JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono untuk membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemanggilan sejumlah pejabat itu menempatkan karhutla sebagai persoalan lintas sektor yang memerlukan koordinasi cepat antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan lembaga yang menangani restorasi gambut.
Karhutla merupakan persoalan berulang yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, dan hubungan antarnegara akibat asap lintas batas. Karena itu, pertemuan di lingkungan Istana Kepresidenan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan menghadapi potensi peningkatan titik panas, terutama pada musim kemarau.
Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci
Dalam penanganan karhutla, Menko Polkam berperan mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, termasuk unsur keamanan, penegakan hukum, serta kesiapsiagaan bencana. Adapun BRGM memiliki tugas khusus dalam restorasi gambut dan mangrove, termasuk upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut yang rentan terbakar dan sulit dipadamkan.
Lahan gambut menjadi perhatian karena karakteristiknya berbeda dari lahan mineral. Kebakaran di gambut dapat berlangsung lama, menyebar di bawah permukaan, dan menghasilkan asap pekat. Pemulihan ekosistem gambut melalui pembasahan kembali, pembangunan sekat kanal, serta pengelolaan air menjadi bagian penting dari pencegahan agar api tidak mudah muncul dan meluas.
Pemerintah juga perlu memastikan koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, serta pemerintah daerah berjalan efektif. Informasi awal mengenai cuaca, titik panas, dan kondisi lahan harus diterjemahkan menjadi langkah operasional di lapangan, bukan sekadar laporan berkala.
Pencegahan dan penegakan hukum
Penanganan karhutla menuntut keseimbangan antara pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum. Pencegahan dinilai lebih murah dan efektif dibandingkan pemadaman besar-besaran. Sosialisasi kepada masyarakat, penguatan patroli terpadu, pemantauan hotspot, serta kesiapan posko di daerah menjadi bagian dari strategi yang perlu diperkuat.
Penegakan hukum juga menjadi sorotan. Pemerintah perlu menindak tegas pihak-pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar, baik perorangan maupun korporasi. Namun, penegakan hukum harus disertai kepastian proses dan transparansi agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih. Di sisi lain, masyarakat perlu diberi alternatif pengelolaan lahan yang tidak membahayakan lingkungan.
Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena sebagian besar titik api berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan, pertanian, dan perkebunan. Pendekatan persuasif, edukasi, serta pemberdayaan ekonomi lokal perlu berjalan bersamaan dengan pengawasan. Tanpa dukungan masyarakat, upaya pemadaman dan pencegahan akan menghadapi hambatan berulang.
Antisipasi dampak asap dan kesehatan
Dampak karhutla tidak berhenti pada terbakarnya lahan. Asap dapat mengganggu kesehatan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Kualitas udara yang memburuk juga berpotensi mengganggu aktivitas sekolah, penerbangan, dan mobilitas warga. Karena itu, kesiapan layanan kesehatan, distribusi masker, serta informasi publik yang cepat menjadi bagian dari respons yang harus disiapkan.
Pemerintah daerah perlu memiliki rencana kontingensi yang jelas, termasuk jalur evakuasi, lokasi penampungan sementara, dan prosedur penanganan kelompok rentan. Sekolah dan fasilitas publik juga memerlukan panduan apabila kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Informasi mengenai kondisi udara harus disampaikan secara berkala dan mudah dipahami masyarakat.
Kesiapan daerah dan evaluasi berkala
Keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada kesiapan daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota memiliki peran dalam menetapkan status siaga darurat, mengerahkan sumber daya, serta memastikan satuan tugas di lapangan bekerja sesuai prosedur. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi berkala terhadap daerah-daerah yang memiliki riwayat kebakaran tinggi.
Selain itu, dukungan anggaran, peralatan pemadaman, dan personel harus ditempatkan secara proporsional. Kebutuhan di lapangan tidak selalu sama antara satu daerah dan daerah lain. Wilayah dengan lahan gambut luas memerlukan perhatian khusus karena risiko kebakaran bawah permukaan lebih besar dan proses pemadamannya lebih rumit.
Pemanggilan sejumlah pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan persoalan karhutla ditangani secara terpadu. Publik kini menunggu tindak lanjut berupa langkah konkret: penguatan pencegahan, kesiapan operasi pemadaman, penegakan hukum yang konsisten, dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak asap.
Dengan koordinasi yang rapi dan pengawasan yang berkelanjutan, risiko karhutla dapat ditekan. Namun, keberhasilan itu tidak cukup ditentukan oleh rapat di tingkat pusat. Yang paling menentukan adalah pelaksanaan di lapangan, kesigapan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan agar kebakaran hutan dan lahan tidak kembali meluas.
Komentar (0)