Potret Ricuh Ratusan Mahasiswa Demo Biaya Pendidikan Kian Mahal
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta menggelar aksi demonstrasi menentap kenaikan biaya pendidikan yang dinilai tidak wajar. Aksi yang berlangsung pada Rabu (15/11) ini berlangsung ricuh setelah aparat keamanan berusaha mencegah para demonstran mendekat gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Demonstrasi ini digelar sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang dinilai menaikkan tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya lainnya di perguruan tinggi negeri (PTN) swasta. Para mahasiswa menilai kenaikan tersebut akan membebani orang tua dan membuat pendidikan tinggi menjadi tidak terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah.
Protes Terhadap Kebijakan Baru
Koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Independen (AMI), Ahmad Fauzi, menyatakan bahwa para demonstran menuntut pemerintah mencabut kebijakan kenaikan biaya pendidikan. Menurutnya, kenaikan biaya yang mencapai 30-50 persen ini bertentangan dengan janji pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata.
"Kami menolak kenaikan biaya pendidikan yang sepihak. Pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran untuk pendidikan, bukan untuk belanja yang tidak produktif," ujar Fauzi saat di tengah aksi.
Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan "Pendidikan Hak, Bukan Barang Mewah" dan "Stop Kenaikan Biaya Pendidikan". Mereka juga menyampaikan orasi mengecam kebijakan yang dianggap akan menutup akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Tanggapan Aparat Keamanan
Situasi memanas ketika aparat keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polda Metro Jaya berusaha membubarkan aksi. Para petugas menggunakan pengamanan pagar pembatas untuk mencegah para demonstran melanjutkan aksi ke arah gedung Kemendikbudristek.
"Kami minta para mahasiswa untuk membubarkan diri secara damai. Aksi ini telah mengganggu ketertiban umum dan aktivitas di sekitar gedung," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat, Budi Santoso.
Menurut Budi, pihaknya telah memberikan imbauan sebanyak tiga kali namun masih ada beberapa mahasiswa yang tetap bertahan di lokasi. Akhirnya, petugas melakukan penertiban dengan cara membubarkan massa secara paksa.
Kekisruhan dan Tindakan Tegas
Kekisruhan terjadi ketika sekelompok mahasiswa mencoba melanggar pagar pembatas yang dibuat aparat. Beberapa demonstran melempar batu dan air minum ke arah petugas, yang membalas dengan meraih beberapa mahasiswa.
Dalam insiden itu, seorang mahasiswa mengalami luka ringan di kepala akibata ditendang oleh aparat. Sementara itu, dua petugas juga dilaporkan mengalami luka akibat dilempar batu oleh demonstran.
Setelah situasi mulai terkendali, aparat berhasil membubarkan massa dan menangkap beberapa mahasiswa yang dianggap sebagai provokator. Para mahasiswa yang ditangka akan diamankan di Mapolres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Respons Pemerintah
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemendikbudristek, Siti Masrifah, menyatakan pihaknya mengapresasi aksi yang dilakukan mahasiswa namun menyesalkan adanya aksi yang berujung ricuh.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan biaya pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk peningkatan fasilitas dan dosen. Pemerintah juga menyiapkan program beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Reaksi dari Kalangan Akademisi
Koalisi Nasional Penyelenggara Pendidikan (KNP) mengecam tindakan kekerasan yang terjadi dalam aksi demonstrasi tersebut. Menurut KNP, konflik dapat dihindari jika semua pihak bersedia berdialog.
"Kami mendukung aspirasi mahasiswa namun menyesalkan adanya tindakan kekerasan dari kedua belah pihak. Dialog antara pemerintah, mahasiswa, dan pengelola PTN harus segera dilaksanakan untuk mencari solusi yang win-win," ujar Ketua KNP, Prof. Dr. Budi Susanto.
Di sisi lain, beberapa pakar ekonomi pendidikan menilai bahwa kenaikan biaya pendidikan memang tidak dapat dihindari mengingat inflasi dan biaya operasional perguruan tinggi yang terus meningkat. Namun, mereka menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan biaya dan peningkatan efisiensi.
Perkembangan Selanjutnya
Sementara itu, para mahasiswa yang terlibat dalam aksi mengancam akan menggelar aksi serupa jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka. Mereka berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait kebijakan kenaikan biaya pendidikan.
"Kami tidak akan mundur sebelum tuntutan kami dipenuhi. Aksi ini hanya awal dari perjuangan kita untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau," tutup Fauzi dari AMI.
Pihak kepolisian masih menyelidiki insiden yang terjadi dan akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Kemendikbudristek mengaku akan membuka ruang dialog dengan perwakilan mahasiswa untuk membahas masalah ini lebih lanjut.
Komentar (0)