Purbaya: Belum Ada Rencana Insentif Ekonomi Efek Erupsi Anak Krakatau
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan belum merencanakan insentif ekonomi bagi daerah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam jumpa pers usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/1/2019). Darmin menjelaskan bahwa pihaknya masih fokus pada penanganan darurat pasca erupsi.
"Saat ini kita masih fokus pada penanganan darurat. Kami belum membahas soal insentif ekonomi karena fokus kita adalah membantu korban dan memulihkan infrastruktur yang rusak," ujar Darmin yang didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Darmin menjelaskan bahwa dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu tergolong ringan dibandingkan bencana alam lainnya. Meski demikian, pemerintah tetap mengambil langkah preventif untuk mengantisipasi dampak ekonomi jangka pendek di daerah terdampak.
"Dampaknya masih dalam kategori ringan. Tapi kita tetap waspada karena bencana alam ini bisa berdampak pada sektor pariwisata dan perikanan di daerah terdampak," ujarnya.
Dampak Terbatas pada Sektor Pariwisata dan Perikanan
Menurut Darmin, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terbatas pada sektor pariwisata dan perikanan. Di sektor pariwisata, beberapa objek wisata di provinsi Banten dan Lampung terpaksa ditutak sementara waktu karena keamanan dan kenyamanan wisatawan terganggu.
"Beberapa hotel dan penginapan di daerah terdampak juga mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Namun kami yakin kondisi ini akan pulih kembali dalam waktu dekat," jelas Darmin.
Sementara itu, di sektor perikanan, nelayan di sekitar Selat Sunda mengalami kesulitan melaut akibat abu vulkanis yang masih menyelimuti wilayah tersebut. Pemerintah telah membantu distribusi alat pelindung diri (APD) bagi para nelayan dan memberikan bantuan berupa ikan tangkapan untuk menggantikan kegiatan mereka yang terhenti.
Langkah-langkah yang Telah Diambil
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menanggulangi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai perbaikan infrastruktur yang rusak akibat tsunami pasca erupsi, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas pelabuhan.
"Kami telah mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar untuk perbaikan infrastruktur di daerah terdampak. Proses perbaikan sedang berlangsung dan kami harap bisa selesai dalam waktu satu bulan ke depan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Sementara itu, Kementerian Sosial telah membantu korban bencana dengan memberikan bantuan sembako, tenda, dan perlengkapan lainnya. Kementerian juga membentuk posko di beberapa titik di daerah terdampak untuk memudakan distribusi bantuan.
Monitoring Dampak Jangka Panjang
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus memantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap perekonomian daerah terdampak. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mengevaluasi dampak ekonomi.
"Kami akan memantau perkembangan ekonomi di daerah terdampak. Jika ternyata ada sektor yang terdampak signifikan, kami akan mempertimbangkan langkah-langkah fiskal yang diperlukan," ujar Perry.
Pemerintah juga meminta masyarakat di daerah terdampak untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak benar. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilele menegaskan bahwa situasi di daerah terdampak sudah mulai membaik.
Komentar (0)