Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam akses pendidikan. Pesan itu disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam rapat koordinasi di Jakarta.
Pratikno meminta seluruh jajaran kementerian di bawah koordinasi PMK untuk menyelaraskan program pendidikan agar setiap anak Indonesia, dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, memperoleh kesempatan belajar yang setara. Ia menyoroti bahwa persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan secara terpisah-pisah antar kementerian, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Pratikno menyebut tiga persoalan utama yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, masih adanya anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun kondisi sosial. Kedua, kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Ketiga, kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja dan kebutuhan industri.
Fokus pada Anak yang Rentan Tertinggal
Pratikno menegaskan bahwa kelompok anak yang paling rentan harus menjadi prioritas utama. Kelompok tersebut mencakup anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, serta anak yang berada di wilayah konflik atau bencana.
Menurutnya, kebijakan pendidikan yang bersifat umum tidak cukup untuk menjangkau kelompok tersebut. Diperlukan pendekatan khusus, mulai dari pendataan by name by address, penyediaan transportasi atau akses ke sekolah, penyediaan guru pendamping, hingga bantuan biaya pendidikan yang tepat sasaran.
Ia juga meminta agar program wajib belajar terus diperkuat, termasuk memastikan angka partisipasi kasar di setiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Data dari berbagai survei nasional masih menunjukkan adanya kantong-kantong daerah dengan partisipasi sekolah rendah, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Peran Tiga Kementerian dan Pemetaan Masalah
Sebagai Menko PMK, Pratikno mengoordinasikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta kementerian dan lembaga lain yang menangani pembangunan manusia. Koordinasi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.
Ia meminta setiap kementerian memetakan masalah pendidikan secara lebih rinci berdasarkan wilayah, jenjang, dan kelompok sasaran. Pemetaan itu menjadi dasar penyusunan intervensi yang lebih presisi, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Selain akses, Pratikno menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta penguatan literasi dan numerasi dasar. Menurutnya, kualitas layanan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah anak yang masuk sekolah, tetapi juga dari kemampuan yang dikuasai anak selama mengikuti proses belajar.
Transisi Pendidikan dan Dunia Kerja
Pratikno juga meminta perhatian serius pada masa transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi dan dunia kerja. Ia menilai masih terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, sehingga perlu penguatan pendidikan vokasi, kemitraan dengan dunia usaha, serta layanan bimbingan karier bagi siswa.
Ia mendorong agar satuan pendidikan menyiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan, termasuk kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan keterampilan bekerja sama. Keterampilan tersebut dinilai penting dalam menghadapi perubahan teknologi dan struktur lapangan kerja.
Satuan Pendidikan sebagai Ujung Tombak
Menurut Pratikno, satuan pendidikan merupakan ujung tombak pencapaian target pembangunan manusia. Karena itu, kepala sekolah, guru, dan pengawas perlu didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan, beban administrasi yang wajar, serta akses terhadap pelatihan yang bermutu.
Ia meminta jajarannya memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan agar masalah di tingkat sekolah dapat terdeteksi lebih cepat. Sistem itu mencakup pemantauan kehadiran siswa, angka putus sekolah, kondisi sarana belajar, serta kasus-kasus yang menghambat anak untuk tetap bersekolah.
Pesan Pratikno kepada Sugiono
Dalam komunikasi dan koordinasi pemerintahan, pesan serupa disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Sugiono. Pratikno mengingatkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak berhenti pada penyusunan kebijakan di tingkat pusat, tetapi harus sampai pada perubahan nyata di ruang kelas dan di rumah tangga.
Ia menekankan agar kementerian menjaga keberlanjutan program dan tidak membuat kebijakan yang membingungkan daerah. Setiap kebijakan baru, kata dia, perlu memperhatikan kesiapan guru, kapasitas pemerintah daerah, dan dampaknya terhadap siswa.
Pratikno berharap seluruh pemangku kepentingan bekerja dengan orientasi hasil. Menurutnya, ukuran keberhasilan bukan pada banyaknya rapat atau dokumen, melainkan pada peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.
Dengan koordinasi yang kuat dan pembagian peran yang jelas, ia meyakini target pembangunan manusia dapat dicapai secara lebih merata. Ia menutup arahan dengan penegasan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas generasi muda, sehingga upaya memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak harus menjadi kepentingan bersama seluruh elemen bangsa.
Komentar (0)