Peternak Telur Merugi, Titiek Soeharto Minta Pemerintah Serap Produksi
Anggota Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyoroti kondisi peternak ayam petelur yang mengalami kerugian akibat harga telur yang jatuh di bawah harga pokok produksi. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata dengan menyerap produksi telur rakyat agar peternak tidak semakin terpuruk.
Menurut Titiek, harga telur di tingkat peternak saat ini jauh dari kata layak. Biaya pakan, obat-obatan, dan operasional terus meningkat, sementara harga jual justru menurun. Kondisi ini membuat banyak peternak skala kecil dan menengah mengalami kerugian, bahkan ada yang terpaksa mengurangi populasi ayam hingga menutup usaha.
Harga di Bawah Harga Pokok Produksi
Berdasarkan pantauan di sejumlah daerah sentra produksi telur, harga di tingkat peternak berkisar antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Padahal, harga pokok produksi diperkirakan mencapai Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram, tergantung skala usaha dan efisiensi masing-masing peternak.
Selisih tersebut membuat peternak harus menanggung kerugian setiap kali menjual hasil produksinya. Bagi peternak dengan populasi ayam ribuan ekor, kerugian harian bisa mencapai jutaan rupiah. Situasi ini diperparah dengan harga jagung dan konsentrat sebagai komponen utama pakan yang tidak kunjung turun secara signifikan.
Titiek menilai persoalan ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa. Ada masalah struktural dalam tata niaga telur, mulai dari dominasi pedagang besar, lemahnya posisi tawar peternak, hingga belum optimalnya penyerapan oleh industri dan pemerintah.
Dorong Penyerapan Produksi
Ia mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, untuk melakukan operasi pasar atau penyerapan telur dari peternak rakyat. Penyerapan bisa dilakukan melalui kerja sama dengan Bulog, industri pengolahan makanan, hotel, restoran, katering, serta program bantuan pangan pemerintah.
Menurut Titiek, telur merupakan sumber protein hewani yang murah dan mudah diakses. Penyerapan produksi untuk program bantuan pangan, seperti bantuan pangan non-tunai atau program penanganan stunting, dinilai tepat sasaran karena sekaligus membantu peternak dan meningkatkan gizi masyarakat.
Selain penyerapan, ia juga meminta pemerintah memperbaiki data produksi dan konsumsi agar kebijakan yang diambil tidak salah sasaran. Data yang akurat menjadi dasar penting untuk menentukan kapan intervensi pasar diperlukan dan seberapa besar volume yang harus diserap.
Keluhan Peternak di Berbagai Daerah
Keluhan serupa disampaikan sejumlah asosiasi peternak. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan pembeli dengan harga layak, sementara pakan tetap harus dibeli setiap hari. Sebagian peternak memilih menjual ayam afkir lebih cepat dari siklus normal untuk mengurangi beban biaya pakan, meski harga jualnya rendah.
Langkah itu justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, yakni berkurangnya populasi ayam petelur nasional dan berisiko mengganggu pasokan dalam beberapa bulan ke depan. Jika banyak peternak mengurangi populasi secara serentak, harga telur bisa melonjak tajam saat permintaan meningkat, misalnya menjelang hari besar keagamaan.
Oleh karena itu, Titiek menekankan pentingnya kebijakan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berupa penyerapan produksi dan stabilisasi harga, sedangkan jangka panjang mencakup penguatan kelembagaan peternak, akses pembiayaan murah, serta pengendalian harga pakan.
Peran Bulog dan Industri Hilir
Ia menyarankan agar penyerapan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Industri hilir seperti produsen makanan olahan, pabrik roti, dan pengusaha katering dapat dilibatkan melalui skema kemitraan dengan peternak. Dengan begitu, pasokan terserap secara berkelanjutan tanpa harus selalu bergantung pada intervensi anggaran negara.
Kemitraan semacam ini dinilai dapat memberikan kepastian harga bagi peternak, sementara industri mendapatkan pasokan yang stabil. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengawas agar harga dalam perjanjian kemitraan tetap menguntungkan kedua belah pihak, terutama peternak kecil.
Desakan Evaluasi Tata Niaga
Titiek juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok telur dari peternak hingga konsumen. Selisih harga antara tingkat peternak dan harga di pasar konsumen kerap terlalu besar, sehingga peternak menerima bagian yang tidak proporsional.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi harga di tingkat konsumen, tetapi juga memastikan peternak memperoleh harga yang wajar. Menurutnya, kebijakan pangan yang berkeadilan harus memperhatikan kesejahteraan produsen, bukan hanya keterjangkauan harga bagi konsumen.
DPR melalui Komisi IV akan terus mengawal persoalan ini, termasuk meminta laporan dari kementerian terkait mengenai realisasi penyerapan produksi dan dampaknya terhadap harga di tingkat peternak. Pengawasan dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peternak.
Jika tidak segera ditangani, gelombang kerugian peternak dikhawatirkan berujung pada penurunan produksi nasional. Dampaknya bukan hanya dirasakan peternak, tetapi juga masyarakat luas yang mengandalkan telur sebagai sumber protein terjangkau. Pemerintah diminta bergerak cepat sebelum persoalan ini berkembang menjadi krisis pangan yang lebih besar.
Komentar (0)