Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Menurutnya, pendidikan berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem itu tidak sekadar menyediakan bangku sekolah, tetapi juga menjamin akses terhadap gizi, tempat tinggal, dan pembinaan karakter sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki peluang yang setara untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Muhaimin dalam kapasitasnya sebagai pengarah program-program pemberdayaan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan. Ia menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari rangkaian kebijakan pengurangan kemiskinan yang tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus berjalan seiring dengan program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Pendidikan sebagai Jalan Keluar dari Kemiskinan
Dalam pandangan Menko Muhaimin, kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya hanya dapat diputus melalui intervensi yang menyentuh akar persoalan, yakni rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses anak-anak dari keluarga miskin terhadap layanan dasar. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan keterbatasan ekonomi sering kali harus berhenti sekolah, bekerja sejak dini, atau menghadapi kekurangan gizi yang menghambat tumbuh kembang mereka.
Karena itu, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang membebaskan peserta didik dari beban biaya. Selain memperoleh pendidikan formal, para siswa mendapatkan tempat tinggal, konsumsi, layanan kesehatan, serta pendampingan dari pengasuh. Skema tersebut dinilai penting karena persoalan anak dari keluarga miskin tidak berhenti pada urusan uang sekolah, tetapi juga menyangkut jarak tempuh ke sekolah, biaya transportasi, dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Menko Muhaimin menilai pendekatan berasrama memberi ruang bagi anak-anak untuk belajar secara fokus, membangun disiplin, dan mengembangkan keterampilan sosial. Lingkungan yang terkondisikan itu, menurutnya, menjadi nilai tambah tersendiri dibandingkan sekolah biasa yang tidak menyertakan pembinaan di luar jam pelajaran.
Sasaran Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem
Program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga yang tercatat dalam data kemiskinan, termasuk mereka yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Verifikasi penerima manfaat dilakukan melalui pemadanan data dengan basis data kesejahteraan sosial agar penyaluran tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lain.
Menurut Menko Muhaimin, ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan program. Ia mengingatkan agar proses seleksi tidak hanya berbasis administrasi, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, dan tokoh masyarakat setempat yang memahami kondisi riil warga di lapangan. Dengan cara itu, anak-anak yang paling membutuhkan dapat memperoleh prioritas.
Ia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendorong sinergi antara kementerian sosial, kementerian pendidikan, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar penyediaan tenaga pengajar, kurikulum, sarana prasarana, serta pembiayaan operasional dapat berjalan berkelanjutan.
Pemberdayaan Keluarga sebagai Pelengkap
Selain menyekolahkan anak, Menko Muhaimin menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga agar hasil pembinaan di sekolah tidak hilang ketika siswa kembali ke rumah. Ia mendorong agar keluarga penerima manfaat memperoleh akses terhadap pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan program peningkatan pendapatan.
Pendekatan itu dinilai sejalan dengan logika pemutusan rantai kemiskinan. Jika anak memperoleh pendidikan yang baik sementara kondisi ekonomi keluarganya tetap stagnan, risiko putus sekolah dan kemiskinan kembali masih terbuka. Sebaliknya, bila pendidikan anak berjalan beriringan dengan perbaikan ekonomi rumah tangga, peluang mobilitas sosial menjadi lebih besar.
Menko Muhaimin menyebut pemberdayaan masyarakat harus bersifat terpadu, tidak terpecah-pecah dalam banyak program yang masing-masing berjalan sendiri. Ia menilai konsolidasi program lintas kementerian menjadi prasyarat agar anggaran negara bekerja secara efektif dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga.
Tantangan di Lapangan
Meski dinilai sebagai terobosan, pelaksanaan Sekolah Rakyat menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesiapan infrastruktur di daerah terpencil, ketersediaan guru dan pengasuh, serta keberlanjutan pembiayaan dalam jangka panjang. Persoalan lain adalah memastikan siswa yang telah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau terserap ke dunia kerja.
Menko Muhaimin menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang diterima, tetapi dari perubahan yang terjadi pada kehidupan mereka dan keluarganya setelah lulus. Karena itu, ia mendorong adanya pemantauan berkala dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
Dengan jumlah penduduk miskin yang masih puluhan juta jiwa, ia menilai pemutusan rantai kemiskinan memerlukan kerja bersama yang konsisten dan berjangka panjang. Sekolah Rakyat, menurutnya, adalah salah satu pijakan penting dalam upaya itu, terutama karena menyasar generasi muda yang akan menentukan wajah Indonesia pada dekade mendatang.
Komentar (0)