Pramono Minta Jakpro Hitung Biaya Perpanjangan LRT ke JIS

**Pramono Minta Jakpro Hitung Biaya Perpanjangan LRT ke JIS** Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menghitung secara rinci biaya perpanjangan jaringan LRT menuju kawasan Jakarta International Stadium (JIS). Permintaan itu menjadi langkah awal untuk memastikan rencana perluasan transportasi publik tersebut memiliki dasar perhitungan yang realistis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pramono, proyek itu tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan kebutuhan simbolis atau ambisi membangun infrastruktur, tetapi harus didahului oleh kajian biaya yang matang. Ia menilai angka yang disusun Jakpro akan menjadi acuan bagi Pemprov DKI dalam menentukan skema pembiayaan, tahapan pelaksanaan, serta prioritas anggaran. Jakpro sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang infrastruktur memang memiliki peran penting dalam pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta. Karena itu, Pramono meminta Jakpro tidak hanya menghitung biaya konstruksi, tetapi juga memperhitungkan komponen lain yang melekat pada proyek perpanjangan LRT. Komponen tersebut meliputi biaya pembebasan lahan, pekerjaan sipil, sistem persinyalan, penyediaan rangkaian kereta, pembangunan stasiun, integrasi antarmoda, biaya operasional, hingga pemeliharaan jangka panjang. Dengan perhitungan yang menyeluruh, pemerintah daerah dapat melihat gambaran biaya total atau total cost of ownership, bukan sekadar angka investasi awal yang sering terlihat lebih kecil dari kebutuhan sebenarnya. Permintaan Pramono tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan konektivitas menuju JIS. Sebagai kawasan yang dipakai untuk berbagai kegiatan besar, mulai dari pertandingan sepak bola, konser, hingga acara berskala internasional, JIS membutuhkan akses transportasi publik yang memadai. Selama ini, salah satu persoalan yang sering muncul saat ada acara besar di JIS adalah kepadatan lalu lintas di sekitar stadion. Kehadiran LRT hingga ke kawasan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Namun, manfaat itu hanya bisa terwujud jika jalur yang dibangun terhubung dengan baik ke jaringan transportasi publik lain, seperti TransJakarta, KRL, MRT, dan angkutan pengumpan di sekitar stadion. Pramono menekankan bahwa perpanjangan LRT ke JIS harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan sistem transportasi terpadu, bukan proyek yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, Jakpro perlu berkoordinasi dengan sejumlah instansi, antara lain Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bappeda, Dinas Bina Marga, serta pihak-pihak yang mengelola kawasan JIS. Koordinasi ini penting agar perhitungan biaya tidak mengabaikan kebutuhan integrasi fisik dan layanan. Misalnya, akses pejalan kaki dari stasiun ke stadion, jalur evakuasi, fasilitas parkir, dan penataan kawasan sekitar harus menjadi bagian dari perencanaan. Jika aspek-aspek tersebut tidak dihitung sejak awal, proyek berisiko mengalami pembengkakan biaya atau menghasilkan layanan yang tidak optimal. Selain itu, Pramono meminta agar perhitungan biaya yang disusun Jakpro mempertimbangkan berbagai opsi skema pembiayaan. Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran daerah, dukungan pemerintah pusat, kerja sama dengan badan usaha, atau kombinasi dari beberapa sumber. Setiap opsi memiliki konsekuensi fiskal dan risiko yang berbeda. Karena itu, angka dari Jakpro harus disertai asumsi yang jelas, termasuk tingkat inflasi, harga material, kurs, dan jadwal pelaksanaan. Dengan begitu, publik dapat memahami mengapa suatu angka dipilih dan bagaimana pemerintah akan membiayainya. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek infrastruktur publik. Dari sisi perencanaan, hasil hitungan Jakpro juga akan menentukan langkah berikutnya. Jika biaya dinilai terlalu besar untuk satu kali pembangunan, pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan bertahap. Jika biaya dinilai wajar dan manfaatnya tinggi, proyek dapat dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan. Namun, Pramono menegaskan bahwa keputusan akhir tetap harus melalui kajian kelayakan, perencanaan teknis, dan proses anggaran yang berlaku. Ia tidak ingin proyek LRT ke JIS berjalan tanpa dasar yang kuat, apalagi jika kemudian menimbulkan beban fiskal yang tidak terkendali. Bagi Jakpro, permintaan tersebut menjadi tantangan untuk menyajikan perhitungan yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat. Jakpro perlu melibatkan konsultan, tenaga ahli, dan pihak terkait agar estimasi biaya tidak bersifat asumsi kasar. Perhitungan harus memisahkan biaya investasi awal dan biaya operasional tahunan. Hal ini penting karena proyek transportasi publik biasanya membutuhkan subsidi operasional. Tanpa perhitungan yang jujur, janji layanan LRT ke JIS bisa menjadi beban baru bagi APBD. Sebaliknya, dengan perhitungan yang terbuka, pemerintah dapat merancang skema tarif, subsidi, dan pendapatan non-tiket secara lebih realistis. Secara politik dan sosial, permintaan Pramono juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Jakarta harus berpijak pada kebutuhan warga. JIS bukan hanya bangunan ikonik, tetapi juga pusat aktivitas yang membutuhkan layanan transportasi massal. Perpanjangan LRT diharapkan mempercepat perjalanan, mengurangi kemacetan, dan memperluas akses masyarakat terhadap ruang publik serta kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Namun, semua manfaat itu harus dibandingkan dengan biaya dan risiko yang ada. Karena itu, langkah Pramono meminta Jakpro menghitung biaya secara rinci merupakan bagian dari upaya memastikan proyek berjalan dengan perencanaan yang matang, bukan sekadar mengikuti tekanan politik atau momentum sesaat. Ke depan, publik akan menunggu hasil perhitungan Jakpro dan tindak lanjut dari Pemprov DKI. Jika angka yang disajikan masuk akal dan disertai rencana pembiayaan yang jelas, rencana perpanjangan LRT ke JIS dapat masuk ke tahap pembahasan yang lebih serius. Sebaliknya, jika biaya dinilai terlalu tinggi atau manfaatnya belum sebanding, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif, seperti penguatan layanan bus, penataan angkutan pengumpan, atau peningkatan akses pejalan kaki. Dengan demikian, permintaan Pramono bukan sekadar administratif, melainkan upaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk transportasi publik benar-benar memberi manfaat bagi warga Jakarta.