Nyabu di Dapur MBG, 2 Pegawai SPPG Sumenep Diciduk Polisi

**Nyabu di Dapur MBG, Dua Pegawai SPPG Sumenep Diciduk Polisi** Sumenep — Dua pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumenep, Jawa Timur, diciduk aparat kepolisian setelah diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di lingkungan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi awal menyebutkan kedua orang tersebut berstatus pegawai SPPG. Namun, kronologi lengkap, identitas keduanya, barang bukti, serta pasal yang disangkakan belum diuraikan secara rinci. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian karena terjadi di fasilitas yang seharusnya menjadi tempat pengolahan makanan bagi anak sekolah dan kelompok penerima manfaat MBG. Dapur MBG bukan sekadar tempat memasak. Di dalamnya terdapat proses penerimaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan. Seluruh proses itu menuntut standar kebersihan, keamanan pangan, dan disiplin kerja yang tinggi. Karena itu, dugaan penggunaan sabu oleh pegawai di lingkungan dapur menjadi persoalan serius. Selain menyangkut tindak pidana narkotika, kejadian ini menyentuh aspek keamanan pangan, keselamatan kerja, dan kepercayaan publik terhadap program yang menyasar anak-anak. SPPG merupakan unit pelayanan yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan makanan bergizi dalam program MBG. Keberadaannya menjadi ujung tombak pelaksanaan program di daerah. Setiap SPPG idealnya memiliki prosedur operasional standar yang ketat, mulai dari pemeriksaan kesehatan pegawai, kebersihan dapur, pengawasan bahan baku, sampai pembatasan akses orang luar. Ketika ada pegawai yang diduga menggunakan narkoba di area dapur, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, tetapi juga kredibilitas lembaga dan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dugaan penggunaan sabu di dapur MBG juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal. Apakah ada pemeriksaan berkala terhadap pegawai? Apakah akses ke area dapur dibatasi dengan jelas? Apakah ada pengawasan melekat selama proses produksi berlangsung? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul karena dapur MBG mengolah makanan dalam jumlah besar dan melibatkan banyak orang. Pengelola SPPG perlu memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk yang berstatus pegawai, mematuhi aturan dan bebas dari pengaruh narkotika. Dari sisi hukum, penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polisi biasanya akan mendalami status kedua orang tersebut, apakah sebagai pengguna, memiliki, atau terlibat jaringan peredaran. Pemeriksaan juga dapat mencakup tes urine, penggeledahan, dan pengembangan keterangan saksi. Namun, dalam kasus ini belum ada keterangan resmi yang merinci hasil pemeriksaan. Karena itu, publik perlu menunggu proses hukum berjalan sebelum menyimpulkan lebih jauh. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Meski demikian, peristiwa ini menjadi peringatan bagi pengelola SPPG di daerah lain. Pengawasan terhadap pegawai tidak cukup hanya saat rekrutmen. Pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba perlu dilakukan secara berkala, terutama bagi pekerja yang menangani makanan. Selain itu, pengelola perlu memperkuat pengawasan harian, memasang kamera pemantau di area tertentu, membatasi akses ke ruang pengolahan, dan menyediakan saluran pelaporan bagi pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran. Langkah-langkah itu penting untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dampak kejadian ini juga bisa dirasakan oleh penerima manfaat MBG. Orang tua tentu ingin memastikan bahwa makanan yang diterima anak-anak mereka diolah di tempat yang bersih dan oleh pegawai yang sehat serta bebas narkoba. Jika kepercayaan publik terganggu, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak bisa menghadapi tantangan sosial yang tidak ringan. Karena itu, transparansi pengelola SPPG dan aparat terkait menjadi kunci. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai langkah perbaikan setelah peristiwa ini. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG di Sumenep. Evaluasi tidak perlu menunggu vonis pengadilan. Pengelola dapat langsung memperketat prosedur, melakukan tes acak, dan menata ulang sistem pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran administratif, sanksi internal dapat diberikan sesuai aturan. Sementara itu, proses pidana terhadap kedua pegawai tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku. Pemisahan antara langkah perbaikan layanan dan proses hukum perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesan bahwa persoalan ini ditutup begitu saja. Pada akhirnya, kasus “nyabu di dapur MBG” di Sumenep menjadi cermin bahwa program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik membutuhkan pengawasan berlapis. Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku dan resep, tetapi juga oleh integritas serta kondisi pegawai yang mengolahnya. Penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara adil dan transparan. Pada saat yang sama, pengelola SPPG perlu memastikan bahwa dapur MBG tetap menjadi tempat yang aman, bersih, dan terpercaya bagi anak-anak serta masyarakat penerima manfaat.