Menteri Transmigrasi mempelajari penerapan pertanian berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Chongqing, Tiongkok, dalam rangkaian kunjungan kerja yang difokuskan pada pengembangan sektor pangan dan pengelolaan kawasan permukiman baru. Dari kunjungan tersebut, pemerintah mengajak kalangan pengusaha dan investor Tiongkok menanamkan modal di Indonesia, khususnya pada sektor pertanian, pengolahan hasil, dan pembangunan kawasan transmigrasi.
Chongqing dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena kota yang terletak di barat daya Tiongkok itu memiliki karakter geografis berbukit dan lahan terbatas, tetapi mampu mengembangkan pertanian berteknologi tinggi. Kondisi tersebut dinilai relevan dengan banyak wilayah Indonesia yang memiliki topografi menantang, lahan marginal, serta keterbatasan infrastruktur pertanian.
Belajar dari Model Pertanian Presisi
Dalam kunjungan itu, rombongan pemerintah melihat langsung sejumlah penerapan teknologi di kawasan pertanian dan pusat riset. Teknologi yang diperhatikan mencakup penggunaan sensor tanah dan cuaca untuk memantau kelembapan, suhu, serta kandungan hara secara waktu nyata. Data tersebut kemudian diolah sistem untuk menentukan jadwal penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama secara lebih tepat.
Selain sensor, pertanian berbasis AI di Chongqing juga memanfaatkan drone untuk pemetaan lahan, penyemprotan, dan pemantauan pertumbuhan tanaman. Rumah kaca terkontrol dilengkapi sistem irigasi tetes otomatis serta pengaturan cahaya dan suhu, sehingga produksi dapat berlangsung lebih stabil sepanjang tahun. Pendekatan itu memungkinkan petani menekan pemborosan air, pupuk, dan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan produktivitas per satuan luas.
Aspek lain yang dipelajari adalah integrasi data dari hulu ke hilir. Sistem digital mencatat hasil panen, mutu komoditas, dan kebutuhan pasar, lalu menghubungkannya dengan jaringan distribusi. Dengan cara itu, produksi dapat disesuaikan dengan permintaan, dan risiko kelebihan pasokan yang sering menekan harga di tingkat petani bisa dikurangi.
Kaitan dengan Kawasan Transmigrasi
Bagi Indonesia, pembelajaran tersebut dinilai penting karena kawasan transmigrasi selama ini identik dengan pembukaan lahan pertanian baru di daerah yang jauh dari pusat industri. Selama bertahun-tahun, produktivitas kawasan itu menghadapi kendala klasik: keterbatasan air, akses pupuk, minimnya penyuluhan, serta jarak ke pasar yang jauh. Teknologi pertanian presisi dianggap dapat menjadi jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan pada cara bertani konvensional.
Pemerintah menilai pendekatan berbasis data dapat membantu transmigran mengambil keputusan usaha tani dengan lebih akurat, mulai dari pemilihan komoditas, perhitungan kebutuhan air, hingga perkiraan waktu panen. Selain itu, sistem pemantauan jarak jauh memungkinkan penyuluh mendampingi petani di lokasi terpencil tanpa harus selalu hadir secara fisik.
Kawasan transmigrasi juga diproyeksikan tidak lagi berhenti pada tahap produksi bahan mentah. Pengembangan hilirisasi, seperti pengolahan hasil pertanian, pengemasan, dan penyimpanan berpendingin, disebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja di daerah.
Ajakan Investasi
Dalam pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha di Chongqing, pemerintah menyampaikan sejumlah peluang investasi. Selain budidaya dan pengolahan pangan, peluang yang ditawarkan mencakup penyediaan teknologi irigasi, pembangunan rumah kaca, pengembangan logistik hasil pertanian, serta penyediaan energi terbarukan untuk kawasan produksi.
Pemerintah menegaskan bahwa penanaman modal diarahkan pada skema kemitraan dengan petani dan transmigran, bukan sekadar pembukaan lahan berskala besar. Kemitraan itu diharapkan disertai alih pengetahuan, pelatihan keterampilan, dan keterlibatan tenaga kerja lokal, sehingga teknologi tidak berhenti sebagai alat di tangan investor, tetapi juga dikuasai masyarakat setempat.
Sejumlah insentif disebut menjadi pertimbangan bagi investor, antara lain kemudahan perizinan, ketersediaan lahan yang telah ditata, serta dukungan pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa setiap rencana investasi tetap harus mengikuti ketentuan tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat adat maupun pemilik lahan.
Transfer Teknologi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia
Selain investasi fisik, kunjungan itu membahas rencana kerja sama pelatihan. Pemerintah mendorong adanya program bagi penyuluh, petani muda, dan transmigran untuk mempelajari pengoperasian perangkat digital, pembacaan data, serta perawatan peralatan. Ketersediaan tenaga terampil dinilai menjadi faktor penentu apakah teknologi dapat diadopsi secara berkelanjutan atau hanya berhenti sebagai proyek percontohan.
Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa penerapan AI di sektor pertanian tidak lepas dari tantangan. Ketersediaan jaringan internet di wilayah pedesaan, pasokan listrik yang stabil, biaya perangkat, serta kemampuan literasi digital petani masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan secara bertahap. Tanpa dukungan infrastruktur dan pendampingan, teknologi canggih berisiko tidak terjangkau oleh petani kecil.
Pemerintah menyatakan akan menyiapkan langkah lanjutan, termasuk kajian kelayakan, uji coba pada beberapa kawasan transmigrasi, serta penyusunan skema pembiayaan yang melibatkan lembaga keuangan. Hasil kunjungan diharapkan menjadi dasar kerja sama yang konkret, dengan target peningkatan produksi pangan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan penguatan ekonomi kawasan permukiman baru di berbagai daerah.
Komentar (0)