan berjenjang, mulai dari tingkat polsek hingga markas besar. Setiap atasan, menurutnya, bertanggung jawab memastikan anak buahnya menjalankan tugas sesuai prosedur dan tidak menyimpang dari aturan. Pengawasan melekat dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan mekanisme pengawasan formal yang bersifat administratif.
Selain itu, Suyudi menyinggung soal penanganan pengaduan masyarakat. Ia meminta setiap laporan yang masuk diproses secara cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat merasa aspirasinya direspons dengan serius. Propam dan pengawas internal diminta tidak ragu menindak anggota yang terbukti melanggar kode etik maupun aturan hukum.
Penguatan Pelayanan Publik di Kewilayahan
Pada bagian lain, mantan Kapolda Metro Jaya itu menekankan bahwa perbaikan citra kepolisian tidak cukup dilakukan melalui pembenahan internal, tetapi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan pembuatan surat keterangan, penanganan laporan, hingga respons cepat terhadap gangguan keamanan dinilai menjadi indikator paling nyata dari kualitas institusi di mata warga.
Ia meminta jajaran kewilayahan untuk terus menyederhanakan prosedur layanan, memanfaatkan teknologi digital, serta menghapus praktik-praktik yang memberatkan masyarakat. Menurutnya, reformasi birokrasi di tubuh Polri harus sampai ke tingkat bawah, bukan hanya menjadi program di tingkat pusat.
Beberapa langkah yang disebut telah berjalan antara lain penguatan layanan berbasis daring, program presisi dalam pendekatan pemolisian, serta keterlibatan aktif personel dalam menjaga dialog dengan tokoh masyarakat dan komunitas lokal. Pendekatan humanis dinilai lebih efektif mencegah potensi konflik daripada tindakan represif yang berlebihan.
Instruksi ke Seluruh Jajaran
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi menginstruksikan seluruh pimpinan satuan kerja untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja anggotanya. Ia meminta laporan yang jujur dan objektif, tanpa menutupi permasalahan yang ada, agar langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi kompetensi profesional maupun integritas moral. Pendidikan dan pelatihan dinilai menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk personel yang mampu menjalankan tugas sesuai prinsip hukum dan hak asasi manusia.
Menutup arahannya, Suyudi menegaskan bahwa perbaikan kepercayaan publik adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen dari seluruh tingkatan. Ia berharap jajaran kepolisian menjadikan peningkatan kepercayaan masyarakat sebagai pemacu semangat, bukan sebagai titik akhir dari reformasi institusi.
Dengan sikap tersebut, Polri diharapkan mampu mempertahankan tren positif sekaligus merespons ekspektasi publik yang terus meningkat terhadap kinerja, profesionalisme, dan integritas aparat kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.
Komentar (0)