Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara mengenai pembenahan jembatan penyeberangan orang (JPO) di ibu kota. Persoalan JPO kembali menjadi perhatian publik menyusul keluhan warga mengenai kondisi sejumlah jembatan yang dinilai kurang terawat, mulai dari kebersihan, penerangan, hingga keamanan bagi pejalan kaki. Pramono menegaskan bahwa pembenahan fasilitas penyeberangan bukan sekadar persoalan estetika, melainkan bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki.
Menurut Pramono, JPO memiliki fungsi penting dalam sistem mobilitas perkotaan. Keberadaannya memungkinkan warga menyeberang jalan arteri yang padat tanpa harus mempertaruhkan keselamatan. Karena itu, kualitas JPO perlu dipastikan tetap layak digunakan, terutama pada malam hari dan di kawasan dengan arus kendaraan yang tinggi. Ia menyebut pembenahan akan diarahkan pada perbaikan fisik sekaligus pengelolaan harian agar kondisi jembatan tidak cepat kembali memburuk.
Kondisi JPO menjadi sorotan warga
Sejumlah JPO di Jakarta selama ini menjadi sorotan karena beragam persoalan. Ada jembatan yang lampunya mati sehingga gelap pada malam hari, ada pula yang atapnya bocor, lantainya rusak, atau pagar pembatasnya tidak lagi berfungsi dengan baik. Persoalan lain yang kerap muncul adalah keberadaan pedagang kaki lima di atas jembatan, sampah yang menumpuk, serta aksi vandalisme pada dinding dan fasilitas jembatan.
Keluhan juga datang dari warga lanjut usia dan penyandang disabilitas. Tangga JPO yang curam dinilai menyulitkan mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Di beberapa titik, lift atau fasilitas rampa tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga JPO justru kehilangan fungsi inklusifnya. Pramono menyatakan persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan jajaran pemerintah provinsi bersama instansi terkait.
Fokus pembenahan: kebersihan, penerangan, dan keamanan
Pramono memaparkan bahwa pembenahan JPO akan difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, kebersihan dan perawatan rutin, termasuk pengangkutan sampah serta pembersihan permukaan jembatan secara berkala. Kedua, penerangan, mengingat minimnya cahaya membuat JPO rawan dimanfaatkan untuk tindak kejahatan dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna. Ketiga, keamanan, yang mencakup perbaikan pagar, penguatan struktur tangga, serta pemasangan pengawasan visual di titik-titik tertentu.
Ia menilai perawatan JPO selama ini cenderung bersifat reaktif, yakni dikerjakan setelah muncul keluhan atau kerusakan. Ke depan, pemerintah provinsi akan mendorong pendekatan yang lebih preventif melalui inspeksi berkala dan pencatatan kondisi setiap jembatan. Dengan begitu, kerusakan kecil dapat ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi persoalan besar yang membahayakan pengguna.
Aksesibilitas bagi kelompok rentan
Selain perbaikan fisik, Pramono menyoroti pentingnya aspek aksesibilitas. Ia menyebut JPO harus dapat digunakan semua kalangan, termasuk lansia, ibu dengan anak kecil, dan penyandang disabilitas. Karena itu, keberadaan lift, pegangan tangan yang memadai, serta permukaan yang tidak licin menjadi bagian dari standar yang perlu dipenuhi. Pemerintah provinsi, menurutnya, akan mengevaluasi fasilitas tersebut satu per satu, terutama pada jembatan yang berada di kawasan padat aktivitas.
Pramono juga menyinggung perlunya koordinasi lintas perangkat daerah. Pembenahan JPO tidak bisa hanya dibebankan pada satu dinas, karena menyangkut pekerjaan umum, perhubungan, kebersihan, hingga ketertiban umum. Ia meminta agar pembagian kewenangan diperjelas sehingga tidak ada fasilitas yang terabaikan karena dianggap menjadi tanggung jawab pihak lain.
Integrasi dengan transportasi publik
Dalam jangka panjang, Pramono mendorong JPO tidak berdiri sendiri sebagai bangunan penyeberangan, tetapi terintegrasi dengan simpul transportasi publik. Jembatan yang menghubungkan halte TransJakarta, stasiun MRT, dan kawasan perkantoran dinilai perlu dirancang agar perpindahan antarmoda menjadi lebih nyaman. Integrasi semacam ini, menurutnya, akan membuat warga lebih terdorong menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Ia menyebut kawasan dengan aktivitas tinggi seperti kawasan pusat bisnis, kawasan perdagangan, dan area sekitar fasilitas publik menjadi prioritas. Namun ia menegaskan bahwa jembatan di kawasan permukiman juga tidak akan diabaikan, karena justru di sanalah banyak warga bergantung pada fasilitas penyeberangan untuk aktivitas sehari-hari.
Penertiban pedagang dan pencegahan vandalisme
Soal pedagang kaki lima di atas JPO, Pramono menilai persoalan itu perlu diselesaikan dengan pendekatan yang seimbang. Penertiban tetap diperlukan agar fungsi jembatan sebagai jalur penyeberangan tidak terganggu, tetapi penataan juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha warga. Ia menyebut perlunya penyediaan lokasi yang lebih tertib sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna jembatan.
Untuk vandalisme, pemerintah provinsi akan memperkuat pengawasan dan melibatkan masyarakat sekitar. Pramono menilai partisipasi warga, termasuk melalui pengelolaan bersama di tingkat lingkungan, dapat membantu menjaga fasilitas publik tetap terawat. Ia juga mengingatkan pentingnya penegakan aturan agar ada efek jera bagi pihak yang merusak fasilitas milik bersama.
Pengawasan dan pelibatan warga
Pramono menegaskan bahwa pembenahan JPO membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Ia mendorong adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses warga, sehingga kerusakan atau kondisi tidak layak dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, masukan dari pengguna jembatan merupakan sumber informasi yang berharga karena merekalah yang merasakan langsung kondisi di lapangan.
Ia berharap pembenahan JPO dapat menjadi bagian dari perubahan yang lebih luas dalam pengelolaan ruang publik Jakarta. Fasilitas yang layak, aman, dan inklusif dinilai akan mendorong lebih banyak warga berjalan kaki serta menggunakan transportasi publik. Pramono menyatakan komitmennya untuk memastikan program pembenahan berjalan dengan perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang terukur, dan evaluasi yang terbuka terhadap masukan masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hasil pembenahan tidak akan terlihat dalam waktu singkat. Perawatan berkelanjutan, kedisiplinan pengelolaan, dan kesadaran bersama untuk menjaga fasilitas publik disebutnya sebagai kunci agar JPO di Jakarta tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.
Komentar (0)