Pria Berpakaian Ojol di Bali Diduga Jual BBM ke Bule Rp 200 Ribu Per 1,5 Liter
Seorang pria berpakaian seragam ojek online (ojol) di Bali menjadi sorotan usai diduga menjual bahan bakar minyak (BBM) subsidi kepada wisatawan asing dengan harga yang jauh lebih mahal. Kejadian ini terungkap saat seorang turis asing melaporkan bahwa ia membeli BBM dengan harga Rp 200 ribu untuk setiap 1,5 liter dari pria yang mengenakan seragam ojek online tersebut.
Modus Penjualan BBM Ilegal
Berdasarkan laporannya, turis asing tersebut mengaku mendekati pria berpakaian ojol di kawasan wisata populer Bali. Pria tersebut menawarkan BBM dengan alasan bahwa ia bisa mendapatkan bahan bakar dengan harga murah karena bekerja sebagai pengemudi ojek online. Turis tersebut tertarik dengan penawaran tersebut dan membeli BBM untuk keperluan sepeda motor sewaannya.
Setelah transaksi, turis tersebut menyadari bahwa harga yang dibayarkan jauh di atas harga eceran BBM di SPBU standar. Harga Rp 200 ribu untuk 1,5 liter BBM setara dengan Rp 133.333 per liter, jauh lebih tinggi daripada harga BBM jenis Pertalite yang dijual di SPBU sekitar Rp 7.500 per liter atau BBM jenis Dexlite sekitar Rp 10.000 per liter.
Reaksi Pihak Terkait
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Made Kresna, mengaku telah menerima laporan serupa. Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penjualan BBM ilegal tersebut. "Kami sudah memerintahkan tim untuk melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang diduga menjual BBM subsidi secara ilegal," ujar Kresna.
Ia menjelaskan bahwa penjualan BBM subsidi kepada pihak lain dengan harga mahal melanggar aturan yang berlaku. "BBM subsidi ini diperuntukkan untuk masyarakat luas dengan harga terjangkau. Jika ada yang memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menjual kembali dengan harga tinggi, itu merupakan tindak pidana," tegasnya.
Dampak bagi Pariwisata Bali
Kejadian ini menimbulkan kecemasan di kalangan pelaku pariwisata Bali. Ketua Asosiasi Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Artha Sukawati, menyatakan bahwa insiden semacam ini dapat merusak citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman dan terpercaya.
Tindakan yang Dilakukan Pemerintah
Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan operasi gabungan untuk mengantisipasi penyebaran praktik penjualan BBM ilegal. Operasi ini dilakukan di sejumlah titik strategis di Bali, terutama di kawasan wisata yang sering dikunjungi wisatawan asing.
Kepala Satpol PP Bali, I Nyoman Sutrisna, mengatakan bahwa timnya akan melakukan pengecekan ketat terhadap pengendara sepeda motor yang membawa jeriken BBM di area wisata. "Jika kita menemukan orang yang membawa jeriken BBM dalam jumlah banyak dan diduga untuk dijual kembali, kita akan menyita barang bukti dan melaporkannya ke pihak kepolisian," jelasnya.
Kritikan dari Masyarakat
Insiden ini juga mendapatkan kritikan keras dari masyarakat Bali. Beberapa warga mengaku prihatin dengan adanya praktik yang merugikan negara dan pariwisata Bali. "BBM subsidi ini untuk rakyat Indonesia, bukan untuk dijadikan barang dagangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata se warga Denpasar, I Wayan Sutawan.
Sementara itu, aktivis lingkungan, I Gede Aris, menyoroti dampak lingkungan dari penjualan BBM ilegal. "Selain merugikan negara, praktik ini juga berpotensi membahayakan lingkungan karena jeriken BBM yang digunakan seringkali tidak memenuhi standar keselamatan, sehingga rawan bocor dan menyebabkan pencemaran," ujarnya.
Upaya Pencegahan
Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah setempat berencana melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat terkait aturan penggunaan BBM subsidi. Selain itu, pihak juga akan meningkatkan pengawasan di SPBU dan area wisata untuk mengantisipasi praktik curang yang merugikan negara.
"Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, Satpol PP, dan komunitas ojek online untuk melakukan pendataan dan verifikasi terhadap pengemudi ojek. Jika ada yang terlibat dalam praktik ilegal, tindakan tegas akan diambil," tegas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
Komentar (0)