Legislator PDIP Minta Persoalan Ekologis Jadi Atensi Penanganan Karhutla

Legislator PDIP Minta Persoalan Ekologis Jadi Atensi Penanganan Karhutla

Sejumlah legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP menegaskan bahwa persoalan ekologis harus menjadi perhatian utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah terkait upaya penanganan bencana alam yang kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hj. Siti Hediati atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyoroti pentingnya pendekatan ekologis dalam penanganan karhutla. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya difokuskan pada aspek pemadaman semata, tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Pendekatan Ekologis dalam Penanganan Karhutla

"Kami menyoroti perlunya pendekatan ekologis dalam penanganan karhutla. Artinya, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan," ujar Titiek dalam rapat yang digelar Komisi IV DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan seringkali disebabkan oleh degradasi ekosistem yang terjadi bertahun-tahun. Oleh karena itu, penanganannya juga harus melibatkan upaya pemulihan ekosistem yang komprehensif.

Titiek mencontohkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kualitas tanah, kelembaban udara, dan kondisi vegetasi di wilayah rawan kebakaran. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya membangun sistem tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian hutan.

Upaya Pencegahan yang Perlu Diperkuat

Selain penanganan yang lebih berorientasi ekologi, legislator PDIP lainnya, Arteria Dahlan, menyoroti pentingnya penguatan upaya pencegahan. Menurutnya, pencegahan karhutla jauh lebih efektif dibandingkan dengan penanganan pasca kebakaran.

"Kami meminta pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan sejak dini. Ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat," ujar Arteria.

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam monitoring potensi kebakaran. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya karhutla.

Dampak Karhutla terhadap Kesehatan dan Ekonomi

Rapat dengar pendapat ini juga membahas dampak serius karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian. Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hj. Nur Asiah, menyoroti bahwa asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan telah berdampak buruk terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah.

"Asap karhutla mengandung partikel-partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan. Ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi mata, hingga penyakit paru-paru kronis," jelas Nur Asiah.

Sementara itu, dampak ekonomis juga tidak kalah signifikan. Kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kerugian materiil yang besar, serta mengganggu aktivitas perekonomian di sekitar wilayah terdampak. Selain itu, karhutla juga berdampak negatif terhadap sektor pariwisata yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Peran Teknologi dalam Penanganan Karhutla

Legislator PDIP juga menyoroti pentingnya memanfaatkan teknologi dalam penanganan karhutla. Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hj. Rieke Diah Pitaloka, menekankan bahwa teknologi dapat menjadi solusi efektif dalam monitoring dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.